Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri

Pemuda Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan supremasi sipil.

Pengamat kepolisian dan DPR menegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah amanat reformasi dan sesuai konstitusi. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai cacat hukum dan berpotensi menghambat kinerja.

Akademisi dan Praktisi Hukum Prof. MS Tumanggor menegaskan wacana penempatan Polri di bawah Kementerian merupakan cacat ketatanegaraan. Simak tiga alasan fundamental yang mendasari pandangan ini.

Kini, yang harus ditekankan adalah penguatan institusi Polri, bukan pada perubahan struktur kelembagaan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya atas wacana Polri di bawah kementerian dan menyebut lebih memilih dicopot atau menjadi petani.

PDIP mendorong terwujudnya TNI yang profesional dan berdaya saing, termasuk dalam misi perdamaian dunia.

Mayoritas fraksi di Komisi III DPR menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

Saleh menjelaskan, polisi di Indonesia memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Ia menilai wacana Polri berada di bawah Kemendagri adalah tak mendasar dan kontradiktif dengan amanah reformasi.

Usulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.

Penempatan Polri di bawah TNI tidak bisa karena perbedaan bidang

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.

Pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memperkuat Solidaritas Perantau Sumbagsel melalui Halalbihalal, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Satgas PRR mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Langkah ini krusial untuk menjamin pasokan beras, pemulihan petani, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel.

Ribka mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan fasilitasi penanganan konflik sosial yang sebelumnya terjadi di Wamena.

Pemda bersama aparat kepolisian terus melakukan pendataan dan pengaturan kebutuhan warga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Kemendagri RI mendorong percepatan Raperdasus Pelarangan Perang Suku di Papua Pegunungan. Langkah ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat untuk mencegah konflik berulang dan menciptakan stabilitas daerah.

Kementerian Dalam Negeri bersama Garuda TV akan menyelenggarakan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, sebuah penghargaan untuk pemda yang inovatif dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan nasional.