Sederet Kebijakan Pendidikan ala Dedi Mulyadi tuai Pro Kontra

Ragam permasalahan pendidikan di Jawa Barat menjadi salah satu concern Dedi Mulyadi.

Sudah tiga bulan Dedi Mulyadi menjabat Gubernur Jawa Barat. Selama lebih kurang 100 hari menjadi orang nomor satu di Jawa Barat, sederet gebrakan dan kebijakan diterapkan.

Masalah pendidikan di Jawa Barat menjadi salah satu concern Dedi Mulyadi. Dia ingin proses pendidikan di Jawa Barat berjalan tertib, disiplin dan benar-benar mendatangkan manfaat untuk anak-anak.

Sejak menjadi Gubernur, sederet kebijakan terkait pendidikan dibuat Dedi. Dalam penerapannya ada yang setuju dan tidak. Apa saja ala Dedi untuk memperbaiki pendidikan di Jabar?

1. Anak Nakal Dimasukkan ke Barak Militer

Dedi Mulyadi membuat kebijakan mengirimkan siswa nakal ke barak militer. Program ini dia lakukan dalam rangka membina siswa yang sering terlibat dalam perilaku negatif.

Siswa yang akan mendapatkan pendidikan militer antara lain sering terlibat tawuran, mabuk, membolos sekolah, kecanduan game dan prilaku buruk lainnya. Termasuk melawan orang tua.

Para siswa yang terpilih akan menjalani pendidikan selama 6 bulan di barak militer.

"Nanti ada ruang kelasnya. Nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung. Nggak ada problem apapun. Saya dulu pernah membuat ruang itu dengan membuang ruang sepak bola," ujar Dedi.

Kebijakan itu menuai pro dan kontra. Namun demikian, Dedi memutuskan tetap menjalankan kebijakan itu.

"Setiap perbuatan yang bertujuan demi kebaikan dan kebangsaan, nasionalisme di Indonesia itu sudah terbiasa," ujarnya dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71, yang dikutip pada Senin, (5/5).

2. Tiadakan Wisuda Semua Jenjang Pendidikan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang sekolah se-Jabar tingkat TK, SD, SMP dan SMA menggelar acara wisuda. Dedi menilai hal itu tidak ada relevansinya dengan tumbuh kembang anak.

"Masih ada kegiatan TK-TK yang tidak ada relevansinya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, kegiatannya menjadi aneh-aneh," kata Dedi.

Dedi mengatakan beberapa orang tua mengaku keberatan lantaran acara wisuda butuh biaya tak sedikit.

"Sudah kenaikan kelas, kenaikan kelas, kelulusan, kelulusan. Perpisahan selenggarakan secara sederhana di sekolah," kata Dedi.

Dedi mencontohkan ada baiknya acara perpisahan diarahkan untuk bermain teater, bermain musik, mengingat juga ada pendidikan seni di sekolahnya dan bisa ditonton serta menghibur para siswa lainnya di sekolah tersebut.

"(Jadi) Tidak usah lagi panggil band yang Rp200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tua, termasuk pinjam bank emok (rentenir). Itu kan yang terjadi," ujar Dedi.

3. Larang Study Tour

Dedi Mulyadi juga melarang sekolah mengadakan kegiatan yang memungut biaya. Termasuk kegiatan seperti study tour dan renang.

Dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya @dedimulyadi71 pada Jumat, 7 Februari 2025, Dedi menyatakan, "Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan study tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan pada siswa."

Menurut Dedi, sekolah bukanlah tempat transaksi perdagangan. Praktik tersebut dapat menimbulkan kecurigaan yang berujung pada tekanan psikologis bagi para guru.

"Sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam," tegasnya.

Dedi ingin menekankan pentingnya menjaga integritas dan fokus pendidikan di sekolah.

Mantan Bupati Purwakarta ini juga menjelaskan bahwa anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan difokuskan pada kegiatan yang benar-benar penting.