PDIP Diminta Nonaktifkan Deddy Sitorus usai Pernyataan soal Rakyat Jelata
Deddy memberikan klarifikasi lewat media sosial bahwa video yang beredar merupakan potongan dan tidak mewakili keseluruhan pernyataannya.
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), melalui Ketua PD KMHDI Jakarta, Marselinus, mendesak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menonaktifkan kadernya, Deddy Sitorus, atas pernyataannya yang menyebut, "jangan bandingkan DPR dengan rakyat jelata". Pernyataan tersebut, menurut Marselinus, mencerminkan arogansi dan memperlebar jurang antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka wakili.
"Ucapan tersebut bukan hanya mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, tetapi juga mempertegas jurang pemisah antara DPR dan rakyat yang mereka wakili. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat," jelas Marselinus dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah partai telah mengambil sikap tegas terhadap kader mereka yang melakukan pernyataan kontroversial, seperti penonaktifan anggota oleh Partai NasDem dan PAN, serta meminta agar PDIP melakukan hal yang sama terhadap Deddy.
"Langkah yang diambil oleh Ketum Partai NasDem dan PAN sudah tepat dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kini tinggal PDIP yang belum mengambil tindakan terhadap Deddy Sitorus, padahal dampak dari ucapannya sangat meresahkan," tegas Marselinus.
Lebih lanjut, Marselinus mengingatkan bahwa PDIP dikenal sebagai partai yang mengaku wakil wong cilik dan mengusung nilai kerakyatan. Oleh karena itu, ia mengkritik diamnya partai akan pernyataan tersebut yang bisa memperburuk kepercayaan publik terhadap legislatif dan partai politik.
"Kami menilai bahwa sebagai partai besar yang mengusung nilai-nilai kerakyatan dan mengaku bahwa mereka wakil wong cilik, PDIP semestinya menjadi teladan dalam menjunjung etika politik dan moralitas publik. Pembiaran terhadap pernyataan semacam ini akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun partai politik," pungkas Marselinus.
Sebelumnya, Deddy Sitorus, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam sebuah acara televisi yang menyebut perbandingan gaji anggota DPR dengan buruh atau tukang becak sebagai "sesat logika", dan menggunakan istilah "rakyat jelata" untuk menggambarkan masyarakat berpenghasilan rendah .
Pasca viral, Deddy memberikan klarifikasi lewat media sosial bahwa video yang beredar merupakan potongan dan tidak mewakili keseluruhan pernyataannya. Ia menekankan bahwa konteks sebenarnya adalah soal ketidaksetaraan perbandingan gaji semisal antara jenderal dan prajurit yang tidak adil dan mudah disalahpahami.