China Desak Jepang Hentikan Peningkatan Militer, Khawatirkan Stabilitas Kawasan

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, secara tegas meminta Jepang untuk menghentikan upaya peningkatan kemampuan militernya. Permintaan ini disampaikan pada Jumat (14/11) di Beijing, sebagai respons terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Takaichi sebelumnya mengaitkan ancaman militer China terhadap Taiwan dengan "situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang."

Beijing mendesak Tokyo untuk kembali pada komitmen pembangunan damai dan meninggalkan sejarah agresinya. China juga meminta Jepang untuk berhenti mencari-cari alasan untuk pengembangan militernya, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan di kawasan Asia. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam China terhadap arah kebijakan pertahanan Jepang.

Ketegangan diplomatik semakin memanas dengan adanya protes dari Jepang terkait ancaman yang ditulis oleh Konsul Jenderal China di Osaka. Insiden ini kemudian diikuti dengan pemanggilan Duta Besar Jepang untuk China oleh Wakil Menteri Luar Negeri China. Situasi ini menunjukkan adanya eskalasi dalam hubungan bilateral kedua negara.

Pemerintah China melalui juru bicaranya, Lin Jian, mendesak Jepang untuk "meninggalkan sejarah agresinya, tetap pada jalur pembangunan damai, berhenti mencari-cari alasan untuk pengembangan militernya, dan mengambil tindakan nyata guna mendapatkan kepercayaan negara-negara tetangga." Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan langsung terhadap komentar PM Jepang Sanae Takaichi.

Takaichi sebelumnya menyatakan bahwa ancaman militer China terhadap Taiwan dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang." Komentar ini dinilai Beijing sebagai upaya Jepang untuk membenarkan peningkatan kemampuan militernya. China melihat pernyataan tersebut sebagai langkah provokatif yang dapat memperburuk ketegangan regional.

Lin Jian juga menyoroti peningkatan anggaran pertahanan Jepang, pelonggaran ekspor senjata, dan pengembangan kemampuan ofensif. Langkah-langkah ini, menurut China, menimbulkan pertanyaan di antara negara-negara tetangga di Asia. Mereka mempertanyakan apakah Jepang benar-benar telah memutuskan hubungan dengan militerisme dan tetap bertindak sesuai komitmennya terhadap pembangunan damai.

Lin Jian menilai komentar Sanae Takaichi bertentangan dengan kontrol ketat konstitusi Jepang atas operasi militer pasca-Perang Dunia II. Meskipun aturan tersebut mulai dilonggarkan sejak revisi undang-undang keamanan pada tahun 2015, China tetap memandang langkah ini sebagai penyimpangan dari prinsip perdamaian. Beijing mengkhawatirkan implikasi jangka panjang dari perubahan kebijakan pertahanan Jepang.

Selain itu, China juga menyampaikan keprihatinan atas sikap Tokyo terhadap Tiga Prinsip Non-Nuklir. Prinsip-prinsip ini meliputi tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayah Jepang. Kekhawatiran ini muncul setelah pejabat Jepang menyiratkan kemungkinan untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir, yang dianggap China sebagai pelanggaran serius.

"Meski Jepang mendaku sebagai negara cinta damai dan mengadvokasi dunia yang bebas senjata nuklir, pemerintahan Sanae Takaichi telah membuat pernyataan ambigu tentang Tiga Prinsip Non-Nuklir dan menyiratkan kemungkinan untuk meninggalkan prinsip-prinsip tersebut," kata Lin. Pernyataan ini menunjukkan kekecewaan China terhadap inkonsistensi kebijakan Jepang.

China menuding Jepang telah meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Jepang juga melonggarkan kebijakan ekspor senjatanya dan mengembangkan kemampuan ofensif. Langkah-langkah ini, menurut Beijing, memperburuk kekhawatiran di kawasan Asia, terutama terkait potensi intervensi di Selat Taiwan.

"Akibat langkah-langkah Jepang ini, negara-negara tetangganya di Asia mempertanyakan apakah Jepang benar-benar telah memutuskan hubungan dengan militerisme? ... Apakah Jepang tetap bertindak sesuai komitmennya terhadap pembangunan damai?" kata Lin. Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan keraguan mendalam terhadap niat jangka panjang Jepang.

Ketegangan diplomatik semakin memuncak setelah Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, menulis ancaman untuk "memenggal leher kotor tanpa ragu sedetik pun" terhadap PM Takaichi. Pemerintah Jepang menyebut unggahan itu tidak pantas dan telah mengajukan protes resmi. Menanggapi meningkatnya ketegangan, Wakil Menlu China Sun Weidong kemudian memanggil Duta Besar Jepang untuk China, Kenji Kanasugi, pada Kamis.

Sumber: AntaraNews