Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan Lagi Sebelum Revisi: Dulu Inisiatif DPR, Jangan Keliru

Ariyo Bimmo, menegaskan bahwa pernyataan tersebut harus dibaca secara utuh dan berdasarkan fakta proses legislasi saat itu.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menekankan pembentukan serta perubahan undang-undang, termasuk KPK, harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Cucun Ahmad Syamsurijal usai Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

Cucun menekankan bahwa setiap pembahasan undang-undang di DPR memiliki mekanisme yang jelas dan tidak bisa dilakukan secara sepihak.

KPK tegaskan tidak akan terjebak wacana Revisi UU KPK ke aturan lama. Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan fokus lembaga pada pemberantasan korupsi sesuai aturan berlaku.

Jokowi menyebut RUU tersebut merupakan inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal membantah pernyataan Jokowi.

Abdullah menyatakan pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK murni inisiatif DPR tidak tepat.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menolak klaim Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa revisi UU KPK pada 2019 sepenuhnya merupakan inisiatif DPR.

Menurut Ma'ruf Amin, saat ini banyak pihak menilai bahwa performa lembaga antirasuah memberantas korupsi kurang maksimal.

Pernyataan Hasto disebut Jokowi sebagai karangan belaka.

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik

Jokowi juga membenarkan jika kondisi kesehatannya susah pulih. Jokowi mengaku siap mendatangi undangan-undangan tersebut.

Kepada awak media OC Kaligis mengaku kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi.

Pria bernama asli Agustinus Jilah itu mengatakan, kedatangannya ke rumah Jokowi untuk bersilaturahmi dan membicarakan mengenai adat budaya.

Setelah beberapa gerakan, Jokowi menyudahi keiukutsertaannya.

Menurut Irpan, pihaknya menerima sepenuhnya putusan PN Surakarta yang sebelumnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu menyampaikan laporan mengenai keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.

Isu tersebut tidak pernah dibahas, termasuk saat ada pertemuan dengan mantan pimpinan KPK.