Menko PM Abdul Muhaimin Minta Direksi BPJS Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya Anggaran BPJS Tepat Sasaran, meminta direksi baru mengendalikan biaya operasional dan mencegah pemborosan demi amanah rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ia secara tegas meminta Direksi dan Dewan Pengawas BPJS yang baru dilantik untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran. Penekanan ini disampaikan dalam upaya mencegah pemborosan yang tidak perlu.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko PM Abdul Muhaimin di Jakarta pada Jumat, 20 Februari 2026, setelah melantik jajaran pimpinan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031. Ia mengingatkan bahwa anggaran operasional BPJS yang mencapai lebih dari Rp5 triliun setiap tahunnya merupakan amanah besar. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Menko PM menekankan bahwa pimpinan dan direksi baru harus secara disiplin mengendalikan biaya operasional sesuai regulasi yang berlaku. Langkah ini krusial untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan keberlanjutan layanan jaminan sosial. Pengawasan ketat terhadap penggunaan dana menjadi prioritas utama.

Pengendalian Biaya Operasional dan Efisiensi Anggaran BPJS

Abdul Muhaimin Iskandar secara spesifik meminta direksi BPJS untuk meminimalkan pelaksanaan acara-acara seremonial yang cenderung menghabiskan banyak anggaran. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat maksimal bagi peserta. Pengelolaan dana harus fokus pada peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional.

Pimpinan BPJS yang baru diharapkan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengeluaran. Hal ini termasuk dalam perencanaan kegiatan dan alokasi sumber daya. Dengan begitu, dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih substansial.

Anggaran operasional BPJS yang besar menuntut akuntabilitas tinggi dari para pengelolanya. Menko PM mengingatkan bahwa pemborosan tidak boleh lagi terjadi. Seluruh kegiatan harus selaras dengan tujuan utama BPJS, yaitu memberikan jaminan sosial yang optimal bagi masyarakat.

Tata Kelola Risiko dan Transparansi Investasi BPJS

Selain pengendalian biaya, Menko PM juga menyoroti pentingnya tata kelola manajemen risiko yang profesional dan transparan dalam pengelolaan investasi BPJS. Strategi investasi harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan manfaat bagi keberlangsungan program jaminan sosial.

Transparansi dalam pengelolaan investasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis yang matang dan pertimbangan risiko yang cermat. Ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan BPJS dalam jangka panjang.

Muhaimin Iskandar menekankan bahwa investasi yang dilakukan harus benar-benar memberikan nilai tambah. Pengelola BPJS harus memastikan bahwa dana investasi tidak hanya aman, tetapi juga produktif. Dengan demikian, dana peserta dapat berkembang secara optimal.

Pencegahan Fraud dan Pelantikan Pimpinan Baru BPJS

Menko PM secara tegas meminta peningkatan pengawasan terhadap potensi kecurangan atau fraud. Hal ini mencakup klaim fiktif, manipulasi layanan, hingga penyalahgunaan kepesertaan. Pengawasan yang kuat diperlukan untuk melindungi hak-hak peserta dan menjaga integritas sistem.

Langkah-langkah preventif dan represif harus diperkuat untuk mengatasi berbagai bentuk penyimpangan. Kolaborasi dengan lembaga terkait juga penting untuk memberantas praktik curang. Integritas data dan sistem harus menjadi prioritas utama.

Pada Jumat, 20 Februari 2026, Abdul Muhaimin Iskandar melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan untuk masa jabatan 2026–2031. Prihati Pujowaskito kini menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, menggantikan Ali Ghufron Mukti. Sementara itu, Saiful Hidayat dilantik sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan membawa angin segar dalam pengelolaan BPJS.

Sumber: AntaraNews