Menko Muhaimin Dorong Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh direksi baru untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memberikan pesan penting kepada direksi baru BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pesan tersebut berfokus pada peningkatan jumlah kepesertaan aktif di kedua lembaga jaminan sosial tersebut. Penekanan ini disampaikan Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (20/2/2026), setelah melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan untuk masa jabatan 2026–2031.

Menurut Menko Muhaimin, kedua BPJS memiliki agenda mendesak terkait kepesertaan aktif yang harus terus didorong. BPJS Ketenagakerjaan secara khusus diharapkan mampu meningkatkan kepesertaan di kalangan pekerja informal, sekaligus terus memperbaiki aspek-aspek manfaat yang diberikan.

Direksi baru yang dilantik diharapkan dapat segera bekerja melayani kebutuhan masyarakat dengan kolaborasi yang sungguh-sungguh. Pekan depan, rapat koordinasi akan segera dimulai dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk memetakan serta menuntaskan berbagai permasalahan yang ada.

Fokus Peningkatan Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial

Peningkatan jumlah kepesertaan aktif menjadi prioritas utama bagi direksi baru BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Muhaimin Iskandar secara spesifik menyoroti pentingnya menjangkau pekerja informal agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Langkah ini krusial untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang memadai.

Selain perluasan kepesertaan, aspek manfaat yang diterima peserta juga harus terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar program jaminan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan atau perlindungan kerja.

Regenerasi kepemimpinan BPJS menjadi momentum untuk memperkuat sistem jaminan sosial nasional. Muhaimin Iskandar menyampaikan optimisme bahwa direksi baru akan mampu menjalankan amanah ini dengan baik. Jaminan sosial dianggap sebagai instrumen krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai semangat Inpres 8/2025.

Kolaborasi Lintas Kementerian untuk Akses Jaminan Sosial

Dalam rangka mempercepat pencapaian target peningkatan kepesertaan dan pelayanan, Menko PM Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Pertemuan awal akan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Fokus utama pertemuan ini adalah memetakan dan menyelesaikan berbagai isu tertunda yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Demikian pula, jajaran BPJS Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh aspek jaminan sosial dapat terintegrasi dengan baik. Tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Kerja sama yang solid antarpihak terkait sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem jaminan sosial yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, negara dapat hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Regenerasi Kepemimpinan BPJS Periode 2026-2031

Pelantikan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah dilaksanakan oleh Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar. Acara ini berlangsung di Jakarta pada Jumat, 20 Februari 2026. Pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 17/P Tahun 2026 dan Nomor 18/P Tahun 2026.

Untuk periode 2026–2031, jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan kini diamanahkan kepada Prihati Pujowaskito, menggantikan Ali Ghufron Mukti. Sementara itu, posisi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat oleh Saiful Hidayat, yang sebelumnya dipegang oleh Pramudya Iriawan Buntoro.

Muhaimin Iskandar mengungkapkan rasa syukur dan optimisme atas regenerasi kepemimpinan ini. Ia memandang BPJS sebagai ujung tombak sistem jaminan sosial nasional. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan membawa semangat baru dan inovasi untuk mencapai target kepesertaan serta peningkatan kualitas layanan.

Sumber: AntaraNews