DPR Ingatkan Pentingnya Verifikasi Bansos Demi Tepat Sasaran di Tengah Inflasi

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang matang. Hal ini bertujuan agar penyaluran bansos dapat tepat sasaran, khususnya dalam menghadapi kondisi inflasi saat ini. Selly mengingatkan bahwa proses verifikasi yang cermat adalah kunci keberhasilan program bansos.

Pemberian bansos merupakan strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat yang tertekan oleh inflasi. Oleh karena itu, Selly menegaskan, proses verifikasi harus dilakukan secara teliti dan tidak berbelit-belit. Ia khawatir jika verifikasi tidak optimal, penerima manfaat bisa jadi orang yang sama berulang kali, atau bahkan dana bantuan hanya mengendap di bank tanpa tersalurkan.

Selly juga menyoroti bahwa proses verifikasi dan validasi data penerima bansos tidak boleh dipisahkan dari penyaluran bantuan itu sendiri. Pemisahan proses ini berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran dan hambatan dalam pencairan dana. Akurasi data menjadi fondasi utama agar bantuan dapat menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Desakan inflasi yang terjadi saat ini menjadikan penyaluran bansos sebagai instrumen vital dalam perlindungan sosial. Anggota DPR tersebut menegaskan bahwa proses verifikasi data penerima oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tidak boleh dipisahkan dari penyaluran bantuan. Integrasi ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) serta para tenaga pendamping di lapangan harus memiliki otoritas yang memadai untuk memverifikasi dan memvalidasi data. Kewenangan ini harus diberikan sebelum daftar penerima manfaat diterbitkan kepada Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Penguatan peran Pusdatin dan pendamping menjadi krusial untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akurasi data penerima.

Verifikasi yang akurat menjadi kunci utama dalam menjaga efektivitas bansos sebagai instrumen perlindungan sosial. Penyaluran bansos harus mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar terdampak tekanan ekonomi, bukan hanya bersifat administratif semata. Dengan demikian, setiap bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Selly Andriany Gantina menekankan perlunya penguatan peran Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai ujung tombak penyaluran bansos. Kemensos tidak hanya mengemban fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat secara utuh dan tanpa penyimpangan. Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas dan kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, penguatan juga perlu dilakukan pada Pusdatin serta tenaga pendamping di lapangan. Mereka harus memiliki kewenangan yang cukup dalam proses verifikasi dan pengawasan. Dengan kewenangan yang jelas, mereka dapat bekerja lebih efektif dalam mengidentifikasi penerima yang layak dan memantau distribusi bantuan.

Partisipasi aktif masyarakat juga didorong dalam pembaruan data agar penyaluran bansos semakin transparan dan akuntabel. Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar, memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan melaporkan potensi ketidaksesuaian data. Hal ini akan meningkatkan akurasi data bansos secara keseluruhan.

Anggota DPR RI itu mengingatkan adanya potensi permasalahan di lapangan yang perlu dimitigasi secara serius. Beberapa masalah yang kerap muncul antara lain penerima bansos yang berulang, serta dana bantuan yang mengendap di rekening akibat kendala administratif. Mitigasi dini terhadap masalah-masalah ini sangat penting untuk efisiensi program.

Pembenahan tata kelola bansos perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap verifikasi data hingga pengawasan distribusi di lapangan. Pendekatan holistik ini akan menciptakan sistem yang lebih kuat dan tahan terhadap penyimpangan. Setiap tahapan harus diawasi ketat untuk memastikan integritas program.

Selly menegaskan bahwa bansos bukan hanya sekadar disalurkan, tetapi harus dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan benar-benar diterima masyarakat tanpa hambatan. Komitmen terhadap prinsip-prinsip ini akan menjamin bahwa program bansos dapat memenuhi tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf diketahui berencana menyalurkan bansos demi menjaga daya beli masyarakat.

Sumber: AntaraNews