Revisi UU KPK

Massa mahasiswa berorasi terkait UU KPK hasil revisi dan menolak rencana Presiden keluarkan Perppu KPK. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK.

Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan penerbitan Perppu dalam menyikapi UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan DPR. Informasi yang diperoleh merdeka.com, Jokowi berencana menerbitkan Perppu revisi UU KPK malam ini.

Oesman Sapta Odang mengatakan Perppu adalah jalan untuk menenangkan semua pihak. Dia menolak pemerintah disebut plin plan mengingat Jokowi baru bereaksi setelah revisi diketok DPR.

Hal itu dikatakan setelah bertemu sejumlah tokoh nasional di Istana Negara. Jokowi berjanji akan segera memutuskan dan menyampaikannya kepada rakyat.

Disepakati, DPR tidak boleh mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP selama empat hari ke depan.

Sikap ini diambil setelah Gerindra mempertimbangkan adanya potensi pelemahan berupa intervensi terhadap Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menjadi pertimbangan poin revisi dalam undang-undang KPK Pasal 37.

Polisi berupaya memadamkan api namun mendapat perlawanan dari massa. Massa juga menyerang awak media yang meliput di lokasi. Salah seorang massa berhasil menyusup dan menarik kain hitam yang menutup logo KPK.

SP3 diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia (HAM). Namun, Jokowi memberi catatan SP3 diberikan setelah kasus berjalan dua tahun. Catatan Jokowi itu berbeda dengan yang diinginkan DPR yaitu satu tahun.

Presiden Joko Widodo menjabarkan substansi revisi UU KPK yang tidak disetujui pemerintah. Mulai dari soal penyadapan dari eksternal KPK hingga pengelolaan LHKPN yang dialihkan ke lembaga lain.

Hal tersebut dibutuhkan agar dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Jokowi menegaskan anggota dewan pengawas nantinya akan diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, dan pegiat anti korupsi.

Menteri Sekretariat Negara Pratikno memastikan pemerintah merevisi banyak poin dari draf revisi UU KPK yang disusun oleh DPR. Dia mengatakan, Jokowi nanti yang akan menjelaskan lebih detail soal poin-poin tersebut.

Dia mengatakan akan mempelajari hal tersebut satu sampai dua hari ke depan. Secepatnya dia akan mengungkapkan sikap terkait hal tersebut. Dan akan segera mengirim surat presiden kepada DPR.

Mereka menutup logo KPK di bagian depan gedung KPK dengan kain hitam. Juga logo di tembok sebelah kanan depan gedung dan di bagian paling atas gedung. Logo KPK ini ditutupi sebagai tanda matinya KPK di era Presiden Joko Widodo.