LIVE

MK Tolak Permohonan Warga Tak Beragama Tercatat dalam KTP dan KK, Ini Alasannya

MK menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui dalam UU Adminduk.

administrasi kependudukan
Gedung MK
Gedung MK (Liputan6.com)

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Jumat (3/1).

Pada perkara ini, dua orang warga negara yang mengaku tidak memeluk agama dan kepercayaan tertentu, Raymond Kamil dan Teguh Sugiharto, mempersoalkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk.

Pasal 61 ayat (1) berkaitan dengan kartu keluarga (KK), sementara Pasal 64 ayat (1) perihal kartu tanda penduduk (KTP). Kedua pasal yang diuji mengatur ketentuan bahwa KK dan KTP memuat kolom agama atau kepercayaan.

Para pemohon mendalilkan, seharusnya data kependudukan di KK dan KTP dapat tidak mencantumkan kolom agama atau kepercayaan bagi warga negara yang tidak ingin memeluk agama atau kepercayaan tertentu.

Pertimbangan Hakim MK

Terkait dalil permohonan itu, MK menegaskan, konsep kebebasan beragama yang dianut konstitusi Indonesia bukanlah kebebasan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Mahkamah, konstitusi negara membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama atau bangsa yang memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan karakter bangsa yang seperti itu, terdapat norma dalam UU Adminduk yang mewajibkan bagi setiap warga negara untuk menyebutkan atau mendaftarkan diri sebagai pemeluk agama atau penganut kepercayaan.

Lebih jauh, pembatasan bagi warga negara Indonesia berupa kewajiban untuk menyatakan memeluk agama atau kepercayaan tertentu merupakan keniscayaan, sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan diamanatkan konstitusi.

Mahkamah menilai, pembatasan tersebut merupakan pembatasan yang proporsional dan tidak diterapkan secara opresif dan sewenang-wenang. Pasalnya, setiap warga negara hanya diwajibkan menyebutkan agama dan kepercayaannya untuk dicatat dan dibubuhkan dalam data kependudukan, tanpa adanya kewajiban hukum lain.

“Tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dinilai sebagai kebebasan beragama atau kebebasan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,” ucap Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan putusan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Gudang di Cakung Kebakaran

{{caption}}
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

{{caption}}
Rekor Panas Ekstrem di Jerman, Jalanan Sampai Meleleh

{{caption}}
MK Ubah Aturan Pencairan Dana Pensiun Sukarela, Ini Perubahannya

{{caption}}
Mobil Puteri Indonesia Pariwisata 2022 Jadi Sasaran Teror Lempar Batu

{{caption}}
1.151 KM Jalan Daerah Dibangun Buka Akses Ekonomi hingga Pelosok Desa

Topik Terkait
{{caption}}
Fakta Unik: 178 Warga Tangerang Ubah Status Agama di KTP Menjadi Penghayat Kepercayaan

Disdukcapil Kabupaten Tangerang mencatat 178 warga mengubah status agama di KTP mereka menjadi penghayat kepercayaan, sebuah fenomena menarik yang didukung putusan MK.

Disdukcapil Tangerang
{{caption}}
Di Ponorogo, Permintaan Ubah Kolom Agama KTP Jadi Penghayat Kepercayaan Meningkat

Jumlah permohonan untuk mengubah kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi 'Penghayat Kepercayaan' semakin meningkat di Ponorogo.

ktp
{{caption}}
Menteri HAM Pigai Usulkan UU Kebebasan Beragama agar Warga Bisa Memeluk Agama di Luar yang Diakui

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan aturan tentang kebebasan beragama.

UU Kebebasan Beragama
{{caption}}
Dipaksa Bohong, Alasan Penggugat Ingin Ada Pilihan Tak Beragama di KTP, Berujung Ditolak MK

Para Pemohon ingin kolom agama tersebut dapat diisi dengan 'tidak beragama'.

Gugatan MK
{{caption}}
Bukan Sekali, Ini Deretan Gugatan Terkait Kolom Agama di KTP yang Ditangani MK

Gugatan terhadap kewajiban mencantumkan kolom agama pada KTP memicu pro kontra di masyarakat.

kolom agama di ktp dihapus
{{caption}}
Menag Nasaruddin Respons MK Tolak Gugatan Hapus Kolom Agama di KK dan KTP: Jika Diterima Masyarakat Akan Kacau

Nasaruddin menilai keputusan MK yang menolak gugatan itu sangat penting bagi Indonesia.

kolom agama di ktp dihapus
{{caption}}
Gugat UU Adminduk ke MK, Warga Minta Kolom Agama di KK dan KTP Diisi Tidak Beragama

UU Adminduk itu digugat Raymond Kamil selaku pemohon I dan Indra Syahputra selaku pemohon II.

Berita Paham
{{caption}}
Begini Pencerahan dari Iptu Benny Soal Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum

Polemik pernikahan beda agama tengah menjadi isu hangat belakangan ini di Indonesia. Menanggapi hal itu, Iptu Benny memberikan mencerahan soal pernikahan beda a

Mahkamah Agung
{{caption}}
Pemkot Bengkulu Amankan 10 Ribu Stok Blangko KTP Elektronik, Pelayanan Tetap Optimal

Pemerintah Kota Bengkulu baru saja menerima 10 ribu tambahan stok blangko KTP elektronik dari Ditjen Dukcapil, memastikan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat tetap terpenuhi hingga beberapa bulan ke depan.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Disdukcapil Imbau Warga Lakukan Pembaruan KK Daring Kota Tangerang Demi Layanan Publik Optimal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang mengajak masyarakat untuk melakukan pembaruan KK daring guna memastikan validitas data dan kelancaran akses layanan publik.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Dukcapil Mataram Terapkan IKD untuk Cegah Modus Penitipan KK pada SPMB 2026/2027

Dinas Dukcapil Mataram mengusulkan penggunaan IKD sebagai solusi efektif mencegah modus penitipan KK saat pendaftaran SPMB 2026/2027, demi transparansi dan keadilan dalam penerimaan siswa baru.

administrasi kependudukan
{{caption}}
LPKA Ambon Fasilitasi Pembuatan KTP dan KIA Anak Binaan, Wujudkan Hak Administrasi Kependudukan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon memfasilitasi Pembuatan KTP dan KIA Anak Binaan demi pemenuhan hak administrasi kependudukan, sinergi dengan Dukcapil Kota Ambon dan Polsek Baguala.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Dorong Perluasan Layanan Adminduk Kota Bogor, Dirjen Dukcapil Apresiasi Inovasi Pemkot

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mendorong perluasan Layanan Adminduk Kota Bogor untuk mempermudah akses masyarakat, mengapresiasi inovasi Pemkot Bogor dalam mendekatkan pelayanan.

administrasi kependudukan
{{caption}}
Disdukcapil Barito Utara Perkuat Inklusivitas Lewat Perekaman KTP-el Disabilitas Mental

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Barito Utara menunjukkan komitmen kuat dalam pelayanan inklusif dengan memfasilitasi perekaman KTP-el disabilitas mental, memastikan setiap warga negara memiliki akses identitas kependudukan yang setar

administrasi kependudukan
{{caption}}
Di Sidang MK, Guru Curhat soal PHK Massal Usai Program MBG

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

apbn 2026
{{caption}}
MK Gelar Sidang Uji Materi UU Peradilan Agama, Polemik Isbat Awal Ramadhan Mencuat

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

hukum islam
{{caption}}
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

apindo
{{caption}}
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

bssn
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

berita update