VIDEO: Ngamuk Deddy Sitorus PDIP Emosi di DPR sampai Desak Kapolri Mundur Akibat Pilkada Gagal

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengatakan pemilu langsung merupakan amanat Reformasi.

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden dan DPR untuk merekomendasikan pemecatan Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada DKPP, menyoroti kinerja dan etika yang bermasalah.

Deddy Sitorus menyindir soal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menghasilkan profit atau untung

Untuk itu dia berharap agar penyelenggaran Pemilu lebih berkomitmen lagi agar pemilu berjalan lancer.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3).

"Kalau ada institusi Jaksa, kepolisian, ASN, kepala desa masih bisa cawe-cawe, ya omong kosong," kata Deddy.

Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri segera memetakan anggaran untuk digunakan dalam pelaksanaan PSU jika anggaran bersumber dari APBD tidak mencukupi.

Dia menyoroti 60 persen Pilkada harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Usai mengungkapkan kekecewaannya, Deddy Sitorus nampak meninggalkan ruangan rapat.

Komisi II DPR RI melakukan evaluasi terhadap pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dengan wewenang baru dengan Tatib DPR.

Deddy mencontohkan bobroknya kinerja Polri, sehingga banyak aksi kriminal yang dilakukan anggota polisi.

Bahkan kata Deddy, sampai presiden dan mantan presiden 'turun gunung' untuk mendukung salah satu paslon

KDM mengimbau kepada seluruh Bobotoh agar senantiasa menjaga ketertiban.

Terdapat sejumlah faktor lain yang ikut memengaruhi pergerakan rupiah di pasar keuangan global.

Modus yang dilakukan para pelaku mulai menawarkan jasa investasi dengan membangun hubungan emosional bersama korban melalui aplikasi kencan.

Perusahaan memperkuat kepastian pasokan gas guna mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Menurutnya, keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah.

Iman menyampaikan, setiap tindakan petugas mengacu pada aturan hukum, termasuk soal penggunaan kekuatan dan senjata api.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Deddy juga mendesak agar infrastruktur di perbatasan juga lebih diperhatikan.

Deddy Sitorus mempertanyakan tanggung jawab negara, terkait masalah lahan milik masyarakat.

Deddy meminta ada kejelasan pemerintah, terkait pembagian wilayah lahan antara negara dengan masyarakat.

Ada 60 keluarga yang menjadi pemilik mayoritas bidang tanah di Indonesia.

Deddy memberikan klarifikasi lewat media sosial bahwa video yang beredar merupakan potongan dan tidak mewakili keseluruhan pernyataannya.