Sorot
{{caption}}
Duduk Perkara 19 Anggota Dishub Palembang Gelar Razia Liar hingga Sebabkan Kecelakaan Beruntun

{{caption}}
Momen Hardiknas, DPR Dorong Pendidikan Berkualitas Merata Hingga ke Pelosok

{{caption}}
Hasil Persebaya vs PSBS Biak: Bajul Ijo Pastikan Badai Pasifik Terdegradasi!

{{caption}}
Megawati Kritik Wacana Pemilihan Tak Langsung: Dibilang Biayanya Besar, Aneh

{{caption}}
Jemaah Haji Dibekali Kartu Kendali, Hindari Jasa Kursi Roda Ilegal di Masjidil Haram

{{caption}}
Kemenhut Investigasi Kematian 2 Gajah Sumatera di Bengkulu

Topik Terkait
{{caption}}
Muhammad Qodari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Punya Harta Rp261 Miliar

LHKPN Muhammad Qodari per Januari 2025 menunjukkan total kekayaan Rp261,9 miliar, didominasi aset tanah dan bangunan senilai Rp182,7 miliar.

{{caption}}
Harta Abdul Kadir Karding Kepala Barantin yang Baru Dilantik Presiden Prabowo Tembus Rp16,1 Miliar

LHKPN terbaru mengungkap total harta Abdul Kadir Karding mencapai Rp16,19 miliar, didominasi aset tanah dan bangunan di berbagai daerah.

{{caption}}
Segini Gaji Muhadjir Effendy Sebagai Komisaris Utama BSI

Sebelum menjadi Komisaris Utama BSI, Muhadjir merupakan Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto Bidang Urusan Haji.

{{caption}}
Dilantik Prabowo Jadi Kepala BPKP, Kekayaan Muhammad Yusuf Ateh Capai Rp24 Miliar dan Tak Punya Utang

Yusuf Ateh sebelumnya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP. Dia pun pernah menjabat sebagai Kepala BPKP pada tahun 2020-2024.

{{caption}}
Sederet Koleksi Mobil Mewah Menteri Prabowo Paling Kaya, dari Toyota Vellfire hingga Bentley

Harta kekayaannya diumumkan usai melapor hLHKPN sebagai pejabat negara.

{{caption}}
Kekayaan Mewah Menteri Satryo Soemantri dan Protes ASN di Kementeriannya

Total kekayaan Menteri Satryo mencapai Rp46 miliar dalam laporan LHKPN 2024.

{{caption}}
Perjalanan Karir Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Kepala Daerah Termiskin dengan Kekayaan Rp367,5 Juta

Yuli mendapat julukan sebagai "Wanita Pertama yang Jadi sebagai Bupati Purworejo Sepanjang Sejarah".

{{caption}}
Terungkap, Calon Panglima TNI Agus Subiyanto Ternyata Tuan Tanah Berharta Rp19 Miliar dan Tidak Punya Utang

Aset tanah dan bangunan tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta, Jawa Barat dan Poso.

{{caption}}
Sah Dilantik Jadi Menkominfo, Kekayaan Budi Arie Capai Rp101 Miliar dan Tak Punya Utang

Sebelumnya, Budi Arie menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).

{{caption}}
Mendikdasmen Serukan Semangat Bangkit untuk Pemulihan Pendidikan Sumatra Pasca-Bencana

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyerukan semangat bangkit untuk Pemulihan Pendidikan Sumatra pasca-bencana. Bantuan disalurkan agar proses belajar mengajar segera pulih di wilayah terdampak.

{{caption}}
Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Sulteng, Ini Rincian Kekayaan Arnila Hi. Moh. Ali yang Mencapai Rp14,45 Miliar

Arnila Hi. Moh. Ali resmi menjabat Wakil Ketua DPRD Sulteng. Intip total kekayaan politikus NasDem ini yang mencapai belasan miliar, didominasi aset tanah dan bangunan.

{{caption}}
DPRD Jabar Raih Rapor Hijau, Kepatuhan LHKPN 2025 Capai 100 Persen

Seluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.

{{caption}}
KPK: Yudikatif Jadi Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan Tertinggi dalam Melaporkan LHKPN

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, angka tersebut menunjukkan partisipasi luas Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL).

{{caption}}
Hari Terakhir LHKPN, KPK Sebut 91,23 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor

KPK menegaskan bahwa tenggat waktu untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berakhir hari ini, Selasa (31/3/2026).

{{caption}}
KPK Ingatkan Pejabat Batas Waktu Pelaporan LHKPN 31 Maret 2026

KPK mengingatkan pejabat segera lapor LHKPN 2025 sebelum 31 Maret 2026. Kepatuhan sudah 87 persen, sektor legislatif masih rendah.

{{caption}}
Jelang Batas Akhir 87,83 Persen Pejabat Sudah Lapor LHKPN, Yudikatif Tertinggi Legislatif Terendah

Hingga 26 Maret 2026, sebanyak 87,83% atau sekitar 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan laporan.