uu kpk

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa ambil alih kasus dugaan korupsi batu bara yang melibatkan mantan Jampidsus jika prosesnya terhambat, sesuai Undang-Undang KPK, memicu pertanyaan tentang k

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menekankan pembentukan serta perubahan undang-undang, termasuk KPK, harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Cucun Ahmad Syamsurijal usai Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

Cucun menekankan bahwa setiap pembahasan undang-undang di DPR memiliki mekanisme yang jelas dan tidak bisa dilakukan secara sepihak.

Isu tersebut tidak pernah dibahas, termasuk saat ada pertemuan dengan mantan pimpinan KPK.

Menurut Ma'ruf Amin, saat ini banyak pihak menilai bahwa performa lembaga antirasuah memberantas korupsi kurang maksimal.

Pernyataan Jokowi disampaikan kepada awak media disela menyaksikan sepakbola Liga Indonesia di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2).

Arsul tidak menyebut secara spesifik fraksi yang menolak usulan Perppu tersebut. Arsul hanya menyebut keputusan itu pandangan dan suara umum mayoritas fraksi di Parlemen.

Bahkan, saat pembahasan revisi UU KPK yang tidak memenuhi kuorum tersebut, juga disiarkan oleh stasiun televisi secara langsung. Seharusnya, majelis hakim bisa melihat apakah rapat di DPR sudah memenuhi kuorum atau tidak.

Laode yang merupakan salah seorang dari 14 pemohon tersebut mengatakan meskipun yang diajukan adalah uji formil, seharusnya majelis hakim juga menggali kebenaran-kebenaran materi dari bukti-bukti yang disampaikan para pihak.

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, ditolaknya uji formil UU KPK menegaskan revisi yang dilakukan oleh DPR sah secara formil dan materil. Tidak seperti yang dituduhkan oleh pegiat anti korupsi.

Salah seorang sumber di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga peserta tes memberikan pendapatnya. Menurut dia, keterlibatan BIN, Dinas Psikologi Angkatan Darat, BNPT, BAIS patut dipertanyaan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto menilai, berlebihan jika ditolaknya uji formil UU KPK di MK kemarin sebagai tanda pemberantasan korupsi berjalan di tempat.

MK mengabulkan sebagian dari 7 permohonan uji materi UU KPK itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak tiga permohonan uji formil dan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uji formil pertama di antaranya diajukan oleh eks Pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode Syarief dan Saut Situmorang.

Firli mengakui hasil tes pegawai KPK sudah diterima dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 April lalu. Tetapi, KPK memutuskan tidak langsung mengumumkan karena menunggu proses judicial review Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim konstitusi, Saldi Isra menjelaskan terkait dalil tidak dilibatkannya aspirasi masyarakat dalam penyusunan UU KPK hasil revisi. Dia bilang, DPR sudah melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pimpinan KPK sesuai bukti yang disampaikan.

Hakim MK Aswanto membacakan pertimbangan MK mengabulkan sebagian permohonan itu. Kata dia, adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan checks and balances.

Hakim MK, Saldi Isra menuturkan, keberatan yang diajukan pemohon tidak beralasan hukum. Diantaranya dalil terkait penyelundupan proses pembuatan UU, tidak melibatkan masyarakat, dan tidak masuk daftar prolegnas.