Vonis Kasus Korupsi Menteri-Menteri Era Jokowi, Jhonny Plate Tertinggi 15 Tahun Penjara

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny Gerald Plate divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta. Bekas sekjen Partai NasDem itu menjadi menteri kelima di era Presiden Jokowi yang dihukum karena terbukti korupsi.

Vonis 15 tahun penjara terhadap Jhonny Plate juga menjadi yang tertinggi di antara deretan menteri-menteri yang terlibat kasus rasuah. Sebelumnya ada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang divonis 12 tahun.

Plate ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 jo. UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam vonis yang dibacakan majelis hakim pada 8 November 2023, Plate divonis 15 tahun penjara serta dikenakan denda Rp1 miliar, subsider 6 bulan kurungan. Plate juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar subsider 7,5 tahun kurungan penjara.

Kasus terungkap dari adanya program pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun pada tahun 2020. Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menyepakati ditetapkan adanya fee dari setiap paket bansos. Fee yang ditetapkan oleh Matheus dan Adi senilai Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos.

Paket bansos sembako periode pertama diterima fee sekitar Rp12 miliar. Periode kedua dari Oktober - Desember 2020 terkumpul uang fee dari paket bansos sembako sekitar Rp8,8 miliar, sehingga total uang suap yang diterima Juliari sebesar Rp17 miliar.

Juliari yang juga politisi PDIP itu divonis 12 tahun penjara dengan denda Rp500 juta.dan uang pengganti sejumlah Rp14,59 miliar.

Imam Nahrawi dihukum 7 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp400 juta (subsider 3 bulan kurungan) dalam kasus suap dan gratifikasi. Politikus PKB itu juga diwajibkan membayar ganti rugi keuangan negara sebesar Rp18 miliar dan wajib dibayar selama 1 bulan sejak putusan hukum. Jika tidak dibayarkan, Imam dapat ditambahkan hukuman penjara selama 2 tahun.

Majelis juga mencabut hak Imam untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana. 

Edhy Prabowo menjadi menteri pertama di Kabinet Indonesia maju, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Politisi Gerindra itu diringkus dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 24 November 2020 sepulangnya dari kunjungan kerja di Hawaii, Amerika Serikat.

KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan serta komoditas perairan lainnya di tahun 2020. Tidak hanya Edhy, KPK juga menetapkan 6 tersangka penerima suap lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Idrus Marham secara mendadak menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju pada 24 Agustus 2018 lalu. KPK secara resmi mengumumkan Idrus sebagai tersangka korupsi di pengembangan penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1.

Idrus diduga menerima janji aliran uang dari perkara tersebut. Idrus didakwa menerima suap sebesar Rp2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo, dengan tujuan bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.