Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Kembalikan UU KPK ke Versi Lama

Ariyo Bimmo, menegaskan bahwa pernyataan tersebut harus dibaca secara utuh dan berdasarkan fakta proses legislasi saat itu.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menekankan pembentukan serta perubahan undang-undang, termasuk KPK, harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat.

Cucun menekankan bahwa setiap pembahasan undang-undang di DPR memiliki mekanisme yang jelas dan tidak bisa dilakukan secara sepihak.

KPK tegaskan tidak akan terjebak wacana Revisi UU KPK ke aturan lama. Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan fokus lembaga pada pemberantasan korupsi sesuai aturan berlaku.

Isu tersebut tidak pernah dibahas, termasuk saat ada pertemuan dengan mantan pimpinan KPK.

Jokowi menyebut RUU tersebut merupakan inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal membantah pernyataan Jokowi.

Abdullah menyatakan pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK murni inisiatif DPR tidak tepat.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menolak klaim Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa revisi UU KPK pada 2019 sepenuhnya merupakan inisiatif DPR.

Menurut Ma'ruf Amin, saat ini banyak pihak menilai bahwa performa lembaga antirasuah memberantas korupsi kurang maksimal.

Pernyataan Jokowi disampaikan kepada awak media disela menyaksikan sepakbola Liga Indonesia di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2).

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.