Masinton Dapat Surat dari Megawati, Isinya Bukan Sembarangan

Surat tersebut berisikan hasil pertemuan Megawati di Meksiko, di mana UNESCO memberikan status 'kartu kuning' terhadap Geopark Kaldera Toba.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan kader-kader PDI Perjuangan di Sumatera Utara untuk serius mengawal kelestarian kawasan Geopark Kaldera Toba.

Hal itu disampaikan Megawati dalam bentuk surat diserahkan langsung kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu di sela-sela penutupan pembekalan kepala/wakil kepala daerah PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5).

Surat tersebut berisikan hasil pertemuan Megawati di Meksiko, di mana UNESCO memberikan status 'kartu kuning' terhadap Geopark Kaldera Toba. UNESCO memberikan kartu kuning terhadap pengawasan kawasan Geopark Kaldera Toba agar mengikuti standar UNESCO.

UNESCO memberi perhatian bahwa pengembangan kawasan itu harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan menjaga keanekaragaman ekologi, hayati, dan budaya yang harus dilindungi.

"Pesan Ibu Megawati, supaya PDIP dan kepala daerah PDIP di Sumatera Utara memperjuangkan dan menyuarakan keberlanjutan tata kelola Geopark Kaldera Toba sesuai standar internasional yang ditetapkan UNESCO," kata Masinton usai acara kepada wartawan.

Menurut Masinton, Megawati juga meminta perhatian khusus terhadap wilayah pesisir melalui penanaman mangrove dan perlindungan ekosistem pantai.

“Pesan Bu Mega adalah memuliakan warisan bumi, menghormati keragaman budaya, dan mensejahterakan masyarakat,” ujar Masinton.

Masinton melanjutkan harus mensosialisasikan dan mengajak seluruh elemen untuk serius bekerja menangani isu Geopark Kaldera Toba. Kerja sama harus dilakukan, baik dengan pemerintah provinsi, pemda sekitar Toba dan Sumut, dan pemerintah pusat khususnya di Kementerian Pariwisata.

“Kami harap untuk bersama-sama membuat standar perlindungan dan kelestarian terhadap kawasan Geopark Kaldera Toba itu,” ujar Masinton.

Masinton juga mengatakan bahwa Bupati Humbang Hasundutan Oloan Nababan, kader PDIP yang hadir di acara tersebut, langsung menyampaikan komitmennya. Oloan memang bertanggung jawab di Humbang Hasundutan, yang wilayahnya memang masuk di kawasan Kaldera Toba.

“Bapak Bupati Humbang, Pak Oloan Nababan, yang wilayahnya langsung berada di kawasan geopark, menyampaikan komitmennya menindaklanjuti arahan Ketum Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Masinton.

Selain itu, Masinton menambahkan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga menekankan pentingnya sinergi antar kepala daerah dalam pengelolaan Geopark Kaldera Toba.

“Beliau meminta agar ada koordinasi yang intensif dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan. Ini penting agar pengelolaan Geopark tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Ganjar Ungkap Kepala Daerah PDIP Diminta Hati-Hati Menghemat Anggaran

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengingatkan pemerintah daerah berhati-hati dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, APBD adalah instrumen vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, bukan sekadar pos penghematan.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri pembekalan kepala/wakil kepala daerah PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5).

"Kami mendorong agar betul-betul dilakukan dengan kehati-hatian. Karena APBD itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau semuanya berhenti, ekonomi tidak tumbuh," kata dia.

Ganjar menerangkan, PDI Perjuangan mendorong kepala daerah untuk melakukan asesmen cermat terhadap pos-pos belanja yang dinilai tidak produktif. Anggaran perjalanan dinas dan konsumsi, misalnya, bisa ditekan jika tak dianggap mendesak.

"Jika kemudian efisiensi seperti biaya perjalanan dinas, kemudian makan minum, ini sudah bangun gedung? Tidak ya? Kalau tidak penting ya sudah, dipakai saja untuk merangsang pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Ganjar menambahkan, kreativitas kepala daerah dalam merancang program inovatif dibutuhkan untuk menjawab tantangan masing-masing wilayah.

"Kan rakyat juga butuh bantuan atau menciptakan lapangan kerja. Dunia inovasi dan kreatif yang dimiliki oleh kepala daerah, mereka akan bisa memberikan kontribusi untuk menyelesaikan isu lokal di tempat masing-masing yang pasti tidak seragam," tandas dia.

Alasan Pramono-Rano Tidak Hadir Pembekalan Kepala Daerah PDIP

Sebanyak 115 kepala dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan ikuti pembekalan selama tiga hari di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Namun, sejumlah nama absen karena alasan tertentu, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, beberapa kepala daerah tidak dapat hadir karena berbagai alasan. Dia menyebut, ada yang sedang ibadah haji, sakit, atau memiliki agenda lain di luar negeri.

"115 (hadir). Betul (tidak semua hadir). Ada yang izin sakit, ada yang haji gitu ya, ada yang kemarin ada acara lagi di luar," kata dia kepada wartawan, Minggu (18/5).

Dia secara khusus menyinggung ketidakhadiran Pramono-Rano. "Haji (Pramono). Kalau Rano Karno lagi di The Cannes Film Festiva, kemarin izin," ucap Ganjar.

Kendati, Ganjar memastikan, bagi kepala daerah yang berhalangan hadir, PDIP akan menjadwalkan kembali sesi pembekalan serupa. "Maka tadi disampaikan untuk yang belum nanti kita akan bikin lagi," ucap dia.

Sebelumnya, Ganjar menyampaikan bahwa pembekalan kepala daerah bertujuan untuk menguji loyalitas kader terhadap garis kebijakan partai dan tentang kesanggupan menjalankan agenda partai secara konkret di pemerintahan.

"Otomatis, otomatis. Ini sekaligus uji loyalitas kepada mereka, apakah sinkronisasi program yang menjadi janji di publik dengan apa yang menjadi setting agenda partai sama," ujar dia.

Menurut dia, partai bagian dari pilar demokrasi yang punya fungsi kenegaraan. Karena itu, sinkronisasi antara visi partai dan kebijakan daerah menjadi keharusan.

"Karena sebenarnya, partai juga punya fungsi kenegaraan kan sebenarnya, sebagai bagian dari pilar demokrasi. Maka kalau kemudian sama ya mesti dilaksanakan. Nah sekarang kita mau pikiran-pikiran ideologis, teknokratis, kita jadikan satu agar kemudian capaiannya terukur," ujar dia.

Dia menjelaskan, singkronisasi ini tidak hanya mencakup kepala daerah, tetapi juga akan diperluas ke legislatif dan struktur partai di tingkat daerah.

"Dan Ibu selalu mengatakan, kamu tetap di sini atau kamu tidak kerasan. Kalau tidak kerasan silahkan check out. Maka itu bentuk bangunan loyalitas yang disampaikan dengan sangat terbuka," ucap dia.