Komdigi Ungkap Ribuan Desa Masih Tanpa Akses Telekomunikasi Desa

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan sekitar 3.000 desa di Indonesia masih tanpa akses telekomunikasi desa, menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah untuk pemerataan digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa sekitar 3.000 desa di seluruh Indonesia saat ini masih belum terjangkau sinyal telekomunikasi. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya pemerintah mewujudkan pemerataan akses digital di Tanah Air. Data tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto.

Pernyataan ini disampaikan Supriyanto setelah menghadiri Forum Percepatan Infrastruktur Digital di Manado, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa kesenjangan digital ini merupakan agenda prioritas yang harus segera diselesaikan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mencari solusi efektif guna menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

Selain 3.000 desa yang sama sekali tidak memiliki sinyal, Komdigi juga mencatat adanya hampir 2.220 desa dengan permukiman yang secara komersial tidak layak untuk investasi infrastruktur telekomunikasi. "Ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sekitar 3.000 desa sama sekali tidak ada sinyal, dan hampir 2.220 desa memiliki permukiman tetapi tidak layak secara komersial. Ini adalah area yang ingin kami tangani," kata Supriyanto.

Kesenjangan Digital dan Tantangan Geografis

Kesenjangan akses telekomunikasi desa ini tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, terdiri dari ribuan pulau dan wilayah pegunungan. Kontur wilayah yang menantang ini membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi lebih kompleks dan mahal. Oleh karena itu, Komdigi sebagai regulator terus berupaya mencari berbagai inovasi teknologi yang paling efisien.

Pemerintah menyadari bahwa solusi yang diterapkan harus mampu beradaptasi dengan karakteristik setiap daerah. Pendekatan yang sama tidak bisa diterapkan untuk semua wilayah, mengingat perbedaan kondisi antara daerah perkotaan dan pedesaan terpencil. Fokus utama adalah bagaimana memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terhubung ke dunia digital.

Upaya pemerataan akses telekomunikasi desa ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya konektivitas yang merata, potensi ekonomi di daerah-daerah terpencil dapat terangkat. Hal ini akan membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Inisiatif dan Kebijakan Komdigi untuk Pemerataan

Untuk mengatasi masalah ini, Komdigi sedang menyiapkan kebijakan baru yang disebut infrastructure sharing and neutrality. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka peluang bagi pemain baru untuk berinvestasi dalam penyediaan layanan di wilayah-wilayah yang belum terlayani. Dengan berbagi infrastruktur, diharapkan biaya investasi dapat ditekan dan jangkauan layanan dapat diperluas.

Sebagai regulator, Komdigi memiliki sumber daya utama berupa alokasi frekuensi yang akan dilepaskan untuk mempercepat penetrasi internet di seluruh Indonesia. Alokasi frekuensi ini sangat krusial dalam mendukung pembangunan jaringan telekomunikasi yang lebih luas dan stabil. Pemerintah berharap kebijakan ini akan mendorong kolaborasi antara berbagai pihak.

Komdigi juga menekankan bahwa semua investasi akan dilakukan oleh operator sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat digitalisasi dan memastikan akses internet yang merata.

Tantangan Investasi dan Target Cakupan Nasional

Penyediaan layanan telekomunikasi di seluruh pelosok negeri membutuhkan investasi yang sangat besar. Supriyanto mengakui bahwa bahkan operator yang telah beroperasi selama puluhan tahun pun belum sepenuhnya mencapai konektivitas nasional. Ini menunjukkan skala tantangan yang dihadapi dalam upaya pemerataan akses telekomunikasi desa.

Hingga saat ini, cakupan telekomunikasi telah mencapai 98 persen dari area berpenghuni, sementara jaringan serat optik telah mencakup sekitar 90 persen. Komdigi menargetkan bahwa pada akhir tahun 2029, cakupan ini dapat diperluas ke seluruh wilayah permukiman. Target ambisius ini memerlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk industri dan masyarakat.

Pemerintah juga telah menegaskan kembali komitmennya untuk memperluas akses internet ke desa-desa yang masih belum terhubung. Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen, di mana digitalisasi menjadi salah satu pilar utamanya. Beberapa pelaku industri ICT juga telah menandatangani deklarasi bersama untuk mempercepat digitalisasi dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sumber: AntaraNews