LIVE

Kepala Daerah Terpilih Tak Bersengketa Dilantik 6 Februari 2025

Presiden Prabowo Subianto bakal melantik secara serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Istana.

kepala daerah
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati tanggal pelantikan kepala daerah terpilih. Pelantikan bagi kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik secara serentak pada 6 Februari 2025.

Presiden Prabowo Subianto bakal melantik secara serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Istana. Hal tersebut menjadi keputusan dalam rapat kerja Komisi II bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu.

"Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku," kata Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda membacakan kesimpulan rapat kerja di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Berdasarkan catatan, ada 21 gubernur dan wakil gubernur, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota yang akan dilantik karena tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Nasib Kepala Daerah Bersengketa?

Sementara itu, DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu belum memutuskan tanggal pelantikan kepala daerah yang daerah pemilihannya masih dalam sengketa di MK. Pelantikan akan digelar setelah putusan MK berkekuatan hukum tetap.

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku," jelas Rifqi.

Komisi II DPR juga meminta Mendagri Tito mengusulkan Presiden Prabowo untuk merevisi Perpres Nomor 80 Tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah.

"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota," tutup Rifqi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Brian Brobbey Tenggelamkan Duet Striker Swedia Bernilai Rp 4,3 Triliun

{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

Topik Terkait
{{caption}}
Penjelasan Mendagri soal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur jadi 20 Februari, Lokasinya di Jakarta

Tito menekankan, ibu kota negara saat ini tetap Jakarta. Sebab, perpres IKN saat ini belum dijalankan. Sehingga, ibu kota negara tetap Jakarta.

Pelantikan Kepala Daerah
{{caption}}
Bukan IKN, Presiden Prabowo Bakal Lantik Kepala Daerah Terpilih di Jakarta

Tito Karnavian menegaskan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

Prabowo
{{caption}}
Kepala Daerah Terpilih Batal Dilantik 6 Februari, Pemerintah Segera Cari Tanggal Baru

Penundaan dilakukan untuk menyesuaikan putusan dismissal para pasangan calon yang memasukkan gugatan sengketa Pilkada 2025 ke MK.

pelantikan kepala daerah 2025
{{caption}}
DPR dan Kemendagri Segera Rapat Bahas Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

Rpat terkait penentuan jadwal pelantikan dilakukan usai mendengarkan putusan MK.

DPR
{{caption}}
Mendagri Tito Beri Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Ada yang di IKN

Usulan itu disampaikan Tito dalam rapat kerja (raker) bareng Komisi II DPR membahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

pelantikan kepala daerah 2025
{{caption}}
Mendagri: Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diputuskan 22 Januari 2025

Kemendagri akan menggelar rapat kerja (raker) bersama DPR RI untuk memutuskan jadwal pelantikan kepala daerah.

Mendagri Tito Karnavian
{{caption}}
DPR Ungkap Dua Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Setelah Putusan MK

Ketua Komisi II DPR mengatakan ada dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024

DPR
{{caption}}
Pelantikan Gubernur Terpilih Rencananya pada 7 Februari 2025

Jika salah satu pasangan calon terlibat dalam gugatan PHPU di MK, maka pihak pasangan calon harus menuntaskan sengketa sebelum dilantik.

Pilkada Serentak 2024
{{caption}}
Gubernur Papua Minta Kepala Daerah Wujudkan Keadilan Merata hingga Pelosok

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menegaskan pentingnya implementasi keadilan di Papua secara merata. Ia meminta kepala daerah memastikan pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil, membangkitkan rasa penasaran.

hari lahir pancasila
{{caption}}
Menteri Sosial Harap Kepala Daerah Siapkan Lahan untuk Bangun Sekolah Rakyat Permanen di NTT

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) permanen, guna mewujudkan target pemerataan pendidikan.

infrastruktur
{{caption}}
Mensos Dorong Kepala Daerah NTT Sediakan Lahan untuk Sekolah Rakyat Merah Putih Permanen

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendesak para Kepala Daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera menyediakan lahan guna pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) permanen, demi mewujudkan pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut.

kementerian pekerjaan umum
{{caption}}
Kepala Daerah se-Tanah Papua Deklarasikan Komitmen Percepatan Eliminasi TBC di Sorong

Para kepala daerah di Tanah Papua bersatu dalam Deklarasi Sorong, berkomitmen untuk **percepatan eliminasi TBC** melalui pendekatan sanitasi berbasis komunitas dan penguatan kesehatan lingkungan.

deklarasi sorong
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya Tegaskan Kepala Daerah Wajib Prioritaskan Program Swasembada Pangan Nasional

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendesak kepala daerah untuk tidak mengabaikan program swasembada pangan nasional. Prioritas ini krusial demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan global.

apbd
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Aktif Turun ke Lapangan Pantau Inflasi

Menurut Bima, pemimpin daerah harus aktif memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memeriksa harga komoditas.

inflasi
{{caption}}
Kumpulan Kata Bijak Ucapan Selamat Pelantikan yang Inspiratif

Kumpulan kata bijak ucapan selamat pelantikan yang inspiratif untuk berbagai jabatan. Berisi doa dan harapan tulus untuk pemimpin baru.

cnc
{{caption}}
Daftar Kepala Daerah Termiskin yang Dilantik Prabowo, Hidup Nikmat Tanpa Utang

Siapa saja kepala daerah yang disebut-sebut sebagai yang termiskin? Di mana saja mereka bertugas?

berita paham
{{caption}}
Daftar Lima Gubernur Terkaya dan Termiskin yang Dilantik Presiden Prabowo Subianto

Total ada 961 kepala daerah yang akan dilantik mulai dari, gubernur dan wakil gubernur, bupati hingga wali kota.

berita paham
{{caption}}
Bukan Jeje Govinda Adik Ipar Raffi Ahmad, Ternyata Ini Artis yang Jadi Kepala Daerah Paling Tajir

Dari ratusan kepala daerah terpilih dilantik Prabowo itu enam di antaranya berlatar belakang artis.

berita update
{{caption}}
FOTO: Sosok Bupati Termiskin di Indonesia yang Dilantik Prabowo, Tak Punya Rumah dan Hidup Tanpa Utang

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menarik perhatian publik lantaran menjadi bupati dengan nilai kekayaan paling sedikit.

berita foto
{{caption}}
VIDEO: Momen Pelantikan Kepala Daerah, Acara Belum Usai Barisan Belakang Sibuk Salaman Jadi Sorotan

Pelantikan kepala daerah serentak pertama kali dilakukan di Indonesia.

berita update