Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Bambang Saputra menyatakan revisi Undang-Undang KPK merupakan sebuah keharusan. Menurutnya, revisi diperlukan agar KPK tidak sekedar melakukan penangkapan dalam bekerja.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari menilai Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) cacat formil. Sebab, kata dia, revisi tersebut tidak memenuhi prosedur revisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan.

Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang menduga ada upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada empat indikasinya.

Pro kontra revisi UU KPK yang kini menjadi RUU inisiatif DPR terus berlanjut. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menilai, revisi itu sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi.

Ini momentum bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anggota DPR RI menunjukkan keberpihakan dalam pemberantasan korupsi. DPR harus benar-benar menunjukkan upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Sebab sampai hari ini belum terlihat keberpihakannya untuk memerangi korupsi.

Revisi aturan itu seolah dibuat-buat dan cenderung aneh. Sebab, jika KPK akan melakukan pengembangan melalui penyadapan, terlebih dulu harus mengantongi izin dari dewan pengawas. KPK seolah tak punya gigi jika aturan penyadapan dikebiri.

Komisioner KPK, Saut Situmorang mengatakan mendukung revisi tersebut asalkan isinya memperkuat KPK secara kelembagaan, misalnya dengan menambah deputi.

Mereka menutup logo KPK di bagian depan gedung KPK dengan kain hitam. Juga logo di tembok sebelah kanan depan gedung dan di bagian paling atas gedung. Logo KPK ini ditutupi sebagai tanda matinya KPK di era Presiden Joko Widodo.

Komisioner KPK, Saut Situmorang menyampaikan penutupan ini merupakan simbolik. Pihaknya ingin mengingatkan bahwa bangsa ini melalui jalan panjang dalam upaya pemberantasan korupsi.

Fahri menjelaskan, salam sistem demokrasi semua lembaga harus memiliki kekuatan yang sama. "Dalam teori sistem demokrasi, semua lembaga harus punya kekuatan yang sama dalam konsep check and balances jadi kalau ada lembaga yang terlalu kuat ya memang harus dilemahkan."

Aksi Bagi Bunga untuk Selamatkan KPK. Dalam aksi tersebut pegawai KPK mendesak Presiden Jokowi untuk tidak mengesahkan revisi UU KPK dan mengajak masyarakat mengawasi jalannya seleksi capim KPK.

Indriyanto Seno Adji menilai pada negara demokratis, kehadiran lembaga superbody termasuk KPK harus memiliki dewan pengawas layaknya Mahkamah Agung, Polri, dan Kejaksaan.

Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai, Revisi UU KPK diperlukan. Dengan alasan persoalan dan modus korupsi yang makin berkembang sejak KPK pertama kali dibentuk.

ICW melihat ada dua masalah yang telah dilemparkan Jokowi ke DPR. Pertama adalah seleksi calon pimpinan KPK dan revisi UU KPK. Dua hal tersebut banjir kritikan.

Enam politikus yang mengusulkan revisi UU KPK adalah Masinton Pasaribu dari PDIP, Risa Mariska dari PDIP, Taufiqulhadi dari NasDem, dan Saiful Bahri dari Golkar. Mereka adalah anggota Komisi III. Serta ditambah anggota komisi II Achmad Baidowi dari PPP, dan anggota komisi IV Ibnu Multazam dari PKB.

Arteria menyebut seluruh rapat di DPR, mulai dari Badan Musyawarah, Badan Legislatif hingga Rapat Paripurna, dilakukan secara terbuka, terjadwal dan terdokumentasi baik.

Sinergi itu bisa dalam hal intelijen, Penyelidikan, Penyidikan dan penindakan. Diperlukan sinergi dan soliditas yang kuat untuk tercapainya Indonesia yang bebas dari korupsi.

Ruki mengatakan, surat dibuatnya saat itu merupakan jawaban pimpinan KPK atas surat Presiden Joko Widodo yang meminta pendapat KPK terkait revisi UU KPK.