Mahasiswa Terus Aksi, Tuntut Polda Banten Netral di Pilkada

Puluhan jurnalis di Banten menuntut Kapolda Banten minta maaf secara terbuka atas insiden kekerasan jurnalis. Mereka berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas.

Hal ini semakin krusial mengingat Undang-Undang (UU) Pilkada yang baru memberikan sanksi pidana bagi pejabat yang terlibat dalam politik praktis

Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Aksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).

Empat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.

Unggahan akun media sosial Polda Banten disorot berbagai pihak. Terlebih, akun resmi tersebut tampak tak berimbang dalam menginformasikan kegiatan kampanye.

Mereka menuntut Kejati Banten bertindak netral dan tegas dalam menegakkan hukum di Provinsi Banten, terutama terkait pelaksanaan Pilkada 2024.

Para mahasiswa di Banten kembali menyerukan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri di Pilkada Banten.

Pemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta

Bawaslu Kota Depok akan berpedoman kepada SKB 3 Menteri, baik saat pemilu maupun pemilihan.

Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.

Sebanyak 6.675 personel gabungan disebar memetakan sedikitnya empat titik aksi yang menjadi pusat konsentrasi massa.

Kapolda Metro Jaya memerintahkan personel mengamankan peserta aksi yang membawa benda berbahaya serta menegaskan larangan penggunaan senjata api.

Kapolda Metro Jaya, kata Joko mengingatkan seluruh personel agar memastikan jalur VIP Presiden Jerman tetap steril dan aman selama rangkaian kunjungan.

Nasaruddin mengatakan sebagai menteri agama, dirinya memiliki kepentingan untuk mengingatkan kepada masyarakat, khususnya ummat beragama.

Menurutnya, mekanisme pemberitahuan telah dilakukan dan aksi tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang dijamin dalam aturan yang berlaku.

Seperti 'Stop MBG', 'Prabowo Turun, Rupiah dan BBM Turun', hingga 'Stop Pemborosan APBN'.

Satpol PP Kabupaten Serang menertibkan 28 bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Serang–Jakarta. Aksi penertiban bangunan liar ini bertujuan mengembalikan fungsi tata ruang dan menjaga estetika lingkungan.

Pemerintah Provinsi Banten mengapresiasi penetapan empat sekolah di wilayahnya sebagai bagian dari program SMA Garuda Transformasi 2026, sebuah langkah strategis untuk peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Jawara.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara intensif memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran selama libur sekolah 2026 dengan uji petik kelaiklautan kapal di Pelabuhan Merak, memastikan perjalanan aman dan nyaman.

PT KAI Daop 1 Jakarta telah menutup 27 perlintasan liar pada 2026, bagian dari upaya serius meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat. Penutupan Perlintasan Liar KAI Jakarta ini terus berlanjut.

Koperasi Kelurahan dan Desa Merah Putih (KKDMP) di Kabupaten Lebak, Banten, menunjukkan optimisme tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak mencatat 90 desa berpotensi mengalami krisis air bersih dampak kemarau panjang, mendorong kesiapsiagaan tanggap darurat dan penyaluran bantuan.