VIDEO: Menohok Deddy Sitorus PDIP Sindir Pedas Polisi Jadi Masalah Bagi Demokrasi

Wakapolri Dedi Prasetyo mengatakan sebagian personel Kapolres dan Kapolsek tidak memiliki perform yang baik

Bambang Rukminto menilai, salah satu penyebab maraknya pelanggaran hukum di tubuh Polri adalah tidak berjalannya reformasi kepolisian.

"Kalau ada institusi Jaksa, kepolisian, ASN, kepala desa masih bisa cawe-cawe, ya omong kosong," kata Deddy.

Dia menyoroti 60 persen Pilkada harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Dalam rapat, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus emosi setelah melihat 60 persen Pilkada bermasalah.

Usai mengungkapkan kekecewaannya, Deddy Sitorus nampak meninggalkan ruangan rapat.

Sigit mempersilakan awak media menanyakan ke partai politik soal tudingan keterlibatan parcok dalam Pilkada 2024.

Bima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.

Ia menilai wacana Polri berada di bawah Kemendagri adalah tak mendasar dan kontradiktif dengan amanah reformasi.

Deddy memberi saran agar Polri di bawah naungan Panglima TNI atau berada di bawah Kemendagri.

Usulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.

Kecelakaan kereta api kembali terjadi di perlintasan sebidang yang terletak di Kota Blitar. Kejadian ini menambah daftar insiden serupa di wilayah tersebut.

Mereka adalah Kolonel Chk Fredy Ferdian sebagai hakim ketua, didampingi dua hakim anggota Letnan Kolonel Kum Irwan Tasri dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin.

Rossa mengungkapkan rasa duka yang mendalam terkait kecelakaan kereta di Bekasi.

Kabar yang diunggah dalam akun Instagram@beritasemaranghariini menyebut bahwa ada tiga sampai empat anggota DPRD Jateng yang terekam sedang merokok.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara kerugian material masih dalam proses pendataan.

Dia juga menyoroti pentingnya mengembalikan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada dzuriyah muassis.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Deddy juga mendesak agar infrastruktur di perbatasan juga lebih diperhatikan.

Deddy Sitorus mempertanyakan tanggung jawab negara, terkait masalah lahan milik masyarakat.

Deddy meminta ada kejelasan pemerintah, terkait pembagian wilayah lahan antara negara dengan masyarakat.

Ada 60 keluarga yang menjadi pemilik mayoritas bidang tanah di Indonesia.

Deddy memberikan klarifikasi lewat media sosial bahwa video yang beredar merupakan potongan dan tidak mewakili keseluruhan pernyataannya.