Menkominfo Budi Arie Pastikan Proyek BTS Mangkrak Selesai dalam Sepekan

Presiden Jokowi meminta agar Menkominfo Budi tak hanya sekedar janji.

Presiden Joko Widodo tegaskan bahwa korupsi tidak boleh menjadi alasan proyek BTS 4G berhenti.

Respons Menkominfo Budi Arie Setiadi saat disentil soal proyek BTS 4G.

Ia tak ingin program yang terganjal kasus korupsi di era Johny G Plate tersebut kembali tersendat.

Johnny G Plate mengajukan banding usai vonis 15 tahun penjara

Jokowi bicara mengenai pemerintah yang sudah membuat peta jalan infrastruktur digital.

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri naik pitam usai mendengarkan keterangan yang berbelit-belit dari Puji Lestari.

Menkominfo Budi Arie Setiadi diam diam merapat ke Istana untuk bertemu Presiden Jokowi.

Jaksa Agung Usul Pembentukan Tim Kecil Proyek BTS 4G, Cegah Kasus Plate Terulang?

Menkominfo Budi Arie berkoordinasi dengan Kejagung terkait kelanjutan proyek pembangunan BTS 4G Kominfo.

Kominfo berkoordinasi dengan Kejagung lantaran terjadi korupsi proyek pembangunan BTS yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate.

Kasus BTS 4G di wilayah 3T ini mangkrak karena dugaan adanya korupsi.

Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 2,5 tahun penjara terhadap Sadikin Rusli.

Achsanul Qosasi dinyatakan terbukti bersalah menerima uang USD 2,64 juta atau senilai Rp 40 miliar terkait kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

Sadikin khawatir pada saat menyampaikan nota pleidoinya tidak kuasa menahan air mata.

Hal itu disampaikan Qosasi dalam nota pembelaan atau pleidoinya di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

Jaksa sebelumnya mendakwa Achsanul Qosasi menerima uang Rp40 miliar untuk pengkondisian BPK dalam proyek menara BTS Kominfo.

Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Qosasih menegaskan uang tersebut tidak pernah digunakan dan telah dikembalikan ke Kejaksaan Agung.

JPU Kejaksaan Agung menuntut mantan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa menyebutkan Achsanul mempunyai tugas untuk memeriksa keuangan negara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menolak status Justice Collaborator (JC), Irwan Hermawan

Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

Achsanul Qosasi diduga telah menerima uang kurang lebih Rp 40 miliar dari Irwan Hermawan.