Sorot
{{caption}}
Rupiah Diprediksi Melemah terhadap Dolar AS, Sentimen BI Rate Membayangi

{{caption}}
Pigai Ungkap Sosok yang Undang TNI-Polri Masuk Jabatan Sipil, Bukan Presiden

{{caption}}
Dibuka Aston Villa, Misi Treble Eropa Klub-klub Premier League

{{caption}}
Aston Villa Rayakan Trofi Eropa Pertama Setelah 44 Tahun

{{caption}}
Demi HP Baru, Remaja di Lampung Todong Pelajar SMP Pakai Celurit

{{caption}}
IHSG Diprediksi Lesu, Cermati Rekomendasi Saham Hari Ini 21 Mei 2026

Topik Terkait
{{caption}}
DJPb Papua: Penyaluran Dana Otsus Papua Triwulan I 2026 Capai Rp826,32 Miliar, Percepatan Signifikan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua melaporkan penyaluran Dana Otsus Papua untuk triwulan I 2026 telah mencapai Rp826,32 miliar, menunjukkan percepatan signifikan dibanding periode sebelumnya. Apa saja faktor pendorongnya dan bagaiman

{{caption}}
Dana Otsus Papua Barat dan Papua Barat Daya 2025 Tersalur 100 Persen, Total Rp3,257 Triliun

Kementerian Keuangan melalui DJPb memastikan penyaluran Dana Otsus Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2025 telah 100 persen, mencapai Rp3,257 triliun. Simak rinciannya!

{{caption}}
Pemkot Jayapura Pastikan Dana Otsus Papua Berdampak Nyata bagi Masyarakat Asli

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya memastikan Dana Otsus Papua benar-benar dirasakan masyarakat asli, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

{{caption}}
Kemendagri Targetkan Pendataan OAP Papua Pegunungan Selesai 2027

Kementerian Dalam Negeri menargetkan Pendataan OAP Papua Pegunungan rampung pada 2027. Proses ini butuh dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat agar berjalan optimal.

{{caption}}
Tahukah Anda, Pemkab Biak Salurkan Rp2,8 Miliar Dana Otsus Papua ke 19 Distrik untuk Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyalurkan Rp2,8 miliar Dana Otsus Papua tahun 2025 ke 19 distrik untuk program ketahanan pangan. Penasaran distrik mana saja yang menerima alokasi terbesar?

{{caption}}
Tahukah Anda? Rp2,7 Miliar Dana Otsus Papua Disperindag Biak Fokus Tingkatkan Kompetensi OAP

Pemerintah Kabupaten Biak prioritaskan penggunaan Dana Otsus Papua senilai Rp2,7 miliar untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha OAP, demi kemandirian ekonomi. Simak detailnya!

{{caption}}
Tuntas 45 Persen: BPKAD Jayapura Cairkan Dana Otsus Tahap Dua, Total Rp177,8 Miliar!

BPKAD Kota Jayapura telah mencairkan dana Otsus tahap dua sebesar 45 persen, mendorong OPD segera laksanakan program demi kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

{{caption}}
DPD RI Soroti Efektivitas Anggaran Pendidikan Papua, Desak Peningkatan Kualitas Data

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyoroti efektivitas anggaran pendidikan Papua, khususnya Papua Barat, dan mendesak peningkatan kualitas data perencanaan untuk memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) tepat sasaran.

{{caption}}
DPR RI Tekankan Kapasitas Tata Kelola Kunci Utama Keberhasilan Otsus Papua

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

{{caption}}
Gubernur Minta Percepatan Pendataan OAP Papua Pegunungan Rampung Agustus 2026

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mendesak percepatan Pendataan OAP Papua Pegunungan di delapan kabupaten, menargetkan rampung 8 Agustus 2026 demi optimalisasi fiskal daerah.

{{caption}}
Puncak Jaya Terangi Wilayah Terpencil dengan PLTMH Pagaleme, Solusi Listrik Berkelanjutan

Bupati Puncak Jaya meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pagaleme, membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah terpencil dengan akses listrik yang merata dan berkelanjutan.

{{caption}}
Perubahan UUPA Aceh: Pemerintah Aceh Libatkan Guru Besar Hadapi Baleg DPR RI

Pemerintah Aceh aktif menjaring pandangan para guru besar dan akademisi guna mematangkan draf Perubahan UUPA Aceh, sebagai persiapan krusial menyambut kunjungan Baleg DPR RI yang akan membahas masa depan Aceh.

{{caption}}
Mendagri Usul Dana Otsus Aceh Diperpanjang, Pemulihan Pascabencana Butuh 3 Tahun

Menurut Tito, usulan tersebut rasional mengingat saat ini Aceh masih menuju normal fungsional dalam tiga bulan ke depan.