Mendagri Dorong Pengembangan Ekonomi Geopark Berkelanjutan Tanpa Rusak Lingkungan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong daerah mengembangkan Ekonomi Geopark secara proaktif, berfokus pada konservasi dan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Mendagri Dorong Pengembangan Ekonomi Geopark Berkelanjutan Tanpa Rusak Lingkungan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong daerah mengembangkan Ekonomi Geopark secara proaktif, berfokus pada konservasi dan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. (AntaraNews)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk aktif mengembangkan potensi Ekonomi Geopark di wilayahnya masing-masing. Dorongan ini disampaikan dalam acara Indonesia’s Geopark Leader Forum yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (06/12) lalu, menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi lokal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan warisan geologi yang berharga.

Tito Karnavian menekankan pentingnya konservasi, edukasi, dan sosialisasi sebagai pilar utama pengembangan geopark. Ia berharap para kepala daerah dapat memahami manfaat strategis geopark, mulai dari nilai warisan geologi, budaya, hingga potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman komprehensif ini sangat krusial bagi keberlanjutan program geopark di seluruh Indonesia.

Pengembangan ini diharapkan tidak hanya mengangkat nilai warisan geologi dan budaya, tetapi juga secara signifikan meningkatkan perekonomian lokal. Hal ini dapat dicapai melalui pariwisata berbasis konservasi yang menarik wisatawan domestik maupun internasional. Mendagri juga menyoroti perlunya sosialisasi intensif kepada para kepala daerah yang baru menjabat agar mereka proaktif mendukung inisiatif pengembangan geopark ini.

Mendagri Tito Karnavian secara tegas menyatakan bahwa kepala daerah perlu memahami manfaat strategis geopark secara menyeluruh dan mendalam. Hal ini mencakup aspek warisan geologi yang unik, kekayaan budaya lokal, hingga potensi besar peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui wisata berbasis konservasi. Pemahaman ini menjadi fondasi penting untuk pengembangan Ekonomi Geopark yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Ketua Pusat Studi Geoheritage dan Geopark (PSGG) UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi, turut mendukung langkah Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Menurutnya, keberlanjutan geopark sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola serta partisipasi aktif masyarakat setempat. Sinergi yang kuat antara pemda dan warga menjadi kunci utama dalam skenario pengembangan masyarakat berbasis geopark ini.

Prasetyadi menambahkan bahwa komitmen kepala daerah harus tercermin secara nyata dalam kebijakan prioritas pemerintah daerah. Jika suatu kawasan wisata ingin ditetapkan sebagai geopark, maka program unggulan yang mendukung serta keterlibatan masyarakat harus menjadi fokus utama. Tanpa komitmen kuat dan dukungan kebijakan yang jelas, potensi geopark sebagai model pengembangan masyarakat berkelanjutan akan sangat disayangkan dan tidak optimal.

Oleh karena itu, setiap kepala daerah diharapkan mampu menyusun program-program inovatif. Program ini harus dirancang untuk mendukung kawasan geopark, sekaligus memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif dalam pengelolaan dan pengembangan geopark.

Salah satu kendala signifikan yang disoroti oleh Mendagri Tito Karnavian adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam mengelola geopark. Keterbatasan fiskal ini dapat secara serius menghambat upaya konservasi, edukasi, dan pengembangan Ekonomi Geopark. Oleh karena itu, dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan ini.

Prasetyadi membenarkan adanya kendala anggaran yang dihadapi oleh banyak pemda untuk mengelola geopark secara optimal. Ia menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah, menjadi krusial. Tanpa bantuan ini, upaya pengembangan geopark yang komprehensif dan berkelanjutan akan sulit berjalan secara maksimal.

Mengingat tantangan tersebut, Prasetyadi berharap Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas dapat segera merumuskan skema pendanaan yang jelas dan terstruktur. Skema ini diharapkan mampu mendukung daerah-daerah yang memiliki geopark namun dengan keterbatasan anggaran. Dengan adanya skema pendanaan yang tepat, pengelolaan geopark dapat lebih efektif.

Dukungan ini penting agar kawasan geopark dapat hidup dan mandiri, sekaligus menggerakkan roda Ekonomi Geopark lokal secara signifikan tanpa merusak lingkungan. Skema pendanaan yang baik akan memastikan bahwa setiap geopark memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program konservasi, edukasi, dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi