Wamendagri Tanggapi Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Harus Ada Proses Politik di DPR

Bima menyoroti tantangan birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Kementerian khusus urusan keamanan akan membuat tata kelola Polri lebih terarah, terutama terkait anggaran, desentralisasi kewenangan, serta pengawasan.

Ia menilai wacana Polri berada di bawah Kemendagri adalah tak mendasar dan kontradiktif dengan amanah reformasi.

Deddy memberi saran agar Polri di bawah naungan Panglima TNI atau berada di bawah Kemendagri.

Usulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.

Penempatan Polri di bawah TNI tidak bisa karena perbedaan bidang

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.

IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.

Deddy mencontohkan bobroknya kinerja Polri, sehingga banyak aksi kriminal yang dilakukan anggota polisi.

Hal itu menyusul lantaran banyaknya keterlibatan aparat kepolisian alias Partai Cokelat (Parcok) di Pilkada 2024.

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

Wiyagus menilai, kegiatan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan akses layanan kesehatan.

Keberhasilan Otsus harus dibuktikan melalui program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemendagri terus memperkuat integrasi serta pemanfaatan data kependudukan dan kewilayahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Pengalaman panjang yang dimiliki para praja dalam menjalankan tugas pemerintahan dari level paling bawah menjadi modal berharga.

Penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu karena dampaknya kerap melampaui batas administrasi daerah.

Percepatan penyusunan RAP sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan di Papua.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

Awalnya ia melihat kerusakan pada kaca kamar tidur yang bentuknya menyerupai bekas hantaman dari arah luar.

Aksi mahasiswa di Medan Merdeka Selatan sempat diwarnai dorong-dorongan dengan polisi saat massa berupaya bergerak menuju kawasan Patung Kuda.

Pengamanan dipusatkan di sejumlah titik, termasuk Gedung DPRD Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumatra Utara.

Penangkapan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agta Bhuwana Putra pada Senin (15/6/2026).

Menurutnya, mekanisme pemberitahuan telah dilakukan dan aksi tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang dijamin dalam aturan yang berlaku.