LIVE

Tim Pajak Bekasi Dituntut Buktikan Kinerja Tingkatkan Pendapatan Daerah

Tim Pajak Bekasi di Kabupaten Bekasi dituntut segera membuktikan kinerja dalam menjaring potensi pajak demi peningkatan pendapatan daerah, yang krusial untuk pembiayaan pembangunan.

pembangunan daerah
Tim Pajak Bekasi di Kabupaten Bekasi dituntut segera membuktikan kinerja dalam menjaring potensi pajak demi peningkatan pendapatan daerah, yang krusial untuk pembiayaan pembangunan.
Tim Pajak Bekasi di Kabupaten Bekasi dituntut segera membuktikan kinerja dalam menjaring potensi pajak demi peningkatan pendapatan daerah, yang krusial untuk pembiayaan pembangunan. (AntaraNews)

Tim pajak daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dituntut untuk segera membuktikan kinerjanya dalam menjaring potensi pajak. Hal ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan di wilayah tersebut. Permintaan ini datang dari pemerhati kebijakan publik menyusul target pajak yang kerap tidak tercapai.

Pemerhati kebijakan publik Gunawan di Cikarang mendesak tim pajak untuk "action" dan meninjau lapangan. Langkah ini krusial guna menggali potensi objek pajak, terutama di kawasan industri yang memiliki banyak sumber pendapatan. Optimalisasi pendapatan daerah sangat penting untuk percepatan pembangunan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, merespons dengan menyatakan proses administrasi kerja sama sedang berjalan. Tim pajak daerah direncanakan akan segera turun ke lapangan pada bulan Februari ini. Mereka akan bekerja secara bertahap dengan fokus pemeriksaan yang berbeda setiap bulan.

Tantangan dan Potensi Pajak di Kawasan Industri

Gunawan mencontohkan potensi pajak di perusahaan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penggunaan air tanah, reklame, dan jasa pendukung. Ia menekankan perlunya penelusuran mendalam terhadap sumber-sumber pendapatan ini. Kinerja petugas pajak akan terus disuarakan karena target pajak sering tidak tercapai dalam dua tahun belakangan.

Optimalisasi pendapatan daerah menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan wilayah. Tanpa dukungan keuangan daerah yang memadai, program pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Masyarakat akan menjadi korban jika pemilik kebijakan tidak "berkeringat" untuk membangun daerah.

Kepala Bapenda Iwan Ridwan mengakui kesulitan mengakses wajib pajak di dalam kawasan industri. Prosedur administratif tambahan diperlukan untuk masuk dan melakukan pemeriksaan di area tersebut. Ini menjadi salah satu tantangan utama bagi tim pajak daerah dalam upaya peningkatan pendapatan.

Strategi Tim Pajak Daerah untuk Peningkatan Pendapatan

Bapenda Kabupaten Bekasi sedang merampungkan administrasi kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Koordinasi dengan unsur TNI dan Polri juga sudah berjalan untuk mendukung tugas tim pajak daerah di lapangan. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Tim pajak daerah akan segera turun ke lapangan pada bulan Februari ini untuk mengidentifikasi wajib pajak. Mereka juga akan menggali potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Fokus awal triwulan ini adalah pajak reklame dan pajak air tanah sebagai sektor potensial.

Pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus berbeda setiap bulan. Sektor pajak daerah lain seperti hotel, restoran, dan objek pajak lainnya akan menjadi fokus selanjutnya. Tim akan mencocokkan data yang dimiliki pemerintah daerah dengan kondisi riil di lapangan.

Pendataan akan mencakup keberadaan alat ukur penggunaan air dan kesesuaian pembayaran pajak, khususnya untuk optimalisasi pendapatan dari pajak air tanah sektor industri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

{{caption}}
Pulang Pelantikan Konvoi Geber Motor, Pesilat di Lampung Dikeroyok

{{caption}}
30 Pasukan Manggala Agni Dikerahkan Tangani Kebakaran TPA Jatiwaringin

{{caption}}
KPK Soroti Regenerasi Korupsi di Langkat, Dua Kali Bupati Ditangkap

{{caption}}
DPR Dorong Perubahan UU Pilkada Usai Marak OTT Kepala Daerah

{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

Topik Terkait
{{caption}}
Strategi Pemkab Bekasi Genjot Optimalisasi PAD di Tengah Tantangan Fiskal Daerah

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai target Rp3,8 triliun, menjawab tantangan fiskal daerah dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Optimalisasi PAD Bekasi
{{caption}}
Bapenda Cianjur Gencarkan Pepeling, Targetkan Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah Signifikan 2026

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cianjur terus berupaya meningkatkan pendapatan Pajak Daerah Cianjur 2026 melalui berbagai strategi, termasuk pelayanan pajak keliling (Pepeling) dan penertiban reklame. Simak target dan realisasi terkini.

Pajak Daerah Cianjur
{{caption}}
Bapenda Bekasi Tingkatkan Pendapatan Daerah Melalui Operasi Lapangan, Target Rp3,8 Triliun

Bapenda Bekasi gencar gelar operasi lapangan untuk tingkatkan pendapatan daerah, menargetkan Rp3,8 triliun di tahun 2026. Bagaimana strategi mereka mencapai target ambisius ini?

Bapenda Bekasi
{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Tingkatkan Kepatuhan Pajak MBLB Guna Dongkrak PAD

Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mendata ulang kepatuhan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan iklim usaha yang adil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak MBL

Kepatuhan Pajak MBLB
{{caption}}
Bapenda OKU Gandeng Kejaksaan, Optimalisasi Penyerapan PAD OKU Berlanjut di 2026

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) OKU kembali memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk optimalisasi penyerapan PAD OKU. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah secara maksimal.

Bapenda OKU
{{caption}}
Apkasi Dorong Perdagangan Antardaerah, Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengoptimalkan pasar domestik melalui penguatan perdagangan antardaerah demi ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

apkasi
{{caption}}
Pemprov Sulsel Salurkan Beragam Bantuan untuk Percepatan Pembangunan Luwu, Fokus pada Infrastruktur dan Pendidikan

Pemprov Sulsel menyalurkan beragam bantuan senilai puluhan miliar rupiah ke Luwu, meliputi infrastruktur, pendidikan, dan pertanian, untuk percepatan pembangunan daerah yang lebih merata.

andi sudirman sulaiman
{{caption}}
Pemkab Nabire Perkuat Afirmasi Pendidikan Suku Auye, Wujudkan SDM Unggul

Pemerintah Kabupaten Nabire fokus pada afirmasi pendidikan bagi anak-anak Suku Auye untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akses layanan dasar yang selama ini sulit dijangkau.

afirmasi pendidikan
{{caption}}
Gubernur Kalbar Ria Norsan Dorong Percepatan Realisasi Program Pembangunan di Semester II 2026

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi program pembangunan pada semester kedua 2026 demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

indonesia
{{caption}}
Wamendagri Dorong Kepala Daerah Terapkan Pembiayaan Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendesak kepala daerah mengoptimalkan Pembiayaan Kreatif guna memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa bergantung APBD, di tengah tantangan ekonomi global.

apbd
{{caption}}
Pelestarian Budaya Kaltim Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot Pelestarian Budaya Kaltim sebagai motor penggerak ekonomi kreatif dan daya tarik wisata, seperti terlihat dalam Festival Abutta Banua di Berau.

ekonomi kreatif
{{caption}}
Dekarbonisasi Nasional, Pemerintah Kembangkan Kawasan Industri Rendah Karbon

Fase 2 (2025–2028) berfokus pada penyusunan jalur transisi dekarbonisasi, kajian sosial ekonomi, analisis pasar, dan pengembangan peluang investasi.

berita update
{{caption}}
Jawa Barat Genjot Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah di Kawasan Industri

Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius menggenjot Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah di kawasan industri dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung, mengingat mayoritas pekerja adalah Muslim.

anugerah adinata syariah
{{caption}}
Yonif 305 Bangun Tugu Tengkorak di Karawang, Jaga Sejarah Perjuangan Prajurit

Batalyon Infanteri 305/Tengkorak membangun Tugu Tengkorak di bekas medan latih di Karawang, Jawa Barat, sebagai upaya melestarikan sejarah perjuangan prajurit dan menanamkan nilai-nilai kejuangan.

afdal eko putra
{{caption}}
Investasi Subang Memimpin Rebana, Pemkab Targetkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Pemkab Subang berharap tingginya Investasi Subang di sektor industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

ekonomi lokal
{{caption}}
Kemenperin Perkuat Regulasi Lingkungan Kawasan Industri, Dorong Investasi Berkelanjutan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis regulasi baru terkait tata kelola lingkungan kawasan industri, bertujuan mengoptimalkan peran pengelola dan mendukung iklim investasi yang kondusif serta berkelanjutan.

agus gumiwang kartasasmita
{{caption}}
KPK Ingatkan Kemenperin soal Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun di Kawasan Industri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentang potensi risiko tata kelola investasi senilai Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri, memastikan kepastian hukum bagi investor dan mencegah korupsi.

indeks persepsi korupsi