PPATK Ungkap Ribuan Pegawai BUMN Terima Bansos, Puan Tekankan Pentingnya Verifikasi Data

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat Verifikasi Bansos. Langkah ini krusial agar bantuan sosial tepat sasaran dan efektif menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.

Sekitar 52 persen dari total populasi Indonesia, yang setara dengan 152 juta orang, telah terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Iuran (PBI).

Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data bantuan sosial (bansos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), demi memastikan penyaluran tep

Rieke menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Sosial yang telah menandatangani reaktivasi kepesertaan tersebut.

Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap 3 bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian dll.

Saan Mustofa mengatakan bansos seharusnya diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

Puan menilai kondisi ini mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang tidak maksimal, terutama dalam perencanaan, penyaluran, dan pengawasan bansos dari APBN.

Dia meminta agar kebijakan ini dikaji secara matang dan tidak dilakukan tergesa-gesa.

Dugaan ini muncul setelah Kementerian Sosial mencocokkan data penerima bansos dengan data pemain judol milik PPATK yang mencatat transaksi mencapai Rp957 M.

Kepala BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II/2025 dapat tepat sasaran.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.