LIVE

Usai Diprotes, Mendagri Ungkap Alasan Belum Lapor ke DPR soal Pelantikan Kepala Daerah Diundur

Sedianya pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketan di MK tanggal 6 Februari besok.

pelantikan kepala daerah 2025
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah hasil sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi akan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan putusan MK, dengan prioritas percepatan pelantikan untuk menjaga stabilitas politik daera
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah hasil sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi akan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan putusan MK, dengan prioritas percepatan pelantikan untuk menjaga stabilitas politik daera (© 2025 Antaranews)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian enggan disalahkan karena belum melapor ke Komisi II DPR soal mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, alasan tak melapor terlebih dahulu ke Komisi II dikarenakan adanya dinamika di MK.

"Karena itu mohon segala hormat menyampaikan perubahan ini dan pertimbangan ini, mungkin berbeda dengan pada saat kita RDP (rapat dengar pendapat) 22 Januari. Karena adanya dinamika ini, bukan karena tiba-tiba pemerintah, tidak. Tapi karena ada dinamika percepatan dari MK," kata Tito, saat rapat di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (3/2).

Pada RDP sebelumnya, Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa di MK. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Jadwal pelantikan dipastikan mundur imbas putusan dissmisal MK terkait hasil sengketa pilkada. Rencananya putusan sela itu dibacakan pada 3-5 Februari 2025.

"Kami melihat bahwa yang nonsengketa MK memang jadi agak lambat dikit dua Minggu dari tanggal 6 ke 20 (Februari), tapi yang dismissal mereka dipercepat," ujar Tito.

Tito pun mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga telah menentukan agar pelantikan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Sebab, dia ingin proses pengukuhan para kepala daerah itu dipercepat agar mereka segera bekerja.

"Presiden inginnya sebetulnya ingin cepat, agar semuanya cepat bekerja untuk rakyatnya masing-masing dan ada kepastian," ucap Tito.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sahidin protes ke Tito karena tak diberitahu soal mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah.

Padahal, awalnya pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa rangkaian pelantikan kepala daerah dimulai pada 6 Februari 2025.

"Kami sebagai anggota Komisi II mungkin fraksi PAN, baru minggu lalu Senin kita rapat sudah kita sepakati ini bahwa pelantikan ini kita putuskan tanggal 6 (Febuari)," kata Sahidin saat rapat kerja (raker) di Komisi II DPR.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
LIa Harahap
Editor LIa Harahap
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Aksi WN Hong Kong Selundupkan Ketamin Rp 10,9 Miliar

{{caption}}
Cerita Dzaky Jahit Mulut Saat Prabowo ke Lampung

{{caption}}
Dari Office Boy hingga Ajudan, Rekening Dipakai Koruptor Sembunyikan Uang

{{caption}}
Ketika Sampah Plastik Menjadi Sekolah Tahan Gempa

{{caption}}
Cerita Kelam Sri Titik: 16 Tahun 'Diperbudak' di Yordania

{{caption}}
Bocah 6 Tahun di Jakpus Koma Kesetrum Tiang Listrik Usai Dibully 2 Remaja

Topik Terkait
{{caption}}
Penjelasan Mendagri soal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur jadi 20 Februari, Lokasinya di Jakarta

Tito menekankan, ibu kota negara saat ini tetap Jakarta. Sebab, perpres IKN saat ini belum dijalankan. Sehingga, ibu kota negara tetap Jakarta.

Pelantikan Kepala Daerah
{{caption}}
Komisi II DPR Semprot Mendagri Tito Soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah: Ini Tidak Elok

Anggota Komisi II DPR Saidin menyemprot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, lantaran memutuskan secara sepihak soal penundaan jadwal pelantikan kepala daerah.

Pelantikan Kepala Daerah
{{caption}}
DPR Evaluasi Pilkada dengan Mendagri, Tegaskan Pengunduran Jadwal Pelantikan Salahi Aturan

Mendagri Tito Karnavian bersama Komisi II DPR bakal membahas mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah.

Komisi II DPR RI
{{caption}}
Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Pramono: Mau Kapan Saja Monggo

Pramono bilang, akan selalu siap kapan pun waktu pelantikan ditentukan.

Pramono Anung
{{caption}}
Bukan IKN, Presiden Prabowo Bakal Lantik Kepala Daerah Terpilih di Jakarta

Tito Karnavian menegaskan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

Prabowo
{{caption}}
Kepala Daerah Terpilih Batal Dilantik 6 Februari, Pemerintah Segera Cari Tanggal Baru

Penundaan dilakukan untuk menyesuaikan putusan dismissal para pasangan calon yang memasukkan gugatan sengketa Pilkada 2025 ke MK.

pelantikan kepala daerah 2025
{{caption}}
MK Percepat Putusan Dissmisal Sengketa Pilkada 2024, Pelantikan Kepala Daerah Diundur

Putusan dissmisal merupakan putusan untuk menetapkan gugur atau tidaknya suatu perkara untuk perkara perselisihan hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Kepala Daerah Terpilih Tak Bersengketa Dilantik 6 Februari 2025

Presiden Prabowo Subianto bakal melantik secara serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Istana.

Kepala Daerah
{{caption}}
Mendagri Tito Beri Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Ada yang di IKN

Usulan itu disampaikan Tito dalam rapat kerja (raker) bareng Komisi II DPR membahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

pelantikan kepala daerah 2025
{{caption}}
Mendagri: Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diputuskan 22 Januari 2025

Kemendagri akan menggelar rapat kerja (raker) bersama DPR RI untuk memutuskan jadwal pelantikan kepala daerah.

Mendagri Tito Karnavian
{{caption}}
Tim Pramono-Rano Tak Masalah Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025: Kita Siap Saja Lah

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada terlebih dahulu.

Pramono Anung-Rano Karno
{{caption}}
Pelantikan Kepala Daerah Diundur Jadi Tanggal 13 Maret 2025, Ini Alasannya

Seharusnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

pilkada
{{caption}}
VIDEO: Jokowi Dicari-cari Saat Penyambutan Pramono dan Rano Karno "Jadwal Saya Padat!"

Jokowi mengaku undangan pelantikan datang sore hari di kediamannya

berita update
{{caption}}
VIDEO: Momen Masinton Bupati Tapteng 'Cipika-cipiki' dengan Gibran, Dulu Pernah Sindir "Samsul"

Selain itu, Masinton juga sempat memberi pujian untuk Presiden Prabowo saat bersalaman.

berita update
{{caption}}
Keberanian Dedi Mulyadi Naik Berlipat-lipat Langsung Pecat Kepala Sekolah Depok Usai Disemangati Prabowo di Istana

Dedi Mulyadi tegas pecat kepala SMAN 6 Depok usai langgar Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait larangan study tour ke luar provinsi.

berita medsos
{{caption}}
Daftar Kepala Daerah Termiskin yang Dilantik Prabowo, Hidup Nikmat Tanpa Utang

Siapa saja kepala daerah yang disebut-sebut sebagai yang termiskin? Di mana saja mereka bertugas?

berita paham
{{caption}}
Daftar Lima Gubernur Terkaya dan Termiskin yang Dilantik Presiden Prabowo Subianto

Total ada 961 kepala daerah yang akan dilantik mulai dari, gubernur dan wakil gubernur, bupati hingga wali kota.

berita paham
{{caption}}
Bukan Jeje Govinda Adik Ipar Raffi Ahmad, Ternyata Ini Artis yang Jadi Kepala Daerah Paling Tajir

Dari ratusan kepala daerah terpilih dilantik Prabowo itu enam di antaranya berlatar belakang artis.

berita update
{{caption}}
Mendagri Soroti Banyak Honorer Timses Kepala Daerah: Datang Jam 8 Pulang Jam 10

Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.

berita update
{{caption}}
Mendagri Tito Beberkan Strategi Penanganan PPPK dan Honorer, Setop Opsi Pemberhentian

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

berita update
{{caption}}
Solusi Penataan PPPK di Daerah, Mendagri Minta Pemda Tidak Rekrut Tenaga Honorer Baru

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

berita update
{{caption}}
Mendagri Tito soal Penilaian Apresiasi Pemda Berprestasi: Tim Menilai Betul-Betul Saya Awasi

Penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

berita update
{{caption}}
Dorong Kinerja Daerah, Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Jawa-Bali

Penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk mendorong peningkatan kinerja Pemda melalui sistem apresiasi.

berita update
{{caption}}
Stabilitas Kunci Kelancaran Pembangunan, Mendagri Ingatkan Forkopimda Jaga Soliditas

Mendagri menegaskan bahwa Jawa dan Bali memiliki posisi yang sangat strategis bagi Indonesia karena menjadi pusat berbagai aktivitas.

berita update