Polri Tambah Kekuatan, 1.848 Perwira Baru Disiapkan Layani Masyarakat di Garis Depan

Sebanyak 1.848 perwira baru Polri resmi dilantik untuk memperkuat pelayanan kepolisian di seluruh Indonesia.

Polri melakukan mutasi 108 perwira tinggi dan menengah, termasuk di Polda Metro Jaya, sebagai bagian penyegaran organisasi dan pembinaan karier.

Polri kembali melakukan mutasi jabatan terhadap 108 perwira tinggi dan menengah pada Mei 2026, termasuk pergantian sembilan Kapolda, sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi.

Sebanyak 91 personel tercatat masuk dalam kategori promosi maupun rotasi setara.

Polda Kepri sukses menangani sekitar 56 ribu laporan masyarakat sepanjang tahun 2025 melalui layanan Call Center 110, menegaskan komitmen Polri dalam memberikan respons cepat dan mudah kepada publik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar upacara Kenaikan Pangkat Polri serentak bagi puluhan ribu personel, dari Perwira Tinggi (Pati) hingga Tamtama, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan amanah baru.

SPN Polda Kalsel berhasil meluluskan 800 Tamtama Polri yang akan memperkuat satuan Brimob dan Polair di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen dalam mencetak personel profesional.

Total sebanyak 1.086 personel Polri tercantum dalam lima Surat Telegram (ST) mutasi diterbitkan pada 15 Desember 2025.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan publik,” ujar Kapolri.

Delapan Pati Polri naik menjadi Inspektur Jenderal (Irjen), dan lima belas lainnya menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

Tim tersebut dibentuk untuk memberikan pelayanan dan respons cepat terhadap masyarakat khususnya di wilayah yang rawan kejahatan.

Mutasi ini tertuang dalam enam surat telegram (ST) yang diterbitkan pada 12 Maret 2025, dengan total 1.255 personel mengalami pergeseran jabatan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Pigai menilai usulan itu bertujuan menjaga keseimbangan karena anggota kepolisian saat ini bisa menduduki jabatan utama di institusi sipil.

Pengaturan anggota Polri di Ormas itu penting agar polisi bisa netralitas.

Ketentuan tersebut dikecualikan bagi anggota Polri menduduki jabatan memiliki keterkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian.

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri, hadir di Jepara untuk perkuat kedekatan Polri dengan masyarakat di Jepara, termasuk ojek daring dan difabel, melalui program "Polantas Menyapa" yang humanis.

Maruarar Sirait resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP PIKI periode 2026-2031 di Jakarta, menandai babak baru kepemimpinan organisasi intelektual Kristen ini dan komitmennya terhadap pembangunan nasional.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sembilan Anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan 2026-2031 di Jakarta, menandai babak baru pengawasan pelayanan publik yang lebih akuntabel.

Liliek resmi menggantikan Anwar Usman yang memasuki masa pensiun pada 6 April 2026.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menetapkan **Tenggat Kinerja Pejabat NTB** selama enam bulan bagi para pejabat baru. Pejabat yang tidak mencapai target diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela, menandai era baru pembenahan birokrasi di provinsi ter

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik enam pejabat tinggi pratama, termasuk Direktur Penyelidikan, hasil seleksi terbuka untuk memperkuat kinerja lembaga.

Bupati Gunung Mas Jaya S Monong menegaskan urgensi profesionalisme pejabat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penegasan ini disampaikan usai pelantikan delapan pejabat eselon II/B, menandai komitmen Pemkab terhadap Profesionalisme Pejabat Gunung.