UU Baru, ASN Bisa Menduduki Jabatan TNI-Polri Termasuk Wakapolri

Kapolri menegaskan menegaskan Polri tidak dapat secara sepihak menempatkan anggotanya pada jabatan di luar institusi kepolisian.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

Salah satu poin RPP manajemen ASN, yakni bakal mengatur pengisian jabatan ASN untuk personil TNI/Polri atau sebaliknya

Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, memastikan jajaran aparatur sipil negara (ASN) juga bisa menempati jabatan strategis di TNI-Polri.

Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas di antaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan.

Menteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan, aturan ini membahas jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI-Polri.

Anas menjelaskan, secara umum pengertian jabatan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu.

Ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel.

Dalam aturan tersebut terdapat 22 bab yang terdiri dari 305 pasal yang mengatur kinerja PNS hingga ASN

Sebelumnya di UU yang lama, PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional.

UU ASN mengatur kesempatan PNS mengisi jabatan lain di BUMN kian terbuka. Termasuk bagi TNI/Polri untuk mendapat posisi jabatan sipil.

Pemerintah Kota Bengkulu menginvestigasi dugaan penyalahgunaan data SPMB 2026 yang melibatkan seorang lurah, memicu terhentinya bantuan sosial warga. Kasus ini menyoroti integritas ASN.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan untuk ASN guna memperkuat literasi keamanan informasi, memastikan integritas dan kerahasiaan data negara di era digital.

Menko AHY menegaskan pembangunan bangsa ke depan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber daya alam.

Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terkait adanya rencana aksi unjuk rasa.

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh istri korban, Widia (38), yang baru pulang ke rumah setelah menghadiri acara wisuda kelulusan anak mereka.

Kementerian Agama (Kemenag) membuka Seleksi Pejabat Eselon II untuk enam jabatan penting, termasuk Kepala Kanwil Provinsi dan Kepala Biro PTKN. Pendaftaran dilakukan secara daring hingga 26 Juni 2026.