Wanti-Wanti Risiko Otoritarianisme, Hasto Dorong Netralitas TNI-Polri
PDIP mendorong terwujudnya TNI yang profesional dan berdaya saing, termasuk dalam misi perdamaian dunia.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan komitmen partainya untuk menjaga netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari kepentingan politik praktis.
Menurut Hasto, reformasi TNI dan Polri yang bergulir sejak 1998 menempatkan kedua institusi tersebut di luar ranah politik, sehingga profesionalisme dan independensi harus terus dijaga.
"Kekuasaan dalam sistem demokrasi hasil reformasi menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, bukan sebagai instrumen politik praktis. Hal ini perlu terus diingatkan," kata Hasto saat konferensi pers usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP 2026 di Jakarta, Senin (12/1) malam.
Hasto menyampaikan, PDIP mendorong terwujudnya TNI yang profesional dan berdaya saing, termasuk dalam misi perdamaian dunia, serta mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Terkait Polri, Hasto menekankan pentingnya lembaga penegak hukum tersebut tetap netral dan tidak digunakan untuk kepentingan elektoral. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk tim reformasi Polri.
"Kami memberikan dukungan atas keputusan Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri, dengan tetap berpegang pada kerangka konstitusional," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto mengingatkan adanya potensi bahaya dari munculnya sinyal-sinyal otoritarianisme, yang menurutnya dapat muncul melalui fenomena authoritarian populism.
Hasto Kutip Steven Levitsky
Hasto merujuk pada pemikiran Steven Levitsky mengenai melemahnya demokrasi akibat rapuhnya kelembagaan, penegakan hukum, serta pengabaian etika dan moral kepemimpinan.
Tekankan Etika dan Moral
Hasto menekankan bahwa etika dan moral pemimpin yang menghormati kedaulatan lembaga negara merupakan salah satu benteng utama dalam menjaga demokrasi.
"Etika dan moral pemimpin, termasuk tidak melakukan intervensi terhadap kedaulatan lembaga-lembaga negara lain, menjadi benteng pertahanan demokrasi yang sangat penting," pungkasnya.