LIVE

Tak Puas Hanya Dicopot, DPR Desak Pegawai ATR/BPN Terlibat Kasus SHM dan HGB Laut Tangerang Dipidana

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di pagar laut perairan Tangerang diproses hukum.

hgb shm
Pakar Hukum Agraria UGM, Rikardo Simarmata, menekankan pentingnya penyelesaian kasus pagar laut 30,16 kilometer di perairan utara Tangerang, Banten, melalui jalur hukum, bukan politik, dengan fokus pada legalitas izin dan dampaknya terhadap nelayan.
Pakar Hukum Agraria UGM, Rikardo Simarmata, menekankan pentingnya penyelesaian kasus pagar laut 30,16 kilometer di perairan utara Tangerang, Banten, melalui jalur hukum, bukan politik, dengan fokus pada legalitas izin dan dampaknya terhadap nelayan. (© 2025 Antaranews)

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di pagar laut perairan Tangerang diproses hukum. Dia menilai, pemberian sanksi berat tak akan membuat efek jera.

Diketahui, Kementerian ATR/BPN memberikan sanski berat kepada delapan pegawai buntut pagar laut di Tangerang.

"Saya kira tidak cukup sanksi berat. Harus proses hukum, karena ini kejahatan. Bukan malparaktik yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian," kata Deddy saat rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

Selain itu, kata Deddy, pihak yang menerbitkan sertifikat juga menurut Deddy perlu diproses secara hukum, bukan hanya sebatas pembatalan sertifikat saja agar menimbulkan efek jera.

"Itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu pak, sehingga bisa dibatalkan itu produk cacat hukum, jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, pak. Duit mereka lebih banyak, pak. Saya minta mohon, ya, udah diproses hukum. Sehingga bisa dibatalkan itu," tegas dia.

"Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, pak, sangat mudah dimanipulasi, pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa, semua bisa-bisa aja. Saya sangat berharap penegakan hukum di sini, pak supaya ada efek jera," sambungnya.

Lebih lanjut, dia pun meminta agar proses hukum terus dilakukan dalam penyelesaian pagar laut. Terutama, bagi pihak yang menerbitkan sertifikat.

"Kalau ibarat korporasi ini, pak, enggak usah pake ini langsung pecat, enggak ada sanksi berat. Jelas, bawa ke Jaksa, bawa ke KPK, pak. Harus begitu, pak Nusron," ujar Deddy.

"Jadi, dalam soal pagar laut ini pun, Pak, kami berharap penegakan hukum jangan hanya ke orang Agraria yang kena, pak. Yang bikin sertifikatnya kok, lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya ke ATR, pak Nusron," imbuhnya.

8 Pegawai ATR/BPN Dicopot

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberikan sanksi berat berupa pencopotan kepada delapan pegawai buntut pagar laut di perairan Tangerang Banten.

"Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai," kata Nusron saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

Delapan pegawai tersebut di antaranya berinisial JS, SH, ET, WS,YS, NS, LM, dan KA. Nusron pun menjabarkan jabatan dari delapan pegawai tersebut.

"Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, Ex-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, Ex-Kepala Seksi Survei dan Pementaan," jelasnya.

"Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, Ex-Kepala Survei dan Pementaan setelah ET. Kemudian KA, Ex-PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran," sambung dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Immanuel Ebenezer Menyesal Masuk Kabinet Prabowo

{{caption}}
Momen Prabowo Singgung Dolar: Selama Purbaya Bisa Senyum Tak Usah Khawatir

{{caption}}
Prabowo Minta Pindad Desain Mobil Khusus Presiden, Purbaya Bocorkan Anggarannya

{{caption}}
Beda Tuntutan Hukuman 3 Prajurit TNI di Kasus Pembunuhan Kacab Bank

{{caption}}
IHSG Merosot 1,85%, Sektor Saham Transportasi Pimpin Koreksi

{{caption}}
Prabowo Serahkan Jet Tempur Rafale hingga Falcon 8X ke TNI, Ada Prosesi Siram Air Kembang

Topik Terkait
{{caption}}
Kasus Pagar Laut di Bekasi Naik Penyidikan

Setelah status perkara naik ke penyidikan, Bareskrim Polri akan melengkapi sejumlah administrasi hingga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan.

pagar laut bekasi
{{caption}}
Menteri ATR/BPN Pecat Pegawai yang Terlibat Kasus Pagar Laut di Bekasi, Ini Daftarnya

Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi dan investigasi terkait keterlibatan pegawai dalam penyalahgunaan tugasnya.

Kementerian ATR
{{caption}}
Babak Baru Polemik Pagar Laut Tangerang, 50 SHGB/SHM Dibatalkan dan 220 Sertifikat Lainnya Proses Dicabut

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya menegaskan sertifikat di area pagar laut Tangerang, sudah terbit akan dibatalkan secara menyeluruh.

Pagar Laut di Tangerang
{{caption}}
Polri Periksa Tujuh Orang Terkait Pagar Laut di Tangerang

Polri sudah menerima berkas penerbitan sertifikat dalam proses penyelidikan perkara tersebut.

pagar laut
{{caption}}
Polisi Turun Tangan, Periksa Pihak Penerbit Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut

Djuhandani belum mengungkap berapa saksi yang akan menjalani pemeriksaan awal. Sejauh ini, kasus pagar laut masih dalam tahap penyelidikan.

pagar laut
{{caption}}
Daftar 6 Pejabat ATR/BTN yang Dipecat Nusron Wahid Buntut Kasus Pagar Laut Tangerang

Mereka adalah mantan Kepala Kantah Tangerang, hingga kepala seksi.

Pagar Laut di Tangerang
{{caption}}
Nusron Wahid Sebut 8 Anggota ATR/BPN Bisa Dipolisikan jika Temukan Masalah Ini

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan sanksi pemecatan terhadap 8 pegawai ATR/BPN diduga terlibat keluarnya HGB dan SHM pagar laut Tangerang.

HGB SHM
{{caption}}
FOTO: Di Hadapan Komisi II DPR, Nusron Wahid Blak-blakan 8 Pegawai Kementerian ATR Disanksi Berat Buntut Pagar Laut Tangerang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya memberikan sanksi berat kepada delapan pegawainya buntut pagar laut di Tangerang, Banten.

Pagar Laut di Tangerang
{{caption}}
Menteri Nusron Copot 8 Pegawai ATR/BPN Buntut SHM dan HGB Pagar Laut di Laut Tangerang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberikan sanksi berat berupa pemecatan kepada delapan pegawai buntut pagar laut di perairan Tangerang Banten.

menteri nusron wahid
{{caption}}
VIDEO: Wajah Stress Menteri Sakti, Pegang Kepala Tak Berkutik Dengar Titiek soal Pagar Laut di DPR

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dalam rapat secara tegas meminta agar kasus pagar laut sepanjang 30,16 kilometer diusut tuntas

Berita Update
{{caption}}
FOTO: Tegasnya Titek Soeharto Desak Menteri KKP Seret Dalang Pagar Laut Tangerang ke Jalur Hukum

Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto secara tegas meminta dalang pagar laut di Tangerang untuk diseret ke jalur hukum sebagai efek jera.

Titiek Soeharto
{{caption}}
Polri Bongkar Modus Surat Palsu di Kasus Pagar Laut Tangerang

Bareskrim Polri mengulas modus dalam kasus pagar laut Tangerang, khususnya terkait dugaan pemalsuan dokumen penerbitan SHM dan HGB.

berita update
{{caption}}
Menteri Nusron Bongkar Dua Perusahaan Pemilik HGB di Laut Bekasi Sejak 2012, Segini Luas yang Dikuasai

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengungkap dua perusahaan pemilik sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut di Desa Urip Jaya, Bekasi.

atr/bpn
{{caption}}
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Batalkan 50 SHM dan HGB Pagar Laut Tangerang, Jumlahnya Berpotensi Bertambah

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

berita update
{{caption}}
Eks Wamen ATR Raja Juli Ngaku Tak Tahu Penerbitan HGB dan SHM di Laut Tangerang: Di Luar Pengetahuan Menteri

Sekitar 6 hingga 7 juta penerbitan sertifikat tiap tahunnya didelegasikan wewenang penerbitannya kepada Kakantah di Kabupaten Kota se-Indonesia.

berita update
{{caption}}
Empat Pejabat ATR/BPN Diperiksa terkait HGB dan SHM di Laut Tangerang, Ini Jabatan dan Identitasnya

Kementerian ATR/BPN memeriksa 4 pejabat ATR/BPN terkait penerbitan 263 SHGB/SHM di laut utara Tangerang.

berita update
{{caption}}
Polemik HGB dan SHM di Laut Tangerang, Titiek Soeharto: Yang Langgar Hukum, Tertibkan!

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meninjau langsung pencabutan pagar laut di Tangerang.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Pastikan Pengambilalihan Eks HGB Gelora dari Indobuildco

Akhir masa HGB pada tahun 2023 menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengelola aset negara tersebut demi kepentingan masyarakat.

berita update
{{caption}}
PN Jakpus Tolak Gugatan Indobuildco, Hotel Sultan Wajib Dikosongkan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan PT Indobuildco terkait pengelolaan Hotel Sultan, menegaskan negara sebagai pemilik sah dan mewajibkan Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

gugatan indobuildco hotel sultan
{{caption}}
Terungkap! Siapa Direktur PT NDP yang Ditahan Kejati Sumut Terkait Korupsi Aset PTPN I?

Kejati Sumut menahan IS, Direktur PT Nusa Dua Propertindo, dalam kasus dugaan korupsi aset PTPN I. Penahanan ini menambah daftar tersangka, mengungkap peran krusialnya dalam pengalihan aset negara secara ilegal.

aset negara
{{caption}}
Menteri Nusron Bagikan 507 Serifikat HGB buat Warga Penjaringan Jakut

9,7 hektare yang dihuni oleh warga Penjaringan merupakan aset milik Pemprov Jakarta.

berita update
{{caption}}
Terungkap Pemilik HGB Seluas 656 Hektar di Perairan Surabaya-Sidoarjo, Ini Bedanya dengan Tangerang

Thanthowy mengaku terkejut lantaran hasil penelusuran menunjukkan bahwa lahan yang tercatat berstatus HGB tersebut berdiri di area perairan.

atr
{{caption}}
Said Didu Ungkap PP 18/2021 Era Jokowi jadi Celah Mafia Tanah Terbitkan SHM HGB di Laut Tangerang

Said Didu menilai peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 yang dikeluarkan era Presiden Joko Widodo menjadi celah yang dimanfatkan para mafia tanah.

berita update