Tahukah Anda, Pemkab Biak Salurkan Rp2,8 Miliar Dana Otsus Papua ke 19 Distrik untuk Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, secara resmi menyalurkan dana otonomi khusus (Otsus) Papua tahun anggaran 2025 kepada 19 distrik di wilayahnya. Total dana yang dialokasikan mencapai Rp2,8 miliar. Penyaluran ini bertujuan utama untuk memperkuat program ketahanan pangan lokal di setiap distrik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, menjelaskan bahwa besaran dana Otsus Papua yang diterima oleh setiap distrik bervariasi. Alokasi ini berkisar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta per distrik. Pembagian dana ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

Implementasi dana Otsus Papua ini diharapkan mampu mewujudkan kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai tiga pilar utama pembangunan. Ketiga pilar tersebut adalah Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang menjadi landasan bagi kemajuan wilayah tersebut.

Alokasi Dana Otsus Merata untuk Distrik di Biak Numfor

Penyaluran dana otonomi khusus Papua oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak dilakukan secara merata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing distrik. Beberapa distrik menerima alokasi sebesar Rp100 juta, sementara yang lainnya mendapatkan Rp200 juta.

Menurut Gunadi, distrik-distrik yang menerima alokasi Rp100 juta meliputi Yendidori, Biak Timur, Biak Utara, Warsa, Biak Barat, Bondifuar, Yawosi, Andei, Swandiwe, dan Oridek. Pembagian ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjangkau berbagai wilayah dengan dukungan finansial.

Sementara itu, distrik yang mendapatkan alokasi dana Otsus Papua masing-masing Rp200 juta adalah Biak Kota, Samofa, Padaido, Numfor Barat, Numfor Timur, Bruyadori, Orkeri, Poiru, dan Aimando. Alokasi yang lebih besar ini mungkin mencerminkan prioritas atau kebutuhan yang lebih mendesak di distrik-distrik tersebut.

Gunadi berharap agar dana Otsus Papua yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan program yang telah ditetapkan. "Kami harapkan dana Otsus Papua setelah dimanfaatkan sesuai kebutuhan program segera dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti valid sah," ujarnya.

Realisasi dan Serapan Dana Otsus Papua di Biak Numfor

Hingga periode Oktober 2025, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor mencatat telah menerima dana transfer otonomi khusus (Otsus) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp137,3 miliar. Jumlah ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di Papua.

Dari total dana yang diterima, serapan penyaluran dana otonomi khusus kepada 43 organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola dana Otsus per 13 Oktober telah mencapai Rp72,6 miliar. Angka ini mencerminkan progres penggunaan anggaran untuk berbagai program pembangunan.

Beberapa OPD menunjukkan serapan anggaran yang signifikan. Serapan anggaran Otsus terbesar tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebesar Rp17,9 miliar dari total pagu Rp30,3 miliar. Ini menunjukkan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Biak Numfor.

Selain itu, RSUD Biak menjadi pengguna dana Otsus terbanyak kedua pada tahun 2025 dengan serapan sebesar Rp13,5 miliar. Bagian Kesra Setda Biak menempati posisi ketiga dengan serapan Rp6,8 miliar, diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebesar Rp3 miliar.

• Dinas Perhubungan: Rp3,076 miliar
• Dinas Pariwisata: Rp3,1 miliar
• Dinas Koperasi: Rp2,58 miliar
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Rp1,8 miliar
• Dinas Kesehatan: Rp1,6 miliar
• Dinas Sosial: Rp1,69 miliar
• Bappeda: Rp1,5 miliar
• Inspektorat: Rp1,4 miliar

Harapan dan Tujuan Implementasi Dana Otsus Papua

Penyaluran dana otonomi khusus Papua oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak hanya sekadar transfer anggaran, tetapi juga membawa harapan besar untuk kemajuan daerah. Dana ini diharapkan menjadi katalisator bagi berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.

Tujuan utama dari implementasi dana Otsus ini adalah untuk mewujudkan visi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Ketiga pilar ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi masyarakat, yang merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya dana ini, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan program-program yang lebih terarah dan efektif. Hal ini termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal, khususnya di sektor ketahanan pangan.

Akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan dana ini. Setiap distrik dan organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan bukti yang sah dan valid. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa dana Otsus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Biak Numfor.

Sumber: AntaraNews