Pemkab Jayapura Salurkan Insentif Rp1,5 Juta untuk 210 Ondoafi dan Kepala Suku

Pemerintah Kota Jayapura menyerahkan Dana Hibah Ormas Jayapura senilai Rp1,2 miliar kepada 17 organisasi kemasyarakatan, bertujuan memperkuat peran ormas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemkab Karawang mengalokasikan Rp25,6 miliar untuk insentif guru ngaji, guru madrasah, amil, dan marbot masjid, menunjukkan apresiasi nyata terhadap peran penting mereka dalam masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menyalurkan 296 unit Bantuan Jaring Nelayan Papua Barat Daya kepada nelayan Orang Asli Papua (OAP) di Sorong Selatan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga pesisir.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jayapura menyalurkan **bantuan Baznas Jayapura** berupa uang tunai dan bahan pokok kepada 168 Orang Asli Papua (OAP). Program ini merupakan wujud empati dan sinergi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejaht

Bupati Jayapura Yunus Wonda menekankan pentingnya penguatan adat sebagai pilar utama stabilitas politik, hukum, dan keamanan, menjamin hak serta kedudukan pemimpin adat.

Pemerintah Kota Jayapura memberikan penghargaan kepada lima kampung berkinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan. Simak rincian insentif dan indikator penilaian Penghargaan Kampung Berkinerja Jayapura.

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya memastikan Dana Otsus Papua benar-benar dirasakan masyarakat asli, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni memastikan Bantuan Sosial Papua akan terus disalurkan, menegaskan komitmen pemerintah dalam meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disdukcapil Jayapura akan mengelola Dana Otsus Disdukcapil Jayapura sebesar Rp2 miliar di tahun 2025. Dana ini untuk apa saja? Simak detail peningkatkan pelayanan kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Jayapura mengalokasikan Rp100 miliar untuk beasiswa dalam negeri mulai tahun depan, memastikan akses pendidikan merata bagi generasi muda Papua.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp125,2 miliar pada tahun 2025 untuk 1.248 organisasi masyarakat.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menegaskan pentingnya implementasi keadilan di Papua secara merata. Ia meminta kepala daerah memastikan pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil, membangkitkan rasa penasaran.

Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, Pangdam XVII/Cenderawasih, terus memperkuat komitmen kebersamaan melalui kegiatan safari ibadah, menjaga persatuan di Papua.

Polres Tolikara terus berupaya menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif dengan mengintensifkan patroli humanis dan pendekatan dialogis di wilayah hukumnya, mendengarkan langsung keluhan warga. Kegiatan patroli humanis Polres Tolikara ini menya

Dua warga binaan pemasyarakatan di Papua mendapatkan Remisi Waisak khusus Hari Raya Waisak 2026, menandai keberhasilan program pembinaan serta efisiensi anggaran negara. Simak detail lengkapnya!

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan insentif sebagai "pemanis" untuk mempercepat konversi sepeda motor dari bahan bakar minyak ke listrik.

Pemerintah Kabupaten Karawang mulai menyalurkan dana insentif keagamaan kepada ribuan guru ngaji dan marbot Karawang, wujud apresiasi atas kontribusi mereka dalam membina umat.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan insentif untuk Lebaran tahun 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan insentif untuk daerah akan mulai dilaksanakan pada tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan insentif bagi industri otomotif pada tahun 2026.

Menaker menuturkan sedang mengkaji rencana pemberianinsentif bagi peserta magang di luar negeri.