Mendikdasmen: Kebijakan WFH Bukan karena Krisis, Dorong Hidup Hemat

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan kebijakan WFH ASN tidak diterapkan di lingkungannya. Keputusan ini diambil mengingat karakter tugas yang membutuhkan kehadiran langsung dan peran vital Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan bencana.

Kementerian Agama resmi memberlakukan Kebijakan WFH setiap Jumat mulai 10 April 2026. Langkah ini bertujuan membangun sistem kerja yang lebih adaptif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada umat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

Tidak semua ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah (WFH), termasuk mereka yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta rumah sakit.

Pemerintah, kata dia, mengambil langkah tersebut agar tidak mengganggu aktivitas usaha dan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyerukan seluruh ekosistem pendidikan untuk mendukung Gerakan Hemat Energi. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong efisiensi birokrasi dan layana

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Simak instansi mana saja yang dikecualikan dari WFH ASN Sumsel ini.

Kebijakan ini bukan sekadar fleksibilitas kerja, melainkan bagian dari upaya penyesuaian budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

Wihadi menjelaskan bahwa pemerintah memilih mempertahankan harga BBM dengan tetap mengalokasikan subsidi

Kebijakan WFH ASN resmi diterapkan mulai 1 April 2026 setiap Jumat. Menteri KemenPANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa WFH bukan pengurangan jam kerja, melainkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan digital.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan segera merilis Surat Edaran (SE) mengenai imbauan Work From Home (WFH) dan Program Optimasi Energi bagi perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai langkah lanju

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri meminta masyarakat untuk bijak kelola keuangan BBM menyusul kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi, demi menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Menurut data Kementerian PANRB, 95 persen layanan publik secara nasional tetap stabil selama para ASN menjalankan WFH.

Piala Dunia 2026 akan digelar di Meksiko. Untuk mengurangi kemacetan pada hari pembukaan, pemerintah memutuskan untuk meliburkan sekolah dan menerapkan WFH.

Pemerintah mencatat penghematan biaya perjalanan dinas mencapai Rp1,95 triliun selama penerapan pola kerja tersebut.

Kebijakan WFH bagi ASN satu kali dalam seminggu berhasil mengurangi anggaran perjalanan dinas negara hingga Rp 1,95 triliun dalam waktu satu bulan.

pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif bagi masyarakat. Airlangga mengatakan insentif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kebijakan WFH bagi ASN Pemprov Jatim berlanjut mulai Juni 2026, dialihkan ke setiap Jumat. Langkah ini bertujuan menyelaraskan dengan arahan nasional sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penggunaan Pertalite pada April turun mendekati 9 persen selama kebijakan diterapkan.

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.

DPRD Kota Samarinda memperketat pengawasan WFH ASN, menekankan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini bukan liburan, melainkan tuntutan profesionalisme yang harus dipertahankan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pasaman Barat memastikan pelayanan kependudukan tetap berjalan normal, bahkan saat kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali setiap Jumat, yang baru diterapkan, menunjukkan efektivitas tinggi. BKPSDM Bali memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tugas kedinasan terselesaikan dengan baik.