Rapat Bareng Menteri ATR Nusron, Deddy Sitorus Minta Pajak 60 Keluarga 'Tuan Tanah'

Ia menyampaikan bahwa aspirasi warga akan segera difasilitasi melalui mekanisme resmi DPR.

Ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia mencapai rasio Gini 0.78. Reformasi Agraria menjadi solusi krusial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, menanti keberanian politik.

DPRD Banten serius menanggapi laporan dugaan intimidasi dan pungutan liar terhadap ribuan petani yang terlibat dalam konflik agraria Banten, menjanjikan penyelesaian konkret.

Deddy Sitorus mempertanyakan tanggung jawab negara, terkait masalah lahan milik masyarakat.

Deddy meminta ada kejelasan pemerintah, terkait pembagian wilayah lahan antara negara dengan masyarakat.

Menurut Nusron, 70,4 juta hektare lahan Area Penggunaan Lain di bawah naungan ATR/BPN. Dari angka tersebut, 55,9 juta hektare sudah terpetakan dan bersertifikat

Kondisi ini disampaikan para transmigran asal Sleman kepada nggota Komisi XII DPR RI dari DIY, Totok Daryanto

Di atas lahan Setneg dan Pemkot Depok tercatat terdapat 91 kepala keluarga (KK) atau 299 jiwa, namun hanya satu warga yang ber-KTP Depok.

Deddy Sitorus, menegaskan bahwa Indonesia menjadi negara paling kacau dalam urusan pertanahan dan investasi

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di pagar laut perairan Tangerang diproses hukum.

Komisi II DPR meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan dari tahun berapa data 48 ribu kasus mafia tanah itu terjadi.

Nusron Wahid mengatakan sebanyak 60 persen sengketa dan masalah pertanahan melibatkan oknum internal Kementerian ATR/BPN.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Deddy juga mendesak agar infrastruktur di perbatasan juga lebih diperhatikan.

Deddy memberikan klarifikasi lewat media sosial bahwa video yang beredar merupakan potongan dan tidak mewakili keseluruhan pernyataannya.

Deddy Sitorus memperlihatkan nasib masyarakat di daerah perbatasan melalui sebuah video

Deddy mengakui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat tersinggung dengan pernyataan Budi Arie

Deddy Sitorus menyindir soal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menghasilkan profit atau untung

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.