VIDEO: KPK Ungkap Modus Licik DPRD OKU Korupsi Minta Jatah Pokir Rp40 Miliar

Dugaan pelanggaran dilakukan adalah menerima fee dari proyek pengadaan di wilayah Pemkab OKU.

Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut karena berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap Proyek PUPR OKU.

Pada perkara ini, KPK menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) OKU Sumsel.

Di antara penggeledahan tersebut menyasar kantor PUPR Kabupaten OKU hingga kediaman Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, Nopriansyah (NOP).

Sebelumnya, tiga orang anggota DPRD hingga Kepala Dinas PUPR OKU ditetapkan sebagai tersangka korupsi sembilan proyek di dinas terkait.

Tessa menegaskan, informasi resmi baru akan disampaikan setelah seluruh proses penyelidikan selesai.

Fee proyek disepakati sebesar 20 persen sehingga totalnya Rp7 miliar.

Namun, sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

Rencananya, penyidik KPK akan kembali lagi ke Baturaja, Kabupaten OKU pada Senin 17 Maret 2025 untuk melakukan penggeledahan di Dinas PU PR OKU.

Dia mengaku tidak habis pikir ada orang-orang yang mengorbankan para korban bencana untuk keuntungan pribadi.

Panglima TNI Agus menjelaskan TNI berhasil membangun 32 jembatan Bailey di sejumlah wilayah.

Jokowi dalam pertemuan secara tegas telah memberikan izin ijazah keluaran Fakultas Kehutanan UGM tersebut dihadirkan di Solo.

Tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT membawa duka bagi sepak bola dunia

Bobibos siap memproduksi secara massal bahan bakar berbasis jerami

Selain itu, Mualem bersyukur sejumlah bantuan sudah menyebar ke pelosok Aceh.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Penyitaan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dibeli dari uang hasil korupsi.

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.