Warga Batununggal Bandung Tolak Dapur MBG yang Belum Beroperasi

Meski dapur itu belum mulai beroperasi, pada portal jalan di sekitar lokasi sudah terpasang spanduk berisi penolakan warga.

Sejumlah warga di kompleks Parakan, RT 04 RW 02, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, menyatakan keberatan atas keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan mereka.

Penolakan tersebut muncul karena warga menyoroti persoalan izin operasional dan khawatir akan dampak lingkungan, terutama potensi timbunan sampah dari kegiatan produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski dapur itu belum mulai beroperasi, pada portal jalan di sekitar lokasi sudah terpasang spanduk berisi penolakan warga.

Ketua RW setempat

Ketua RW setempat, Badru Furqon, menjelaskan bahwa keberatan warga muncul karena sejak awal izin yang disampaikan berbeda dengan pemanfaatan bangunan saat ini. Menurutnya, warga awalnya diberi tahu bahwa bangunan itu akan digunakan untuk yayasan zakat, namun kemudian beralih fungsi menjadi dapur MBG. Ia juga menyebut belum ada sosialisasi yang memadai dari pihak pengelola.

"Perizinan statement lisannya untuk yayasan zakat. Seiring adanya pembangunan-pembangunan barulah terjadi lah crowdid, agak rame di masyarakat bahwa ada pembangunan pembangunan akan dibangun dapur MBG,” kata dia, Senin (10/11).

Badru menuturkan, pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara warga dan pihak yayasan. Dalam mediasi tersebut, warga menyampaikan bahwa mereka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan pemerintah, namun menolak jika dapur produksi ditempatkan di lingkungan mereka.

Spanduk

Hal tersebut juga tergambar pada spanduk yang terpasang di dekat lokasi dapur. Di sana tertulis, “Kami Warga RT04/RW02 Parakan Mendukung MBG, Tapi Kami Menolak Dapur Produksi di Lingkungan Kami Karena Banyak Efek Negatif Bagi Lingkungan.”

Badru menambahkan, meski sudah dilakukan mediasi, belum ada kesepakatan antara warga dan pihak yayasan.

“Saya berharap sih ada titik temu. Tapi kemarin warga tidak ini, setelah itu ada TTD yang tidak setuju adanya dapur MBG disitu itu yang hadir pengurusnya Rizal sama Baban,” kata Badru.

“Sepertinya ya warga memang sudah pasang spanduk, warga sudah tidak menghendaki sebetulnya,” ujarnya.

Sekretaris Yayasan

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Pengelola Dapur MBG, Baban, membenarkan adanya penolakan dari sebagian warga. Ia mengatakan, pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dan mediasi untuk meluruskan kesalahpahaman.

“Hanya memang, pada saat awal ada penolakan itu pada saat ada mediasi, oleh pak RW, memang awalnya ada salah persepsi, kita menyampaikan bahwa yayasan yang didorong untuk membangun dapur ini adalah balai zakat shodaqoh,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (10/11).

Menurut Baban, pertemuan terakhir dengan warga digelar pada Sabtu (8/11). Dalam forum tersebut, warga menyampaikan beberapa kekhawatiran, seperti potensi kebisingan, pengelolaan sampah, dan keberadaan pagar di sekitar bangunan.

“Contoh kekhawatiran soal kebisingan, aktivitas hanya dilakukan di siang hari. Sebetulnya kalau di sana itu lebih bising oleh aktivitas jalan raya," jelasnya.

Sistem pengelolaan

Baban menegaskan, pihaknya telah menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan petunjuk teknis dapur MBG, sehingga seharusnya tidak menimbulkan gangguan bagi warga.

Ia menambahkan, dapur MBG diharapkan dapat memberikan manfaat sosial yang lebih luas, termasuk bagi masyarakat sekitar.

"Kemudian soal pengolahan sampah, justru kehadiran kita berusaha ada manfaat. Kalau yang tadinya di situ ada penumpukan dengan adanya dapur jadi bisa ikut mengurai. Jadi kalau ada sampah warga yang menumpuk di situ bisa jadi bisa keangkut,” jelas dia.

"Gimana caranya dapur MBG ini kan satuan layanan, jadi harus benar-benar jadi pelayan dan memberikan manfaat yang bukan saja bagi penerima manfaat tapi juga warga sekitar," katanya.

Baban menambahkan, pihak yayasan masih berupaya mencari jalan tengah agar kegiatan dapur bisa berjalan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kalau kami mah atas nama yayasan masih akan tetap berikhtiar, malah rencana tindak lanjutnya mau tetap melakukan komunikasi persuasif dan mediasi ulang dengan warga yang menolak,” katanya.