Menkeu Purbaya Siapkan Rp 1 Triliun untuk Insentif Daerah, Ini Tujuannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan tambahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun dengan skema yang lebih fleksibel. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga likuiditas perbankan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah injeksi dana perbankan sebesar Rp100 triliun ke sistem keuangan, dengan skema yang lebih fleksibel dan jangka pendek, untuk meningkatkan likuiditas.

Menkeu Purbaya merasa heran dengan kementerian dan lembaga yang tidak mampu membelanjakan anggaran sesuai waktu yang ditentukan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penarikan dana Rp75 triliun dari perbankan untuk belanja K/L tidak akan mengganggu sistem ekonomi, bahkan berpotensi meningkatkan efek berganda.

Purbaya mencatat dana siap pakai tersisa Rp1,51 triliun yang bisa langsung mengalir ke daerah terdampak, asalkan permintaan resmi segera diajukan.

Pemerintah menyiapkan Rp1 triliun untuk insentif pemda berbasis kinerja. Tambahan anggaran masih dipertimbangkan untuk dukung ekonomi dan lapangan kerja.

Menurut perhitungannya, pertumbuhan ekonomi 5,5 persen jadi target realistis berkat adanya sejumlah stimulus yang digelontorkan pemerintah.

"Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya karena lagi kita dorong lebih cepat kan."

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran demi optimalisasi TKD yang mencapai Rp1.300 triliun, akankah tantangan ini berhasil diwujudkan?

“Saya tanya ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Kata beliau bisa," kata Purbaya.

Purbaya mengatakan, skema tersebut bisa dijalankan segera dalam waktu singkat.

Purbaya menjelaskan kebijakannya bukan mengubah anggaran, melainkan hanya memindahkan dana yang mengendap di Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional.

Penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp646,3 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp7 triliun atau 4,9 persen dari target APBN senilai Rp143,1 triliun.

Ekonom memprediksi efek belanja pemerintah pada triwulan mendatang tidak akan sekuat triwulan I. Ketahui alasan di balik proyeksi ini dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menargetkan rancangan teknik detail (DED) Jembatan Anduring di Kayu Tanam selesai Agustus 2026, membuka jalan bagi pembangunan kembali jembatan vital ini.

Pemerintah Kota Sungai Penuh kebut program Normalisasi Batang Merao untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan sektor pertanian, meskipun sempat terkendala efisiensi anggaran.

Kodaeral VIII berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Cap Tikus dalam jumlah besar di Pelabuhan Bitung, mengungkap modus operandi dan motif ekonomi di balik peredaran minuman ilegal ini.

Sebuah insiden kebakaran melanda warung dan pos polisi di kawasan Satpas SIM Cengkareng Jakarta Barat, Kamis malam, diduga akibat korsleting listrik. Simak kronologi lengkapnya.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah mencatat peningkatan signifikan pada tahun 2025, berhasil naik ke peringkat ketiga nasional. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam penguatan demokrasi di Jawa Tengah.

PB ORADO resmi jadi anggota KONI Pusat, membuka babak baru bagi olahraga domino di Indonesia. Simak bagaimana langkah ini akan membawa domino menuju prestasi nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menguji sampel BBM dari sampah dari 12 lokasi, bertujuan memverifikasi spesifikasi dan melegalkan penjualan bahan bakar terbarukan ini.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyoroti krusialnya persiapan Armuzna Haji 2026, tahapan puncak ibadah haji yang memerlukan perhatian ekstra demi kelancaran jutaan jemaah dari seluruh dunia.