LIVE

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

Legalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.

kementerian atr/bpn
Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset
Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset (merdeka.com)

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni menyampaikan, legalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

Indonesia memiliki wilayah laut dan pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam sangat besar. Namun demikian, masyarakat pesisir belum mampu terlepas dari keterbelakangan ekonomi, sehingga membutuhkan kehadiran negara dalam hal ini berupa legalisasi aset.

Hal tersebut diharapkan mampu mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di atas air, meliputi area pantai dan laut.

Hal ini disampaikan Raja Juli Antoni dalam Webinar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 #RoadtoKarimun Series 9 dengan tema Penguatan Skema Kebijakan Legalisasi Aset Permukiman di Atas Air, Kamis (3/8).

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

Legalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan.

"Orang-orang yang tinggal di pesisir memiliki hak yang sama untuk negara hadir memberikan kepastian hukum terhadap aset yang mereka miliki," tegas Raja Juli Antoni.

Ia berharap agar segala regulasi yang dibuat bertujuan untuk memberikan hak kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. "Tujuan kita bernegara, the pursuit of happiness, membuat masyarakat bahagia, membuat masyarakat sejahtera. Apa pun regulasi yang kita buat, apa pun kebijakan yang kita create harus berorientasi kepada tujuan kita berbangsa dan bertanah air," katanya.

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Herjon C.M. Panggabean mengatakan, sudah ada kadaster kelautan untuk mengelola dan mengatur sumber daya pesisir dan laut.

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

"Kadaster kelautan mendukung proses legalisasi aset permukiman di atas air, dengan prosedur di antaranya pengamatan pasang surut, pengukuran batas objek ruang perairan dan detail situasi, serta pengukuran kedalaman air," terangnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Haris Kurniawan
Editor Haris Kurniawan
H
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Dua Penyebab Sulitnya Identifikasi Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi

{{caption}}
Penjelasan Polisi soal Taksi Green SM jadi Biang Kerok Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

{{caption}}
Chelsea Cari Manajer Baru, Julian Nagelsmann Masuk Radar Jika Jerman Gagal di Piala Dunia 2026

{{caption}}
Polisi Amankan Sopir Taksi Green SM Diduga Pemicu Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

{{caption}}
Krisis Kepemimpinan, Chelsea Disarankan Pulangkan Satu Sosok Ini

{{caption}}
Chelsea Mulai Bergerak Cari Manajer Baru, Xabi Alonso Masuk Radar Utama

Topik Terkait
{{caption}}
Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan

Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo

Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
KKP Perkuat Pengakuan Hak Masyarakat Adat Ruang Laut Demi Tata Kelola Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam penguatan pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) ruang laut demi pengelolaan pesisir yang adil dan lestari, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Ruang Laut
{{caption}}
Solusi Akhiri Polemik Pagar Laut Tangerang, Anggota DPR: Batalkan SHM dan HGB-nya!

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menyarankan pemerintah membatalkan SHM dan HGB di perairan Tangerang bila melanggar peraturan perundang-undangan.

pagar laut
{{caption}}
Pemerintah Komitmen Percepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua untuk Kesejahteraan Adat

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua. Langkah ini bertujuan melindungi hak adat dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pendaftaran Tanah Ulayat Papua
{{caption}}
Jaga Kedaulatan Negara, Menteri ATR Serahkan Sertifikat Pos Lintas Batas Negara

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN.

Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
KKP Perketat Pengawasan: Pentingnya KKPRL untuk Pemanfaatan Ruang Laut Berizin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan pemanfaatan ruang laut. Tegaskan pentingnya KKPRL agar kegiatan usaha berizin dan terhindar dari sanksi penyegelan.

KKP
{{caption}}
Kementerian ATR/BPN Terus Gencarkan Sertifikasi Pulau Kecil Demi Kedaulatan Bangsa

Kementerian ATR/BPN bersama KKP aktif menggencarkan sertifikasi pulau kecil di Indonesia, memperkuat legalitas hukum dan kedaulatan negara sesuai arahan Presiden.

Sertifikasi Pulau Kecil
{{caption}}
BPN Jakbar Luncurkan Layanan Cantik, Konsultasi Pertanahan Gratis dan Terintegrasi untuk Masyarakat

Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat (BPN Jakbar) memperkenalkan Layanan Cantik, konsultasi keliling gratis yang inovatif, mendekatkan akses informasi pertanahan bagi warga.

administrasi tanah
{{caption}}
Ganti Rugi Lahan Bendungan Karangnongko Blora Ditargetkan Rampung 2026

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menargetkan proses ganti rugi lahan Bendungan Karangnongko di Blora rampung pada 2026, menjadi langkah penting proyek strategis nasional.

bendungan karangnongko
{{caption}}
Pemprov Papua Pegunungan Pastikan Pembangunan Sekolah Rakyat Berjalan Sesuai Tahapan

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan tahapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Irliga, Distrik Bpiri, Jayawijaya, telah berjalan sejak 2025. Proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan generasi muda di wilayah tersebut.

akses pendidikan
{{caption}}
DKI Jakarta Raih Rekor MURI atas Sertifikasi Aset Terbanyak Se-Indonesia

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetak sejarah dengan meraih rekor MURI untuk sertifikasi aset DKI Jakarta terbanyak se-Indonesia, mencapai 3.922 sertifikat senilai Rp102 triliun.

aset daerah
{{caption}}
Menteri ATR/BPN Soroti Maraknya Aset Daerah Dobel Klaim, Dorong Percepatan Sertifikasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

aset daerah
{{caption}}
Penyelesaian SHM Transmigran Kalsel: Kementerian Transmigrasi Pastikan Hak Masyarakat Dipulihkan

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

hak lahan