Kritik China Belanja Pertahanan Jepang: Beijing Peringatkan Bahaya Neo-Militerisme

Beijing melayangkan kritik keras terhadap rencana peningkatan belanja pertahanan Jepang oleh Partai Liberal Demokrat (LDP), memperingatkan potensi neo-militerisme yang dapat mengancam stabilitas regional.

Kementerian Luar Negeri China melontarkan kritik tajam terhadap rencana peningkatan belanja pertahanan Jepang yang tengah digodok oleh Partai Liberal Demokrat (LDP). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan keprihatinannya atas arah kebijakan pertahanan Jepang. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (22/5).

Guo Jiakun menyoroti bahwa anggaran pertahanan Jepang telah meningkat selama 14 tahun berturut-turut, namun sayap kanan di Jepang masih mendesak pengeluaran yang lebih besar. Menurutnya, hal ini mengindikasikan bahwa Jepang mulai melepaskan citra "negara perdamaian" dan bergeser menuju neo-militerisme. Peningkatan anggaran ini dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian regional.

Peningkatan anggaran pertahanan ini menjadi pembahasan utama dalam Komisi Penelitian Keamanan LDP. Rencana tersebut sejalan dengan target yang didorong oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 3-5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Revisi tiga dokumen keamanan utama Jepang akan segera dilakukan pada akhir tahun ini.

Kekhawatiran Beijing atas Arah Kebijakan Pertahanan Jepang

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa peningkatan anggaran pertahanan Jepang yang terus-menerus menunjukkan adanya pergeseran signifikan. Ia menyatakan bahwa topeng "negara perdamaian" Jepang mulai terlepas, mengindikasikan pergeseran menuju neo-militerisme. Data terbaru menunjukkan pengeluaran pertahanan Jepang meningkat sebesar 9,7 persen pada tahun 2025, mencapai rekor tertinggi.

Selain itu, impor senjata Jepang juga dilaporkan meningkat drastis sebesar 76 persen selama lima tahun terakhir. Guo Jiakun mengingatkan bahwa Konstitusi Jepang pasca-Perang Dunia II memberlakukan pembatasan ketat terhadap militer, termasuk hak untuk berperang, serta menetapkan prinsip “pertahanan eksklusif”. Langkah-langkah saat ini dinilai mengikis prinsip-prinsip tersebut.

Kekuatan sayap kanan Jepang, menurut Guo Jiakun, berupaya meningkatkan anggaran pertahanan, melonggarkan pembatasan ekspor senjata mematikan, dan mendukung pengembangan industri pertahanan. Mereka bahkan mencoba menjadikan industri ini sebagai pilar ekonomi untuk melayani agenda pembangunan militer dan remiliterisasi. China melihat ini sebagai upaya restrukturisasi menyeluruh kemampuan militer Jepang.

Beijing juga mendesak negara-negara Asia Pasifik untuk tetap waspada terhadap langkah-langkah yang mengarah pada neo-militerisme Jepang. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas kawasan yang telah lama terjalin. China meminta semua pihak untuk menolak pergerakan yang berpotensi memicu ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Rencana Peningkatan Anggaran dan Pengaruh NATO

Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang, yang saat ini memimpin pemerintahan, sedang mempertimbangkan peningkatan anggaran pertahanan secara signifikan. Angka yang diusulkan adalah antara 3 hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini sejalan dengan target yang didorong oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk negara-negara anggotanya.

Rencana ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam Komisi Penelitian Keamanan LDP menjelang revisi tiga dokumen penting. Dokumen-dokumen tersebut adalah Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Program Pembangunan Pertahanan. Revisi ini dijadwalkan akan selesai pada akhir tahun ini, membentuk kerangka kebijakan pertahanan Jepang di masa depan.

Rancangan LDP menyatakan bahwa Jepang “harus melanjutkan diskusi konkret dan realistis berdasarkan penilaiannya sendiri”. Diskusi ini juga mempertimbangkan upaya NATO dan pihak lainnya dalam meningkatkan belanja pertahanan. Pemerintah Jepang juga didorong untuk memperkuat fondasi ekonomi, fiskal, dan keuangan sebagai dasar keamanan nasional.

Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi sebelumnya telah menaikkan proporsi belanja keamanan menjadi 2 persen dari PDB pada akhir 2025. Target ini lebih cepat dari jadwal awal yang ditetapkan pada tahun fiskal 2027. Proposal revisi dokumen keamanan tersebut dijadwalkan akan diserahkan kepada pemerintah Jepang pada awal Juni 2026.

Penempatan Rudal AS dan Ancaman Stabilitas Regional

Selain peningkatan anggaran pertahanan Jepang, China juga menyoroti rencana penempatan peluncur rudal jarak menengah Typhon dan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) oleh militer AS. Sistem ini akan ditempatkan di Jepang bagian barat daya pada Juni 2026 untuk latihan gabungan dengan Pasukan Bela Diri Jepang (SDF). Penempatan ini akan dilakukan di Pangkalan Udara Kanoya, Prefektur Kagoshima.

Guo Jiakun menegaskan bahwa China menentang pengerahan sistem rudal jarak menengah AS di negara-negara Asia, dan telah menyuarakan penolakan ini berkali-kali. Pengerahan Typhon, yang dianggap sebagai senjata ofensif strategis, dinilai dapat merugikan kepentingan keamanan sah negara lain. Langkah ini juga mengancam keamanan strategis regional dan meningkatkan risiko konfrontasi militer serta perlombaan senjata.

Menurut Guo Jiakun, langkah tersebut hanya akan merugikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Masyarakat dari berbagai negara Asia, termasuk Jepang, telah menyuarakan penolakan mereka terhadap pengerahan sistem rudal tersebut selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang meluas di tingkat regional.

China mendesak AS dan Jepang untuk mendengarkan seruan negara-negara regional, memperbaiki praktik yang salah, dan memainkan peran positif untuk perdamaian dan stabilitas regional. Latihan militer yang melibatkan sistem Typhon dan HIMARS menjadi contoh lain dari percepatan remiliterisasi Jepang. Guo Jiakun menyimpulkan bahwa semua tanda menunjukkan upaya restrukturisasi militer Jepang yang dapat mengikis Konstitusi dan menantang tatanan internasional pascaperang.

Sumber: AntaraNews