Membongkar Kejanggalan Proyek BTS 4G Bakti Kominfo di Meja Hijau

"Dalam pemikiran saudara, membangun BTS 4.200 dalam waktu sembilan bulan itu Anda selaku praktisi IT itu apa mungkin?" tanya jaksa saat sidang di PN Jakarta Pusat, Selasa (25/7). "Dalam pengalaman saya memang belum ada," jawab Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza

Jika pengerjaan menara BTS lumrahnya hanya 300-400 menara dalam setahun, sementara target proyek BTS tahap satu mewajibkan 4.200 menara. "Apakah pendapat saksi selaku staf pada waktu itu, saudara saksi sudah ngobrol sama pak Anang (Anang Achmad Latif, mantan Dirut BAKTI Kominfo) lewat pak Yohan (Yohan Suryanto, Tenaga Ahli HUDEV UI) ngobrol terkait itu?" tanya kembali jaksa. "Iya," ucap Mirza. "Ngobrol banyak bahwa memang tidak lazim sebuah proyek BTS itu 4.200 dalam setahun?" kata jaksa. "Iya," jawab Mirza membenarkan.

Mendengar jawaban itu, Hakim Ketua Fahzal Hendri lantas mengambil alih untuk mencecar Mirza. Terkait kejanggalan proyek 4.200 yang habiskan dana Rp10,8 T dimana harus diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. "Saudara pernah enggak dalam suatu rapat dengan pak Anang sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berbicara untuk pembangunan 4.200 itu sampai 2021, apakah ada dibicarakan dalam rapat bahwa ini tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif pendek?" tanya Fahzal.

Sementara dalam dakwaan terdakwa Direktur Utama BAKTI dan KPA; Anang Achmad Latif disebutkan memerintahkan Elvano Hatorangan selaku PPK untuk membayarkan 100 persen dari nilai kontrak kepada penyedia. Padahal, sampai 31 Desember 2021 yang seharusnya terealisasi 4.200 menara BTS oleh para pemenang proyek selaku penyedia. Nyatanya proyek BTS itu tidak selesai, namun dibuatkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan (BAPHP).

Lantaran belum selesai maka diterbitkan addendum untuk perpanjangan pengerjaan proyek hingga 31 Maret 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2021. Namun sayangnya target 4.200 kembali tidak tercapai, karena hanya ada 1.795 menara. "On air itu sebanyak 1.795," jawab Mirza.

Namun demikian, Mirza tetap mengaku tidak tahu alasan lebih lanjut soal pembayaran lebih awal selain penyerapan anggaran. Hal itu membuat hakim seolah tak percaya dengan alasan yang dilontarkan Mirza. "Penyerapan anggaran, jadi walaupun pekerjaan belum selesai, harus laporannya itu penyerapan anggaran? dipaksakan harus diterima begitu oleh putusan perusahaan rekanan, begitu maksudnya?" tanya Fahzal. "Saya tidak tahu," jawab Mirza dibalas gelengan hakim seraya heran dengan alasannya.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Akibat kerugian proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022 yang merugikan keuangan negara mencapai Rp8,03 triliun.