LIVE

MK Tidak Pertimbangkan Semua Amicus Curiae yang Diterima

Amicus curiae yang diajukan setelah 16 April 2024, tetap akan diterima MK, tetapi tidak dipertimbangkan oleh hakim konstitusi.

amicus curiae
MK Tidak Pertimbangkan Semua Amicus Curiae yang Diterima
MK Tidak Pertimbangkan Semua Amicus Curiae yang Diterima (merdeka.com)
Ahli dari pasangan Anies-Muhaimin memberikan pernyataan dalam sidang PHPU di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). (Liputan6.com/ Winda Nelfira)
Ahli dari pasangan Anies-Muhaimin memberikan pernyataan dalam sidang PHPU di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). (Liputan6.com/ Winda Nelfira) © 2024 liputan6

MK Tidak Pertimbangkan Semua Amicus Curiae yang Diterima

Mahkamah Konstitusi (MK) akan mempertimbangkan amicus curiae (sahabat pengadilan) yang diterima sampai 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono.


"Penting untuk diketahui, saya baru juga mendapatkan perintah dari majelis kehormatan, amicus curiae yang akan dipertimbangkan itu adalah amicus curiae yang diterima MK terakhir pada tanggal 16 April pukul 16.00 WIB," kata Fajar di Gedung I MK RI, Jakarta, Rabu (17/4).

Amicus curiae yang diajukan setelah 16 April 2024, tetap akan diterima MK, tetapi tidak dipertimbangkan oleh hakim konstitusi.


"Jadi, hari ini sudah tanggal 17 atau besok atau seterusnya, itu kami terima, tetapi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Itu perintah, itu arahan yang baru saja kami terima," ucap Fajar.

Hingga Rabu sore MK telah menerima 21 amicus curiae. Dokumen amicus curiae itu diserahkan sejak Maret 2024 dan dikirimkan melalui berbagai metode, seperti via email resmi MK, pos, maupun datang langsung ke MK.

"Jadi 21 ini nanti dipilah, mana yang diterima pada tanggal 16 April paling lama pukul 16.00 WIB itu, mana yang diterima lebih dari itu," imbuh Fajar.


Fajar mengatakan bahwa amicus curiae terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pilpres 2024 merupakan fenomena menarik, karena hal serupa tidak terjadi pada sengketa pilpres sebelumnya.

"Kenapa menarik? Karena di PHPU pilpres sebelumnya enggak ada amicus curiae seperti ini," ucapnya.


Terkait dengan relevansi amicus curiae yang diserahkan dengan perkara PHPU pilpres yang tengah bergulir, dia menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi otoritas hakim konstitusi.

"Jadi, penilaian hukum sepenuhnya terhadap amicus curiae itu kembali kepada hakim konstitusi dengan independensi dan imparsialitasnya," pungkasnya. Dikutip dari Antara.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggali keterangan saksi dan ahli dari pemohon 2 yaitu Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Selasa (2/4/2024).( Foto: tangkapan layar Youtube Mahkamah Konstitusi)
Mahkamah Konstitusi (MK) menggali keterangan saksi dan ahli dari pemohon 2 yaitu Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Selasa (2/4/2024).( Foto: tangkapan layar Youtube Mahkamah Konstitusi) © 2024 liputan6
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yacob Billiocta
Editor Yacob Billiocta
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi di Jakarta, Kumpulkan Bukti Korupsi MBG

{{caption}}
Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Tak Boleh Diselesaikan Secara Damai

{{caption}}
IHSG Hari Ini Ditutup Merosot 1,7%

{{caption}}
Canda Prabowo soal Menu MBG Dapur Polri: Nasi Pulen, Saya Curiga Ini

{{caption}}
Survei Poltracking Terbaru: 72,2% Publik Puas Kinerja Prabowo-Gibran

{{caption}}
Mayoritas Anak Penerima MBG Berasal dari Keluarga Perokok

Topik Terkait
{{caption}}
MK Beri Putusan Dismissal Sengketa Pilkada 2024 Hari Pertama: 138 Gugur, 20 Lanjut Sidang

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sebanyak 138 perkara sengketa Pilkada 2024 yang dibacakan dalam putusan dismissal, Selasa (4/2)

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
MK Batasi Jumlah Saksi untuk Sidang Sengketa Pileg 2024

Pada sengketa Pileg 2024, MK menerima 297 permohonan.

Sengketa Pemilu 2024
{{caption}}
Tim Hukum Prabowo Yakin Gugatan Ganjar dan Anies Ditolak MK: Permohonan Mereka Omon-Omon

Hotman menilai permohonan kubu Ganjar dan Anies hanya omon-omon.

Pilpres 2024
{{caption}}
LIVE VIDEO: MK Putuskan Sengketa Pilpres 2024 Hari ini

Sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (22/4).

berita video
{{caption}}
Sudah Ada 44 Amicus Curiae, MK Tegaskan Hanya 14 yang Jadi Pertimbangan Hakim

Fajar memastikan tidak ada kewajiban Amicus Curiae akan dibacakan satu per satu.

amicus curiae
{{caption}}
Otto Hasibuan Nilai Amicus Curiae Megawati Tak Jadi Pertimbangan Hakim MK Beri Putusan Sengketa Pilpres

Menurut Otto, MK hanya sebatas menerima saja pengajuan Amicus Curiae namun tidak menjadi pertimbangan hukum beri putusan.

amicus curiae
{{caption}}
Majelis Hakim MK Pertimbangkan Berkas Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres 2024

Semua berkas sahabat pengadilan tersebut akan dibaca bersamaan dengan pencermatan berbagai alat bukti pada masing-masing perkara dari semua pihak.

amicus curiae
{{caption}}
Termasuk Pengajuan dari Megawati, MK Terima Amicus Curiae Sengketa PHPU Terbanyak Sepanjang Sejarah Pilpres

MK mengakui pihak yang mengajukan Amicus Curiae PHPU terbanyak sepanjang sejarah Pilpres tahun ini.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
KPU Yakin Hasil Pemilu 2024 Tidak Akan Berubah

Hari ini, Selasa (16/4), penyampaian kesimpulan PHPU Pilpres 2024 dari para pihak terkait telah selesai.

KPU
{{caption}}
Hakim MK Gelar Rapat Permusyawaratan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini

Hakim MK Gelar Rapat Permusyawaratan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini

Sidang MK
{{caption}}
Yusril Jawab Gugatan Anies dan Ganjar: MK Belum Pernah Batalkan dan Gelar Pilpres Ulang

Yusril meyakini tim hukum Prabowo-Gibran mampu menjawab serangan balik dari para ahli dihadirkan Anies dan Ganjar.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Jadwal Lengkap Sidang Sengketa Pilpres di MK, Perdana Digelar 27 Maret 2024

MK sudah lebih dulu membuka masa pendaftaran sejak 21 Maret 2024.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Dosen dan Praktisi Hukum Ajukan Amicus Curiae, Nilai Kasus Delpedro Cs Kriminalisasi

Bivitri Susanti telah menyerahkan dokumen amicus curiae, yang berfungsi sebagai sahabat pengadilan, dalam sidang kasus Delpedro dan rekan-rekannya.

amicus curiae
{{caption}}
Eks Menkumham hingga Anggota DPR Ajukan Amicus Curiae untuk Tian Bahtiar, Soroti Kebebasan Pers

Sejumlah tokoh, termasuk eks Menkumham dan anggota DPR, mengajukan amicus curiae untuk Tian Bahtiar, menyoroti pentingnya kebebasan pers dalam kasus dugaan perintangan penegakan hukum.

amicus curiae
{{caption}}
Amicus Curiae Guru Besar FH UI Soroti Cacat Hukum Dakwaan Jaksa Dalam Kasus Tol Betung–Tempino–Jambi

Dalam surat tersebut, Topo memaparkan sejumlah kecacatan prosedural yang dinilai berpotensi mencederai prinsip keadilan.

amicus curiae
{{caption}}
18 Akademisi Hukum Minta MK Batasi Tafsir Pasal 21 UU Tipikor, Cegah Kriminalisasi Berlebihan

Sebanyak 18 akademisi hukum pidana mendesak Mahkamah Konstitusi membatasi tafsir Pasal 21 UU Tipikor yang dinilai kabur dan berpotensi kriminalisasi berlebihan. Apa alasannya?

akademisi hukum
{{caption}}
Ini Reaksi Kejagung Eks Jaksa Agung hingga Pimpinan KPK Ajukan Amicus Curiae di Praperadilan Nadiem Makarim

Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi pengajuan Amicus Curiae oleh 12 tokoh, dengan salah satunya mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman.

amicus curiae
{{caption}}
Eks Jaksa Agung hingga Pimpinan KPK Ajukan Amicus Curiae Penetapan Tersangka Nadiem Makarim

12 Tokoh antikorupsi mengajukan untuk menyampaikan pendapat hukum dalam bentuk Amicus Curiae atas penetapan tersangka Nadiem Makarim.

amicus curiae
{{caption}}
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

bssn
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

berita update
{{caption}}
Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

kedaulatan negara
{{caption}}
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

konten ai
{{caption}}
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

berita update