Pemkot Semarang Raih Capaian UHC 100 Persen, Wujud Komitmen Kesehatan Menyeluruh

Pemerintah Kota Singkawang bertekad mencapai target 85 persen cakupan pengukuran balita pada 2026. Upaya ini krusial untuk percepatan penurunan stunting Singkawang yang masih menjadi prioritas utama.

Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmen serius dengan mengalokasikan Rp44 miliar untuk Penanganan Stunting Mataram tahun ini, menargetkan nol kasus pada 2026 melalui program terpadu dan komprehensif.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengumumkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM Kota Semarang) mencapai 85,80 pada tahun 2025, jauh melampaui rata-rata Jawa Tengah, menunjukkan efektivitas program kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan stunting, berhasil menurunkan angka kasus pada 2025 dengan menangani 211 balita.

Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi tinggi terhadap angka kematian bayi rendah Kota Tangerang dan kualitas fasilitas kesehatannya, menjadikannya contoh nasional.

Pemkab Morowali Utara berkomitmen penuh mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC). Ini memastikan seluruh warga mendapatkan jaminan layanan kesehatan tanpa terkecuali melalui berbagai upaya strategis.

Sumatera Utara berhasil meraih predikat UHC Prioritas lebih awal dari target, memastikan seluruh penduduk memiliki akses jaminan kesehatan. Bagaimana BPJS Kesehatan menjamin layanan optimal?

Pihaknya juga mengapresiasi langkah-langkah Pemkot Semarang dalam upaya pemenuhan kebutuhan sumber pangan.

Sebanyak 640 Pekerja SPPG di Kutai Timur kini menjadi peserta BPJS Kesehatan per 1 Juni 2026, memastikan perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi para relawan Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memastikan Layanan Kesehatan Gratis bagi seluruh masyarakat miskin, mengabaikan batasan desil data. Ini komitmen Pemkab untuk keadilan sosial di sektor kesehatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

Pemerintah Kabupaten Bogor serius melakukan validasi peserta PBI JK nonaktif demi memastikan data akurat dan menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat.

Sebanyak 388 jiwa warga miskin dan kurang mampu di Madura menerima donasi iuran JKN. Program ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan wujud gotong royong untuk kesehatan nasional.

Pemerintah Kabupaten Natuna meluncurkan Rumah Tunggu Kelahiran Natuna, fasilitas vital bagi ibu hamil di pulau terpencil untuk persalinan aman di RSUD, meminimalkan risiko kematian ibu dan anak.

Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung menekankan efektivitas Pencegahan DBD Bandarlampung berawal dari kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan rumah masing-masing.

BPJS Kesehatan memperingati HUT ke-58 dengan menggelar Health Fun Run, mengajak seluruh lapisan masyarakat membudayakan hidup sehat demi memperkuat Program JKN dan mencegah penyakit kronis sejak dini.

Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung memperkuat upaya Pencegahan Stunting Bandarlampung melalui deteksi dini dan intervensi gizi komprehensif, menargetkan penurunan angka stunting dari masa kehamilan hingga balita.

Pemerintah Kota Surabaya mengintegrasikan 69 rumah sakit dalam sistem Satu Data Kesehatan Surabaya, sebuah langkah revolusioner untuk meningkatkan efisiensi layanan medis dan menyelamatkan nyawa.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengajak masyarakat untuk mulai berolahraga demi menjaga kesehatan, menekan biaya Jaminan Kesehatan Nasional, serta mendukung semangat gotong royong JKN.