Ribuan Desa di Indonesia Masih Belum Ada Sinyal Telekomunikasi, Komdigi Siapkan Solusi

Dirjen Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengungkapkan sekitar 3.000 desa di Indonesia masih belum ada sinyal telekomunikasi. Kementerian Komdigi berupaya mencari solusi efisien untuk mengatasi kesenjangan digital ini.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti masih adanya ribuan desa di Indonesia yang belum terlayani sinyal telekomunikasi. Situasi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan akses digital di seluruh pelosok negeri. Pemerintah melalui Komdigi berkomitmen untuk segera mengatasi kesenjangan infrastruktur ini.

Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengungkapkan bahwa sekitar 3.000 desa masih belum memiliki sinyal telekomunikasi. Pernyataan ini disampaikan Wayan usai acara Forum Akselerasi Infrastruktur Digital di Manado, Kamis. Angka tersebut mencakup sekitar 2.220 desa yang berpenghuni namun kurang komersial.

Kondisi geografis Indonesia yang beragam, mulai dari kepulauan hingga wilayah perkotaan, menjadi salah satu faktor kompleksitas. Komdigi sebagai regulator bertekad mencari solusi yang efisien dan inovatif. Tujuannya adalah memastikan setiap warga negara dapat menikmati akses telekomunikasi yang memadai.

Tantangan Kesenjangan Digital di Ribuan Desa

Wayan Toni Supriyanto secara lugas menyampaikan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar terkait pemerataan sinyal. "Ada PR memang, sekitar 3.000 desa belum ada sinyalnya dan hampir 2.220 sekian desa yang ada permukiman tapi kurang komersial. Ini yang akan kami kejar," ujarnya.

Situasi ini menggambarkan bahwa meskipun banyak kemajuan, masih ada wilayah-wilayah yang tertinggal dalam akses digital. Penyediaan sinyal telekomunikasi di desa-desa terpencil seringkali terkendala biaya investasi yang tinggi. Selain itu, faktor geografis juga menambah kerumitan dalam pembangunan infrastruktur.

Pemerintah menyadari bahwa akses sinyal telekomunikasi adalah hak dasar di era digital ini. Ketersediaan sinyal akan membuka peluang ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, Komdigi memprioritaskan penyelesaian masalah desa belum ada sinyal ini.

Strategi Komdigi untuk Pemerataan Sinyal

Sebagai regulator, Kementerian Komdigi tidak berdiam diri menghadapi tantangan ini. Wayan Toni Supriyanto menjelaskan bahwa pihaknya akan mencari solusi dengan berbagai teknologi. "Dari sisi kontur geografi, ada di kepulauan, ada di perkotaan. Kami akan mencari solusi yang efisien," tambahnya.

Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah mengeluarkan kebijakan infrastruktur sharing dan netral. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik pemain-pemain baru. Mereka diharapkan dapat berinvestasi dalam penyediaan layanan di wilayah yang belum terlayani telekomunikasi.

Wayan menegaskan, "Tentu semua investasi akan dilakukan oleh operator sesuai undang-undang. Kami sebagai regulator dengan daya yang kami miliki yaitu frekuensi, kami akan rilis dan mudah-mudahan untuk mempercepat penetrasi internet ke seluruh Indonesia." Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses internet di seluruh wilayah.

Investasi Besar dan Target Cakupan Nasional

Penyelenggaraan telekomunikasi memang membutuhkan investasi yang sangat besar. Wayan mengakui bahwa bahkan penyelenggara komunikasi yang sudah beroperasi puluhan tahun pun belum bisa memenuhi komitmen konektivitas secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan skala tantangan yang dihadapi.

Meskipun demikian, terdapat kemajuan signifikan dalam cakupan sinyal. "Hari ini dari sisi cakupan sudah tercapai 98 persen untuk daerah berpenghuni atau berpermukiman," kata Wayan. Sementara itu, cakupan fiber optik juga telah mencapai 90 persen.

Komdigi memiliki target ambisius untuk masa depan. Wayan menambahkan bahwa sampai akhir tahun 2029, cakupan fiber optik akan tercapai juga ke seluruh daerah permukiman. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mewujudkan konektivitas digital yang merata di Indonesia.

Sumber: AntaraNews