LIVE

MK Tolak Permohonan Warga Tak Beragama Tercatat dalam KTP dan KK, Ini Alasannya

MK menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui dalam UU Adminduk.

administrasi kependudukan
Gedung MK
Gedung MK (Liputan6.com)

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Jumat (3/1).

Pada perkara ini, dua orang warga negara yang mengaku tidak memeluk agama dan kepercayaan tertentu, Raymond Kamil dan Teguh Sugiharto, mempersoalkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk.

Pasal 61 ayat (1) berkaitan dengan kartu keluarga (KK), sementara Pasal 64 ayat (1) perihal kartu tanda penduduk (KTP). Kedua pasal yang diuji mengatur ketentuan bahwa KK dan KTP memuat kolom agama atau kepercayaan.

Para pemohon mendalilkan, seharusnya data kependudukan di KK dan KTP dapat tidak mencantumkan kolom agama atau kepercayaan bagi warga negara yang tidak ingin memeluk agama atau kepercayaan tertentu.

Pertimbangan Hakim MK

Terkait dalil permohonan itu, MK menegaskan, konsep kebebasan beragama yang dianut konstitusi Indonesia bukanlah kebebasan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Mahkamah, konstitusi negara membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama atau bangsa yang memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan karakter bangsa yang seperti itu, terdapat norma dalam UU Adminduk yang mewajibkan bagi setiap warga negara untuk menyebutkan atau mendaftarkan diri sebagai pemeluk agama atau penganut kepercayaan.

Lebih jauh, pembatasan bagi warga negara Indonesia berupa kewajiban untuk menyatakan memeluk agama atau kepercayaan tertentu merupakan keniscayaan, sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan diamanatkan konstitusi.

Mahkamah menilai, pembatasan tersebut merupakan pembatasan yang proporsional dan tidak diterapkan secara opresif dan sewenang-wenang. Pasalnya, setiap warga negara hanya diwajibkan menyebutkan agama dan kepercayaannya untuk dicatat dan dibubuhkan dalam data kependudukan, tanpa adanya kewajiban hukum lain.

“Tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dinilai sebagai kebebasan beragama atau kebebasan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,” ucap Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan putusan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kala Warga dan Anak-Anak Sekolah Antusias Sapa Prabowo di Magelang

{{caption}}
Di Tengah Sidak Gudang Bulog di Magelang, Prabowo Sapa dan Foto Bareng Pegawai

{{caption}}
Prabowo Target Bangun 100 GW PLTS, MKI: Kita Punya Banyak Matahari

{{caption}}
Kronologi Ketua DPC Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Ditikam OTK hingga Tewas di Bandara

{{caption}}
Geram Dituduh Punya 750 Dapur MBG, Uya Kuya Lapor Polisi

{{caption}}
Wamentan Dampingi Prabowo Sidak ke Gudang Bulog Danurejo, Pastikan Stok Beras Aman

Topik Terkait
{{caption}}
Fakta Unik: 178 Warga Tangerang Ubah Status Agama di KTP Menjadi Penghayat Kepercayaan

Disdukcapil Kabupaten Tangerang mencatat 178 warga mengubah status agama di KTP mereka menjadi penghayat kepercayaan, sebuah fenomena menarik yang didukung putusan MK.

Disdukcapil Tangerang
{{caption}}
Di Ponorogo, Permintaan Ubah Kolom Agama KTP Jadi Penghayat Kepercayaan Meningkat

Jumlah permohonan untuk mengubah kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi 'Penghayat Kepercayaan' semakin meningkat di Ponorogo.

ktp
{{caption}}
Menteri HAM Pigai Usulkan UU Kebebasan Beragama agar Warga Bisa Memeluk Agama di Luar yang Diakui

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan aturan tentang kebebasan beragama.

UU Kebebasan Beragama
{{caption}}
Dipaksa Bohong, Alasan Penggugat Ingin Ada Pilihan Tak Beragama di KTP, Berujung Ditolak MK

Para Pemohon ingin kolom agama tersebut dapat diisi dengan 'tidak beragama'.

Gugatan MK
{{caption}}
Bukan Sekali, Ini Deretan Gugatan Terkait Kolom Agama di KTP yang Ditangani MK

Gugatan terhadap kewajiban mencantumkan kolom agama pada KTP memicu pro kontra di masyarakat.

kolom agama di ktp dihapus
{{caption}}
Menag Nasaruddin Respons MK Tolak Gugatan Hapus Kolom Agama di KK dan KTP: Jika Diterima Masyarakat Akan Kacau

Nasaruddin menilai keputusan MK yang menolak gugatan itu sangat penting bagi Indonesia.

kolom agama di ktp dihapus
{{caption}}
Gugat UU Adminduk ke MK, Warga Minta Kolom Agama di KK dan KTP Diisi Tidak Beragama

UU Adminduk itu digugat Raymond Kamil selaku pemohon I dan Indra Syahputra selaku pemohon II.

Berita Paham
{{caption}}
Begini Pencerahan dari Iptu Benny Soal Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum

Polemik pernikahan beda agama tengah menjadi isu hangat belakangan ini di Indonesia. Menanggapi hal itu, Iptu Benny memberikan mencerahan soal pernikahan beda a

Mahkamah Agung
{{caption}}
Pemkab Serang Luncurkan Serba Digi, Akselerasi Digital Permudah Layanan Publik Warga

Pemerintah Kabupaten Serang meluncurkan Serba Digi, sebuah inovasi digital untuk mengintegrasikan dan permudah layanan publik, memastikan warga mendapatkan akses yang cepat, akurat, dan transparan.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Pemkab Kapuas Luncurkan SIMPEL WA, Transformasi Digital Layanan Publik Kependudukan

Pemerintah Kabupaten Kapuas meluncurkan SIMPEL WA, aplikasi berbasis WhatsApp untuk layanan administrasi kependudukan, wujudkan transformasi digital layanan publik yang mudah dan cepat.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Dukcapil Kota Madiun Genjot Aktivasi IKD, Target Capaian Nasional Ditingkatkan

Dinas Dukcapil Kota Madiun terus berinovasi meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD Kota Madiun) melalui layanan jemput bola dan optimalisasi luring, dengan target capaian nasional yang semakin tinggi untuk kemudahan masyarakat.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Pemkab Agam Perluas Kolaborasi, Permudah Layanan Adminduk Agam bagi Warga Baru Lahir

Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat sinergi dengan rumah sakit dan puskesmas untuk mempermudah penerbitan Layanan Adminduk Agam, termasuk akta kelahiran dan kartu keluarga bagi bayi yang baru lahir, menjamin warga langsung membawa dokumen saat pulang.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Disdukcapil Batam Hadirkan Layanan Hingga Malam, Mudahkan Warga Urus Dokumen di Bazar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam membuka layanan administrasi kependudukan hingga malam hari melalui program KETAPEL di bazar MTQH, mempermudah akses warga yang sibuk.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Layanan Disdukcapil Jemput Bola Sasar Desa Terpencil di Tapin, Permudah Akses Dokumen Kependudukan

Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan dan Disdukcapil Kabupaten Tapin menggelar layanan Disdukcapil jemput bola ke Desa Pabaungan Hilir, Tapin, untuk mempermudah masyarakat terpencil mendapatkan dokumen kependudukan esensial.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Jimly Asshiddiqie Tegaskan Pentingnya Independensi Kekuasaan Kehakiman Jaga Demokrasi

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

demokrasi indonesia
{{caption}}
Jimly Ashhiddiqie Tekankan Pentingnya Independensi Kehakiman untuk Demokrasi Hukum

Ketua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.

demokrasi hukum
{{caption}}
Soroti 'Ruang Gelap' Syarat Layanan Seluler, Hakim Saldi Isra Bawa Kartu Perdana ke Sidang MK

Dalam persidangan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (16/4), Saldi bahkan membawa langsung bukti fisik berupa kartu perdana.

kartu prabayar
{{caption}}
MK Tolak Uji UU Polri, Permohonan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Kabur

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

hukum
{{caption}}
Anwar Usman Plong Tinggalkan MK: Purnabakti dengan Nama Baik Dipulihkan PTUN

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

anwar usman
{{caption}}
Anwar Usman Pingsan Usai Wisuda Purnabakti Hakim Konstitusi, Langsung Dibopong Pegawai MK

Saat kirap, Anwar terlihat dipapah oleh istri dan pegawai MK dengan langkah yang melambat.

anwar usman