Bikin Malaysia Marah, Ini Penjelasan Norwegia soal Pencabutan Izin Ekspor Rudal

Norwegia mengungkapkan penghargaan terhadap hubungan yang terjalin dengan Malaysia dan berharap untuk terus melanjutkan dialog yang bersifat konstruktif.

Norwegia telah mencabut izin ekspor terkait sistem rudal serang angkatan laut untuk Malaysia. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pengetatan pembatasan sejumlah teknologi pertahanan yang sensitif, sejalan dengan perubahan lanskap keamanan global.

Kementerian Luar Negeri Norwegia mengonfirmasi hal tersebut dengan menyatakan, "Kementerian luar negeri dapat mengonfirmasi bahwa sejumlah lisensi terkait ekspor teknologi pertahanan tertentu ke Malaysia telah dicabut."

Mereka juga menyesalkan dampak keputusan ini terhadap Malaysia, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penerapan regulasi pengendalian ekspor di Norwegia.

Pencabutan izin ini diketahui setelah Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan protes keras atas keputusan sepihak Norwegia. Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Stoere, Anwar menyatakan, "Malaysia telah memenuhi setiap kewajiban berdasarkan kontrak ini sejak 2018: secara teliti, setia, dan tanpa keraguan."

Ia menambahkan bahwa tindakan Norwegia dapat mengganggu kesiapan operasional pertahanan Malaysia, termasuk program modernisasi kapal tempur pesisir (LCS), serta memengaruhi keseimbangan kawasan secara lebih luas.

Anwar juga menekankan bahwa kontrak yang telah ditandatangani adalah instrumen yang sakral dan bukan sesuatu yang bisa dibatalkan secara sembarangan.

"Jika pemasok pertahanan Eropa merasa berhak mengingkari perjanjian tanpa konsekuensi, maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan lenyap," ujarnya.

Norwegia, di sisi lain, menjelaskan bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh kondisi keamanan yang terus berkembang di Eropa dan dunia, yang mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap teknologi pertahanan yang dikembangkan di dalam negeri.

"Ekspor sejumlah teknologi pertahanan paling sensitif yang dikembangkan Norwegia akan dibatasi hanya untuk sekutu dan mitra terdekat kami," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Norwegia yang dikutip media New Straits Times.

Malaysia Meneliti Kerugian yang Dialami

Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintah Norwegia akan membatalkan keputusan mereka.

"Sejauh ini negatif," ujarnya kepada New Straits Times pada Kamis (14/5), saat ditanya apakah Malaysia masih memiliki harapan untuk menerima pengiriman rudal sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Khaled juga memberikan jawaban serupa ketika ditanya mengenai kemungkinan Kongsberg Defence and Aerospace (KDA), pengembang sistem rudal angkatan laut, akan mengembalikan pembayaran yang telah diterima jika pengiriman tidak terlaksana.

Menurut laporan dari New Straits Times, Khaled menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Malaysia telah membentuk sebuah komite khusus untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap langkah hukum yang akan diambil terhadap KDA. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia telah membayar hampir 95 persen dari total nilai kontrak yang mencapai lebih dari RM500 juta.

"Kami sedang melakukan perhitungan sekarang --- kami tidak hanya akan menuntut pengembalian dana yang telah kami bayarkan, tetapi juga ganti rugi akibat pelanggaran kontrak tersebut," jelasnya kepada wartawan, merujuk pada rekaman pernyataannya yang disampaikan kementerian kepada Reuters.

Saat ini, Kementerian Pertahanan Malaysia sedang mencari alternatif pengganti untuk sistem rudal serang angkatan laut yang dimaksud, meskipun Khaled mengakui bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi.

"Namun ini tidak mudah. Ini bukan seperti membeli mobil yang barangnya sudah tersedia. Sistem-sistem ini harus dipesan sesuai spesifikasi, dan harus dapat terhubung serta berkomunikasi dengan sistem lain di kapal," ungkapnya dalam konferensi pers pada hari yang sama, seperti yang dilaporkan oleh New Straits Times.

"Kami sedang mencari opsi yang bisa dipercepat. Kami harus membuat pilihan yang tepat dan terbaik bagi negara."

Khaled juga menambahkan bahwa indikasi awal adanya masalah dalam pengadaan sistem rudal serang angkatan laut terlihat ketika pengiriman yang dijadwalkan tidak terlaksana pada bulan Maret. Divisi pertahanan grup Norwegia Kongsberg pada tahun 2018 telah mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak senilai 124 juta euro dengan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia untuk menyuplai rudal serang angkatan laut bagi enam kapal LCS.