LIVE

Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini

Paulus Widiyanto, anggota Komisi I DPR RI Periode 2004-2009 menyatakan penyesalannya.

dpr
Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini
Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini (merdeka.com)

Paulus Widiyanto, anggota Komisi I DPR RI Periode 2004-2009 menyatakan penyesalannya.

Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini

Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini

Paulus Widiyanto, anggota Komisi I DPR RI Periode 2004-2009 menyatakan penyesalannya atas inisiasi Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dia mengaku bersalah, sebab terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan UU KIP tersebut.

"Saya mengaku dosa kepada sahabat saya semua, karena pada waktu saya diminta menjadi inisiator Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) sekarang namanya UU KIP, Ketua pansus Rahasia Negara, dan Ketua pansus Undang-Undang Penyiaran. Ada kesalahan dalam pengambilan keputusan itu," ungkap Paulus saat mengikuti diskusi terpisah dari acara Launching Buku IKIP 2023, Jakarta (14/9).

Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini

Paulus menyadari bahwa UU KIP masih based on paper, sedangkan kini pergerakan digital semakin masif terjadi di Indonesia, sehingga sulit bagi UU ini untuk berevolusi.

Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini

"UU KIP itu pikirannya masih based on paper, padahal sekarang udah paperless, ilmu saya yang baru adalah berpikir secara teknologi," jelasnya.

Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini

Paulus menceritakan, ada tiga draf RUU KMIP yang dibuat. Pertama, draf yang dibuat Lembaga Informasi Nasional (LIN), draf kedua dibuat oleh masyarakat, dan draf ketiga dibuat oleh DPR. Pada akhirnya, draf DPR yang berhasil dibahas ke tingkat selanjutnya.

Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini

"Dulu ada tiga draf, draf dari DPR, draf dari LIN, draf dari masyarakat. Karena ini inisiatif oleh Baleg, UU inisiatif itu dulu sangat mahal, inilah kemenangan dari reformasi. apapun Undang-Undang yang bersangkutan demokratisasi kita akan dahulukan," katanya.

Dia mengatakan, padahal diskusi mengenai RUU KMIP cukup menarik. Paulus sepakat anggota DPR kala itu mesti belajar betul bagaimana model-model dari berbagai negara, termasuk Swedia sebagai negara pertama yang memiliki UU tentang informasi.

Di sisi lain, Jimly Asshiddiqie, praktisi hukum sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ke-1 menilai, sejak pembentukannya di tahun 2000-an dan diundangkan pada tahun 2008, UU KIP dibahas kurang maksimal. Oleh karena itu, lembaga KI Pusat belum maksimal dikonstruksikan menjadi lembaga quasi peradilan.

"UU KIP dulu kan dibahas dengan Komisi I DPR, jadi enggak nyambung dengan Komisi III-nya. Menghasilkan Komisi Informasi Pusat, memang belum dikonstruksikan menjadi lembaga quasi peradilan. Jadi, lembaga seperti ini banyak. kurang lebih ada 30an, contohnya KPPU dia diberi kewenangan mengatur dan peradilan juga," sambung Jimly (14/9).

Menyoal tentang rencana perevisian UU KIP, Paulus menegaskan, UU KIP hendaknya memasukkan kata 'Teknologi', agar UU KIP based on software dan sesuai dengan zamannya.

"Maka itu urgensi revisi UU KIP ini mesti dijalankan, kata-kata teknologi mesti menjadi 'sesuatu' saat perevisian UU KIP. Sehingga, based on software, informasi jadi based on software to access. UU ini harus sesuai dengan zamannya, biar kita enggak jadul," tegas Paulus.

Reporter magang: Fandra Hardiyon

Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yacob Billiocta
Editor Yacob Billiocta
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Malut United vs Persebaya di BRI Super League: Bajul Ijo Akhiri keterpurukan, Bungkam Laskar Kie Raha

{{caption}}
Wali Kota Bandung Farhan Jawab Kekecewaan Dedi Mulyadi

{{caption}}
Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Ammar Zoni 7 Tahun Penjara

{{caption}}
Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

{{caption}}
Hampir 3 Tahun Kasus Mandek, Kuasa Hukum Firli Bahuri Desak Penghentian Perkara

{{caption}}
Dua Pekerja Rumah Tangga Melompat dari Kos Majikan di Jakpus, Kondisinya Mengenaskan

Topik Terkait
{{caption}}
PDIP Sindir Jokowi: Bicara Undang-Undang Bukan Bicara Tentang Selera Kekuasaan

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menekankan pembentukan serta perubahan undang-undang, termasuk KPK, harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat.

Jokowi
{{caption}}
Jimly Asshiddiqie soal Polemik KUHAP Baru: Kalau Tak Setuju Segera Ajukan Judicial Review ke MK!

Tidak usah menunggu 30 hari ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

KUHAP Baru
{{caption}}
Ma’ruf Amin: Kalau Semua Orang Menganggap KPK Sekarang Kurang Performa karena UU, Sebaiknya Dikembalikan

Menurut Ma'ruf Amin, saat ini banyak pihak menilai bahwa performa lembaga antirasuah memberantas korupsi kurang maksimal.

KPK
{{caption}}
AKPI Desak Pemerintah Segera Revisi UU Kepailitan Demi Kepastian Investasi

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU Kepailitan yang sudah berusia 21 tahun demi kepastian investasi di Indonesia. Mengapa revisi ini krusial?

Revisi UU Kepailitan
{{caption}}
Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Kembalikan UU KPK ke Versi Lama

Penegasan ini disampaikan Cucun Ahmad Syamsurijal usai Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

UU KPK
{{caption}}
PSI: Lanjutkan Sirekap, tapi Penyempurnaan Harus Dilakukan

Sirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.

Partai Solidaritas Indonesia
{{caption}}
Meski Sirekap Sempat Bermasalah, Komisi II DPR Dukung KPU Pakai di Pilkada 2024

Komisi II beralasan Pemilu harus semakin memudahkan dan menyenangkan untuk masyarakat.

Sirekap KPU
{{caption}}
VIDEO: Simsalabim! Baleg Ngebut Bawa RUU Pilkada Ke Paripurna, PDIP Keras "Kita Tahu Untuk Siapa!"

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

baleg dpr uu pilkada
{{caption}}
Bantah Jokowi soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR Tegaskan Tak Mungkin Jalan Tanpa Surat dari Presiden

Cucun menekankan bahwa setiap pembahasan undang-undang di DPR memiliki mekanisme yang jelas dan tidak bisa dilakukan secara sepihak.

Jokowi
{{caption}}
DPR Bantah Keras Pernyataan Jokowi soal RUU KPK: Enggak Mungkin UU Jalan Tanpa Surat Presiden

Jokowi menyebut RUU tersebut merupakan inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal membantah pernyataan Jokowi.

Jokowi
{{caption}}
Saat Cak Imin Klaim Tak Tahu PKB Ikut Sepakati RUU Pilkada Meski Abaikan Putusan MK

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu ada pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg DPR, Rabu (21/8) hari ini.

Cak Imin
{{caption}}
PSI Jakarta Desak RUU Pemilu Disahkan untuk Atasi Biaya Politik Mahal, Tahukah Anda Apa Dua Masalah Utama Politik Indonesia?

PSI Jakarta mendesak pengesahan RUU Pemilu untuk mengatasi masalah biaya politik yang mahal dan kelelahan kelembagaan. Bisakah RUU ini membawa perubahan signifikan bagi demokrasi Indonesia?

Partai Politik
{{caption}}
DPR Soroti Fasilitas Barantin yang Dinilai Belum

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

barantin
{{caption}}
Wamendagri Usul Denda bagi Warga yang Hilangkan e-KTP

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

berita update
{{caption}}
Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

dpr
{{caption}}
Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

dpr
{{caption}}
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

berita update
{{caption}}
Penutupan Sidang DPR, Puan Ungkap Dukacita Atas Gugurnya Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.

berita update
{{caption}}
Kabupaten Magetan Raih Tiga Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi Jatim

Kabupaten Magetan sukses meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, membuktikan komitmen transparansi dan akuntabilitas.

akuntabilitas publik
{{caption}}
Gubernur Apresiasi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kalbar, Raih Peringkat 3 Nasional

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengapresiasi peningkatan signifikan kualitas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kalimantan Barat, yang kini menduduki peringkat 3 nasional. Simak selengkapnya!

gubernur ria norsan
{{caption}}
Pemkot Tangerang Sabet Predikat Terbaik Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Banten 2025

Pemerintah Kota Tangerang berhasil meraih predikat terbaik dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten 2025, memborong seluruh kategori penghargaan berkat komitmen digitalisasi dan transparansi.

anugerah kip
{{caption}}
Pimpinan 30 Badan Publik DKI Ikuti Presentasi E-Monev Komisi Informasi DKI: Dorong Transparansi Data

Pimpinan 30 badan publik di DKI Jakarta mengikuti presentasi E-Monev Komisi Informasi DKI 2025 untuk memaparkan layanan informasi publik. Ini bukti komitmen terhadap transparansi.

dki jakarta
{{caption}}
Tahukah Anda? Keterbukaan Informasi Publik Bukan Sekadar Kewajiban Administratif, Kata Wamenkomdigi Nezar Patria

Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi budaya dalam pemerintahan, bukan hanya kewajiban. Simak bagaimana tantangan era digital memengaruhinya!

#disinformasi
{{caption}}
Tahukah Anda? Transparansi Adalah Fondasi Utama Demokrasi, Kunci Ketahanan Energi dan Nasional

Penasihat Presiden Purnomo Yusgiantoro menegaskan transparansi adalah fondasi utama demokrasi dan kunci ketahanan energi, sekaligus benteng dari disinformasi. Simak urgensinya!

demokrasi