China Desak Jepang Tarik Pernyataan Taiwan, Beijing Sebut Pelanggaran Kedaulatan

Kementerian Luar Negeri China secara tegas mendesak Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, untuk segera menarik kembali pernyataannya mengenai potensi penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan. Beijing menganggap pernyataan tersebut sebagai campur tangan terang-terangan dalam urusan internal China. Desakan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam sebuah konferensi pers di Beijing pada hari Kamis.

Pernyataan kontroversial PM Takaichi Sanae tersebut sebelumnya menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer China atas Taiwan dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang". Meskipun China telah melayangkan protes keras, PM Takaichi tetap menolak untuk mencabut pernyataannya, bahkan menegaskan bahwa itu adalah sikap resmi pemerintah Jepang. Situasi ini memperkeruh hubungan diplomatik antara kedua negara.

Lin Jian menegaskan bahwa China tidak akan menoleransi pernyataan semacam itu dan menyerukan Jepang untuk segera memperbaiki kesalahannya. Jika tidak, segala konsekuensi yang timbul dari sikap Jepang ini harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak Jepang. Beijing memandang Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, dan penyelesaian masalah Taiwan adalah urusan internal rakyat China.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan PM Takaichi Sanae merupakan campur tangan serius dalam urusan internal China. Pernyataan tersebut dianggap menantang kepentingan inti China dan secara terang-terangan melanggar kedaulatan negara. China berulang kali menegaskan prinsip "satu China" yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun.

Lin Jian juga menyoroti sejarah kelam Jepang selama masa penjajahannya di Taiwan, mengingatkan akan penderitaan yang ditimbulkan. Ia mempertanyakan motif di balik pernyataan PM Takaichi yang menghidupkan kembali frasa "situasi yang mengancam kelangsungan hidup". China khawatir Jepang akan mengulangi kesalahan militerisme masa lalu yang telah menyebabkan agresi dan penderitaan di Asia.

Pemerintah China tidak akan menoleransi campur tangan kekuatan eksternal apa pun dalam masalah Taiwan. Lin Jian menekankan bahwa upaya pemimpin Jepang untuk ikut campur dalam urusan lintas Selat merupakan penghinaan serius terhadap keadilan internasional. Ini juga dianggap sebagai provokasi terang-terangan terhadap tatanan pasca-Perang Dunia II dan pukulan telak bagi hubungan China-Jepang.

Lin Jian memperingatkan bahwa jika Jepang berani ikut campur dalam situasi lintas Selat, tindakan tersebut akan dianggap sebagai agresi. China pasti akan memberikan tanggapan tegas dan menjalankan hak untuk membela diri berdasarkan Piagam PBB serta hukum internasional. Masalah Taiwan adalah garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar oleh pihak mana pun.

Pasca Perang Dunia II, konstitusi Jepang secara ketat membatasi operasi militer negara tersebut. Namun, pada tahun 2015, mantan PM Shinzo Abe mengubah undang-undang keamanan nasional, memungkinkan Jepang untuk menggunakan kekuatan secara terbatas. Hal ini berlaku berdasarkan hak membela diri kolektif dalam kondisi yang dianggap sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" bagi Jepang.

Dalam rapat Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, PM Takaichi menanggapi pertanyaan dari Hiroshi Ogushi, anggota partai oposisi. Ia menjelaskan bahwa pernyataannya dibuat berdasarkan skenario terburuk terkait kemungkinan darurat di Taiwan. PM Takaichi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penilaian komprehensif untuk menentukan situasi yang "mengancam kelangsungan hidup" dengan mempertimbangkan semua informasi yang relevan.

Meskipun demikian, PM Takaichi menyatakan bahwa pernyataannya sejalan dengan posisi pemerintah Jepang dan ia tidak akan mencabutnya. Ia juga menambahkan bahwa ia akan menahan diri untuk tidak mengomentari pertanyaan spesifik mengenai kasus tertentu di masa mendatang. PM Takaichi menekankan bahwa ia tidak bermaksud menjadikan pernyataannya sebagai pandangan pemerintah yang seragam, melainkan sebagai respons terhadap skenario ekstrem.

Sumber: AntaraNews