VIDEO: KPK Ungkap Modus Licik DPRD OKU Korupsi Minta Jatah Pokir Rp40 Miliar

Dugaan pelanggaran dilakukan adalah menerima fee dari proyek pengadaan di wilayah Pemkab OKU.

Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut karena berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap Proyek PUPR OKU.

Pada perkara ini, KPK menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) OKU Sumsel.

Di antara penggeledahan tersebut menyasar kantor PUPR Kabupaten OKU hingga kediaman Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, Nopriansyah (NOP).

Sebelumnya, tiga orang anggota DPRD hingga Kepala Dinas PUPR OKU ditetapkan sebagai tersangka korupsi sembilan proyek di dinas terkait.

Tessa menegaskan, informasi resmi baru akan disampaikan setelah seluruh proses penyelidikan selesai.

Fee proyek disepakati sebesar 20 persen sehingga totalnya Rp7 miliar.

Namun, sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

Rencananya, penyidik KPK akan kembali lagi ke Baturaja, Kabupaten OKU pada Senin 17 Maret 2025 untuk melakukan penggeledahan di Dinas PU PR OKU.

Dia mengaku tidak habis pikir ada orang-orang yang mengorbankan para korban bencana untuk keuntungan pribadi.

Panglima TNI Agus menjelaskan TNI berhasil membangun 32 jembatan Bailey di sejumlah wilayah.

Jokowi dalam pertemuan secara tegas telah memberikan izin ijazah keluaran Fakultas Kehutanan UGM tersebut dihadirkan di Solo.

Tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT membawa duka bagi sepak bola dunia

Bobibos siap memproduksi secara massal bahan bakar berbasis jerami

Selain itu, Mualem bersyukur sejumlah bantuan sudah menyebar ke pelosok Aceh.

Fraud di sektor pasar modal tak jarang melibatkan perusahaan sekuritas atau oknum di dalamnya.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily berharap retret kepemimpinan yang diikuti Ketua DPRD se-Indonesia dapat menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

Penggeledahan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan singkat di Polres Pekalongan Kota.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti penting, berupa dokumen dan uang tunai.