LIVE

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

Legalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.

kementerian atr/bpn
Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset
Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset (merdeka.com)

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni menyampaikan, legalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

Indonesia memiliki wilayah laut dan pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam sangat besar. Namun demikian, masyarakat pesisir belum mampu terlepas dari keterbelakangan ekonomi, sehingga membutuhkan kehadiran negara dalam hal ini berupa legalisasi aset.

Hal tersebut diharapkan mampu mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di atas air, meliputi area pantai dan laut.

Hal ini disampaikan Raja Juli Antoni dalam Webinar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 #RoadtoKarimun Series 9 dengan tema Penguatan Skema Kebijakan Legalisasi Aset Permukiman di Atas Air, Kamis (3/8).

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

Legalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan.

"Orang-orang yang tinggal di pesisir memiliki hak yang sama untuk negara hadir memberikan kepastian hukum terhadap aset yang mereka miliki," tegas Raja Juli Antoni.

Ia berharap agar segala regulasi yang dibuat bertujuan untuk memberikan hak kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. "Tujuan kita bernegara, the pursuit of happiness, membuat masyarakat bahagia, membuat masyarakat sejahtera. Apa pun regulasi yang kita buat, apa pun kebijakan yang kita create harus berorientasi kepada tujuan kita berbangsa dan bertanah air," katanya.

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Herjon C.M. Panggabean mengatakan, sudah ada kadaster kelautan untuk mengelola dan mengatur sumber daya pesisir dan laut.

Wamen ATR: Orang Tinggal di Pesisir Punya Hak yang Sama soal Aset

"Kadaster kelautan mendukung proses legalisasi aset permukiman di atas air, dengan prosedur di antaranya pengamatan pasang surut, pengukuran batas objek ruang perairan dan detail situasi, serta pengukuran kedalaman air," terangnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Haris Kurniawan
Editor Haris Kurniawan
H
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Reaksi Prabowo Saat Warga Gorontalo Bersorak Sambut Sherly Tjoanda

{{caption}}
Diplomasi Jadi Senjata Indonesia Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

{{caption}}
Prabowo: B50 Meluncur Juli 2026, Kita Tak Akan Impor Solar Lagi

{{caption}}
Prabowo Ungkap Kunci Indonesia Jadi Kekuatan Pangan Dunia

{{caption}}
Respons Pabrikan Otomotif Hengkang, Kemlu Bocorkan Investasi Baru

{{caption}}
Harga GTA 6 Terungkap, Versi Ultimate Edition Sentuh Rp 1,7 Juta

Topik Terkait
{{caption}}
Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan

Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo

Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
KKP Perkuat Pengakuan Hak Masyarakat Adat Ruang Laut Demi Tata Kelola Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam penguatan pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) ruang laut demi pengelolaan pesisir yang adil dan lestari, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Ruang Laut
{{caption}}
Solusi Akhiri Polemik Pagar Laut Tangerang, Anggota DPR: Batalkan SHM dan HGB-nya!

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menyarankan pemerintah membatalkan SHM dan HGB di perairan Tangerang bila melanggar peraturan perundang-undangan.

pagar laut
{{caption}}
Pemerintah Komitmen Percepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua untuk Kesejahteraan Adat

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua. Langkah ini bertujuan melindungi hak adat dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pendaftaran Tanah Ulayat Papua
{{caption}}
Jaga Kedaulatan Negara, Menteri ATR Serahkan Sertifikat Pos Lintas Batas Negara

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN.

Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
KKP Perketat Pengawasan: Pentingnya KKPRL untuk Pemanfaatan Ruang Laut Berizin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan pemanfaatan ruang laut. Tegaskan pentingnya KKPRL agar kegiatan usaha berizin dan terhindar dari sanksi penyegelan.

KKP
{{caption}}
Kementerian ATR/BPN Terus Gencarkan Sertifikasi Pulau Kecil Demi Kedaulatan Bangsa

Kementerian ATR/BPN bersama KKP aktif menggencarkan sertifikasi pulau kecil di Indonesia, memperkuat legalitas hukum dan kedaulatan negara sesuai arahan Presiden.

Sertifikasi Pulau Kecil
{{caption}}
KUHP Baru Jadi Senjata Ampuh Berantas Mafia Tanah, Bamsoet Ungkap Strategi Penegakan Hukum

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

bambang soesatyo
{{caption}}
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Sultra, Dorong Pemerataan Ekonomi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

astacita prabowo
{{caption}}
DPRD Jabar Dukung Penambahan Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan Karawang Jaga Ketahanan Pangan

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

alih fungsi lahan
{{caption}}
Menteri PKP Prioritaskan Pemanfaatan Lahan Rusun dan Kota Satelit dari Kementerian ATR/BPN

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

hunian vertikal
{{caption}}
Pertamina EP dan Pemda Perkuat Sinergi Dukung Ketahanan Energi Pangan Nasional

PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

hulu migas
{{caption}}
Optimalisasi Aset Tanah Gowa: Pemkab Gowa, Kementerian ATR/BPN, dan KPK Bersinergi Tingkatkan PAD

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

aset tanah