VIDEO: Deddy Sitorus PDIP Emosi Gebrak Meja, Pilkada Penuh Kecurangan "Mundur Saja Semua!"

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengatakan pemilu langsung merupakan amanat Reformasi.

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden dan DPR untuk merekomendasikan pemecatan Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada DKPP, menyoroti kinerja dan etika yang bermasalah.

Deddy Sitorus menyindir soal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menghasilkan profit atau untung

Untuk itu dia berharap agar penyelenggaran Pemilu lebih berkomitmen lagi agar pemilu berjalan lancer.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3).

"Kalau ada institusi Jaksa, kepolisian, ASN, kepala desa masih bisa cawe-cawe, ya omong kosong," kata Deddy.

Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri segera memetakan anggaran untuk digunakan dalam pelaksanaan PSU jika anggaran bersumber dari APBD tidak mencukupi.

Dia menyoroti 60 persen Pilkada harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Dalam rapat, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus emosi setelah melihat 60 persen Pilkada bermasalah.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai, keputusan MK menunjukkan ada kesalahan pada kinerja KPU.

Deddy mencontohkan bobroknya kinerja Polri, sehingga banyak aksi kriminal yang dilakukan anggota polisi.

Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu

Dia menyampaikan pesan ke masyarakat untuk tidak mudah percaya pada apa yang ditampilkan di media sosial.

Menurutnya, lulusan pendidikan vokasi memiliki banyak peluang untuk mengembangkan kompetensinya, termasuk melalui kewirausahaan.

Ia menilai IKAPTK bukan sekadar organisasi alumni, melainkan jaringan strategis yang menghimpun alumni kepamongprajaan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Pelaksanaan ground breaking akan berlangsung di kawasan Blok Masela.

Menurut dia, Prabowo tentunya mendapatkan informasi yang akurat dari jajarannya.

Pemerintah telah melakukan langkah mitigasi bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Deddy juga mendesak agar infrastruktur di perbatasan juga lebih diperhatikan.

Deddy Sitorus mempertanyakan tanggung jawab negara, terkait masalah lahan milik masyarakat.

Deddy meminta ada kejelasan pemerintah, terkait pembagian wilayah lahan antara negara dengan masyarakat.

Ada 60 keluarga yang menjadi pemilik mayoritas bidang tanah di Indonesia.

Deddy memberikan klarifikasi lewat media sosial bahwa video yang beredar merupakan potongan dan tidak mewakili keseluruhan pernyataannya.