Wamendagri Tanggapi Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Harus Ada Proses Politik di DPR

Bima menyoroti tantangan birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Kementerian khusus urusan keamanan akan membuat tata kelola Polri lebih terarah, terutama terkait anggaran, desentralisasi kewenangan, serta pengawasan.

Ia menilai wacana Polri berada di bawah Kemendagri adalah tak mendasar dan kontradiktif dengan amanah reformasi.

Deddy memberi saran agar Polri di bawah naungan Panglima TNI atau berada di bawah Kemendagri.

Usulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.

Penempatan Polri di bawah TNI tidak bisa karena perbedaan bidang

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.

IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.

Deddy mencontohkan bobroknya kinerja Polri, sehingga banyak aksi kriminal yang dilakukan anggota polisi.

Hal itu menyusul lantaran banyaknya keterlibatan aparat kepolisian alias Partai Cokelat (Parcok) di Pilkada 2024.

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

Bima menjelaskan, penerbitan e-KTP untuk pertama kali tidak dipungut biaya alias gratis.

Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari pengelolaan melalui bank sampah, daur ulang, hingga pemanfaatan limbah menjadi kompos.

Bima menekankan bahwa berbagai inovasi tersebut harus diiringi dengan perubahan paradigma birokrasi melalui konsep statecraft.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendesak percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan, menekankan koordinasi lintas kementerian dan pemda untuk efektivitas proyek. Langkah ini krusial untuk memastikan infrastruktur pemeri

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak WFH ASN di Kota Bogor untuk memastikan efektivitas kebijakan, menjaga kinerja, dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Ribka menekankan pentingnya keselarasan langkah antara Pemda dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PU.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas menangkap tiga kurir berinisial J (27), R (28), dan N (17), yang merupakan warga Kecamatan Tanjung Pura.

Polda Sumatera Selatan mengungkap ladang ganja seluas 20 hektar dan menyita ratusan kilogram ganja di Empat Lawang

Polres Garut berhasil melakukan Identifikasi Mayat Garut berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di Sungai Cipedes, Malangbong. Korban bernama Dadan, diduga hanyut dan telah diserahkan ke keluarga.

Langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas, khususnya di wilayah Bali sebagai destinasi wisata internasional.

Seorang anggota polisi berinisial DS (53) menjadi korban penjambretan saat berjalan kaki di kawasan pusat kota.

Kapolri membuka Rakernis Korps Brimob Polri 2026 dengan menekankan kesiapsiagaan menghadapi dinamika keamanan.