Tahukah Anda? Keterbukaan Informasi Publik Bukan Sekadar Kewajiban Administratif, Kata Wamenkomdigi Nezar Patria

Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi budaya dalam pemerintahan, bukan hanya kewajiban. Simak bagaimana tantangan era digital memengaruhinya!

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria baru-baru ini menegaskan urgensi Keterbukaan Informasi Publik sebagai fondasi budaya dalam tata kelola pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada 30 September. Ia menekankan bahwa prinsip ini jauh melampaui sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata.

Menurut Nezar Patria, implementasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan karakter khas yang harus melekat pada setiap penyelenggaraan negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta partisipatif di mata masyarakat. Pemerintah berkomitmen penuh dalam mewujudkan visi tersebut demi kepentingan bersama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menempatkan Komisi Informasi se-Indonesia sebagai mitra strategis utama. Kemitraan ini krusial dalam memastikan hak konstitusional rakyat atas informasi dapat terpenuhi secara optimal. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi kunci dalam mempercepat penyebaran informasi secara merata.

Peran Strategis Komisi Informasi dan Digitalisasi

Komisi Informasi se-Indonesia diakui sebagai mitra vital bagi pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nezar Patria berharap lembaga ini terus menjadi garda terdepan dalam menjaga hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi. Peran aktif Komisi Informasi sangat diperlukan untuk memastikan transparansi.

Kementerian Komunikasi dan Digital secara konsisten menempatkan Komisi Informasi pada posisi kunci dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Ini juga mencakup aspek akuntabel dan partisipatif, sesuai dengan harapan publik. Kolaborasi erat antara kedua belah pihak menjadi esensial untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif.

Lebih lanjut, Nezar Patria menyoroti potensi besar teknologi digital sebagai katalisator untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik yang lebih masif. Platform digital memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah proaktif memanfaatkan sarana ini untuk menyajikan informasi secara informatif.

Menghadapi Tantangan Misinformasi di Era Digital

Meskipun teknologi digital menawarkan banyak keuntungan, Nezar Patria mengingatkan akan tantangan besar yang menyertainya di era modern ini. Isu-isu seperti misinformasi, disinformasi, dan polarisasi sosial kini telah menjadi ancaman global yang serius. Fenomena ini memerlukan perhatian khusus dan strategi penanganan yang komprehensif dari semua pihak terkait.

Mengutip laporan Global Risk 2025 dari World Economic Forum, Wamenkomdigi menegaskan bahwa misinformasi dan disinformasi menduduki peringkat keempat dan kelima sebagai ancaman terbesar di dunia. “Kita hidup di era ketika semua orang bukan hanya pengguna, tetapi juga produsen informasi,” jelasnya. Kondisi ini memperparah kompleksitas penyebaran informasi yang tidak akurat.

Nezar Patria menambahkan bahwa tantangan besar berupa disinformasi dan information disorder jika tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada polarisasi sosial yang merugikan. Oleh karena itu, edukasi literasi digital dan verifikasi informasi menjadi sangat krusial. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memilah dan memilih informasi yang valid.

Prioritas Keamanan Siber dalam Transformasi Digital

Selain isu misinformasi, aspek keamanan siber juga merupakan prioritas yang tidak kalah penting dalam konteks transformasi digital. Nezar Patria mencontohkan insiden serangan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pernah mengganggu layanan publik. Kejadian semacam ini menggarisbawahi kerentanan infrastruktur digital jika tidak dilindungi dengan baik.

Oleh karena itu, perlindungan data strategis pemerintah dan masyarakat harus menjadi perhatian utama dan prioritas. “Keamanan data dan informasi ini sangat penting karena cyber security itu erat sekali posisinya dengan transformasi digital,” kata Nezar Patria. Keamanan siber bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak.

Wamenkomdigi menegaskan bahwa keamanan adalah prasyarat fundamental ketika sebuah negara menjalankan transformasi digital secara menyeluruh. Tanpa sistem keamanan siber yang kuat, risiko kebocoran data, gangguan layanan, dan ancaman lainnya akan terus membayangi. Investasi dalam keamanan siber adalah investasi untuk keberlanjutan dan kepercayaan publik.

Sumber: AntaraNews